KOLOMBO -- Sri Lanka telah memblokir akses warga ke berbagai platform media sosial. Langkah tersebut diambil setelah pemerintahan di sana menerapkan keadaan darurat dan jam malam pascagelombang demonstrasi menentang kenaikan harga serta pemadaman listrik bergilir.

"Pemblokiran media sosial bersifat sementara dan diberlakukan karena instruksi khusus yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan. Ini diberlakukan demi kepentingan negara dan rakyat untuk menjaga ketenangan," kata Ketua Komisi Regulasi Telekomunikasi Sri Lanka Jayantha de Silva kepada Reuters, Ahad (3/4).

Organisasi pemantau internet, NetBlocks, mengungkapkan, data jaringan real time menunjukkan bahwa Sri Lanka telah melakukan "pemadaman" media sosial secara nasional. Pemerintah kini membatasi warga mengakses berbagai saluran informasi, seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, Youtube, dan Instagram.

Pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel antipemerintahan di sela aksi unjuk rasa di Colombo, Jumat (1/4/2022). Aksi-aksi unjuk rasa itu memprotes krisis ekonomi di negara itu yang kian parah. - (AP/Eranga Jayawardena)

SHARE    

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Sri Lanka Namal Rajapaksa mengatakan, dia tidak akan pernah memaafkan pemblokiran media sosial. "Ketersediaan VPN, seperti yang saya gunakan sekarang, membuat larangan seperti itu sama sekali tidak berguna. Saya mendesak pihak berwenang untuk berpikir lebih progresif dan mempertimbangkan kembali keputusan ini," ucapnya.

Namal Rajapaksa adalah keponakan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Pada Jumat lalu (1/4), pemerintahan Gotabaya secara resmi mengumumkan keadaan darurat. Hal itu seketika memperkuat kekhawatiran pemberangusan gerakan protes kenaikan harga, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), dan pemadaman listrik bergilir yang sebelumnya digulirkan rakyat.

Gotabaya mengatakan, penerapan keadaan darurat ini, diperlukan untuk melindungi ketertiban umum dan layanan penting. Pada Kamis (31/4), ratusan pengunjuk rasa juga terlibat bentrok dengan aparat polisi dan militer di luar kediaman Gotabaya. Mereka menyerukan sang presiden agar segera mundur dari jabatannya.

Warga Sri Lanka mengangkut pengunjuk rasa yang terluka dalam aksi unjuk rasa di Colombo, Jumat (1/4/2022). - (AP/Eranga Jayawardena)

SHARE    

Mereka meneriakkan ketidakpuasannya atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi hingga 13 jam sehari. "Orang-orang turun ke jalan ketika hal-hal tidak mungkin terjadi. Ketika rakyat turun ke jalan, para pemimpin politik negara harus bertindak bijaksana," kata Nishan Ariyapala, seorang warga pemilik toko berusia 68 tahun.

Menyusul berbagai unjuk rasa yang terjadi, polisi kemudian menangkap 53 orang serta memberlakukan jam malam di dan sekitar Kolombo pada Jumat lalu. Jam malam berlangsung pukul enam sore hingga enam pagi. Tujuan pemerintah menerapkan peraturan itu adalah menekan gerakan protes sporadis lainnya.

Nihal Thalduwa, seorang inspektur senior polisi, mengungkapkan, 664 orang pelanggar jam malam di tangkap di Provinsi Barat. Wilayah administratif yang turut mencakup Kolombo tersebut merupakan yang terpadat di Sri Lanka.

Langkah pemerintah menerapkan keadaan darurat dan jam malam serta memblokir media sosial ini, dikritik para pengacara yang tergabung dalam Bar Association of Sri Lanka. "Telah terjadi kegagalan untuk memahami aspirasi rakyat dan untuk berempati dengan penderitaan rakyat negara ini," kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama.

Tentara Sri Lanka berjaga-jaga di wilayah perumahan tempat tinggal Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapksas di Colombo yang jadi sasaran vandalisme pada Jumat (1/4/2022). - (AP/Eranga Jayawardena)

SHARE    

Mereka menekankan, kebebasan berbicara dan aksi protes damai harus dihormati. Sementara itu Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Sri Lanka Julie Chung mengingatkan, warga Sri Lanka memiliki hak untuk melakukan demonstrasi damai.

Chung menyebut kegiatan itu penting sebagai ekspresi demokrasi. "Saya mengamati situasi dengan cermat, dan berharap hari-hari mendatang membawa pengekangan dari semua pihak, serta stabilitas dan bantuan ekonomi yang sangat dibutuhkan bagi mereka yang menderita," kata Chung.

Saat ini Sri Lanka tengah menghadapi krisis yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Para kritikus menilai, krisis tersebut merupakan hasil dari kesalahan manajemen di bidang ekonomi.

Pemerintah berturut-turut menciptakan dan mempertahankan defisit kembar, yakni kekurangan anggaran di samping defisit transaksi berjalan. Krisis yang tengah dihadapi Sri Lanka ini kian diperparah oleh dampak pandemi Covid-19.

Sektor pariwisata Sri Lanka menjadi sektor yang amat terpukul akibat peraturan larangan perjalanan yang diterapkan berbagai negara dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Sementara, Pemerintah Sri Lanka mengatakan, mereka kini juga sedang mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan pinjaman dari India dan Cina.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat