JAKARTA — Presiden Joko Widodo menjanjikan, pemerintah akan memberikan dana operasional untuk desa sebesar tiga persen dari total anggaran dana desa. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat pembukaan silaturahim nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) tahun 2022 di Jakarta Pusat, Selasa (29/3).

Jokowi menuturkan, awalnya Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya meminta agar pemerintahan desa mendapatkan dana tambahan operasional. “Dari Rp 468 triliun tadi, saya tadi bisik-bisik ke Pak Surta, 'Pak Presiden, oh ya. Di pemerintahan desa ini diberi dana operasional desa'. Sudah saya jawab di depan, tapi nanti saya ulang lagi Pak waktu sambutan. Pak Surta minta ‘Pak kalau bisa ya 4 persen atau 5 persen dari total anggaran'. Ndak, ndak, ndak. Untuk yang pertama ya saya berikan tiga persen, nanti tahun berikut bisa ke 4 atau 5 persen,” ujar Jokowi.

Presiden menyampaikan, hingga tahun ini pemerintah menyalurkan dana desa sebesar Rp 468 triliun. Ia pun mengingatkan, anggaran yang diberikan untuk desa ini sangatlah besar.

Karena itu, Jokowi meminta agar pengelolaan dana desa harus dilakukan secara hati-hati. Ia kemudian menceritakan rencana pemerintah yang ingin menambah anggaran dana desa jika tak terjadi pandemi Covid-19.

Namun, rencana tersebut tak terlaksana karena pemerintah membutuhkan dana untuk penanganan Covid-19. “Tapi, Tuhan belum mengizinkan karena uang yang dipakai Covid-19 pada 2020 sudah Rp 690 triliun. Gede sekali. Pada 2021, Rp 740 triliun, gede sekali,” kata Jokowi.

Presiden mengingatkan, pemerintah pusat mengalokasikan Rp 68 triliun untuk dana desa tahun ini. Namun, nilai serapan anggarannya masih sebesar 13,5 persen. “Tahun ini total yang ditransfer nantinya Rp 68 triliun, ini sampai pagi tadi saya cek sudah berapa sih serapannya masih 13,5 persen,” ujar Jokowi.

Ia menduga, salah satu penyebab masih rendahnya serapan dana desa karena ruwetnya pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ). Ia menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan masalah rumitnya pembuatan SPJ.

“Nanti para kepala desa tidak ngecek jalan, tidak ngecek irigasi, tidak ngecek posyandu, malah urusan buat SPJ saja. Saya tu liat SPJ itu pusing juga. Saya aja yang lihat aja pusing, apalagi yang melaksanakan,” kata dia menegaskan.

Jokowi mengatakan, dana desa ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa maupun nasional. Ia pun mengingatkan jajaran aparat desa agar pembangunan di desa memanfaatkan bahan-bahan material yang ada di desanya masing-masing sehingga terjadi perputaran uang di wilayahnya.

“Jangan sampai uang itu kembali ke kota apalagi kembali ke Jakarta. Hati-hati kembali lagi ke sini, hati-hati berarti pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus dan berkelanjutan itu akan juga kembalinya ke pusat lagi. Usahakan ini penting sekali beli apa-apa semuanya dari desa kita, apapun,” kata Jokowi.

Dengan demikian, ia yakin pemanfaatan dana desa ini juga akan membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. “Nanti tahun depan, insyaallah (anggaran dana desa) dikembalikan atau dinaikkan lagi,” kata Presiden.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat