SURABAYA -- Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya meminta dinas pendidikan setempat secepatnya menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Hal ini menyusul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 di Surabaya.

"Dengan dicapainya PPKM Level 1, saya berharap PTM 100 persen bisa segera dilaksanakan. Nanti tetap mengacu pada SKB 4 Menteri dengan pola yang menyesuaikan kondisi dan kesiapan sekolah serta mempertimbangkan masukan dari orang tua peserta didik," kata anggota Komisi D DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo di Surabaya, Kamis (24/3).

Surabaya berstatus PPKM Level 1 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, Level 2, Level 1 di wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 22 Maret-4 April 2022.

Selain itu, lanjut dia, dengan pemberlakuan PPKM Level 1 ini, menjadi momentum warga Surabaya untuk menyambut Ramadhan dengan penuh sukacita. Menurut dia, hikmah Ramadhan akan menjadikan umat makin kuat dengan ujian serta kuat jiwa dan raganya.

Guru memberi arahan kepada seorang siswi saat mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) SDN Pondok Pinang 01 , Jakarta , Rabu (23/3/2022). Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan siap menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen menyusul penurunan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta menjadi level dua dengan protokol kesehatan yang ketat. - (ANTARA FOTO/Reno Esnir/YU)

SHARE    

Terlebih, kata dia, Ramadhan nanti dapat dijalani oleh masyarakat, khususnya umat Islam dengan lebih khusyuk dan leluasa. Meski Surabaya berada di level 1, Cahyo tetap mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi Covid-19 tetap terkendali dengan baik melalui penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

"Semoga situasi yang kondusif ini tetap terjaga agar Surabaya bangkit dan menjadi kota yang humanis, maju, dan berkelanjutan," kata dia.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, apabila PTM diterapkan 100 persen, tentu di awal pola yang dijalankan tetap menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Sebab, setiap sekolah memiliki ruangan kelas dengan kapasitas yang berbeda.

"Kami acuannya tetap pada SKB 4 Menteri dan PPKM Inmendagri. Kalau sudah level 1, kalau memungkinkan 100 persen pakai shift, kami lakukan. Karena kondisi sekolah itu variatif, ada yang kelasnya lebar, ada yang kecil," kata Yusuf.

Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, juga mengkaji dan mengevaluasi rencana pelaksanaan PTM berkapasitas 100 persen bagi siswa dan siswi tingkat satuan jenjang pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan satuan tugas Covid-19 untuk masalah rencana dibuka kegiatan PTM 100 persen tersebut.

"Sekarang ini, kegiatan pembelajaran tatap muka masih 50 persen sehingga kami akan mengkaji PTM 100 persen karena perkembangan kasus Covid-19 sudah semakin melandai," kata Zainul.

Ia menjelaskan, sebenarnya saat ini proses pembelajaran di sekolah sudah cenderung normal karena kondisi perkembangan kasus Covid-19 sudah melandai. Menurut dia, cakupan vaksinasi anak di tingkat satuan pendidikan Dinas Pendidikan maupun Kantor Kementerian Agama setempat juga sudah mencapai lebih dari 80 persen.

Sejumlah siswa mencuci tangannya dengan cairan pembersih usai mengikuti pelajaran olahraga saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di SDN 2 Loji, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (21/3/2022). - (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj.)

SHARE    

"Cakupan vaksinasi anak sudah di atas rata-rata capaian standar nasional maupun Provinsi Jawa Tengah sehingga kami akan mengkaji pelaksanaan PTM 100 persen dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan tim satgas Covid-19," kata dia.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Kalimantan Barat, juga meminta kepada sekolah agar selalu mematuhi prokes agar proses PTM terbatas bisa berlangsung secara normal. "Selain itu, pastikan peserta didik, orang tua, dan siswa dari usia 6-11 tahun sudah menerima vaksin," kata Kepala Disdikbud Singkawang, Asmadi.

Menurutnya, makin tinggi tingkat persentase vaksin, baik yang diterima orang tua, siswa, maupun tenaga pendidik, akan makin baik. Karena hal tersebut bisa menjadi rekomendasi penyelenggaraan PTM terbatas.

"Seperti kita ketahui, pendidikan adalah merupakan tanggung bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga," kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat