
Bodetabek
Kereta Gantung Butuh Anggaran Rp 7,31 Triliun
Hasil kajian BPTJ, pemerintah bisa menggandeng swasta membangun kereta gantung di Puncak.
BOGOR — Pemerintah pusat mewacanakan pembangunan kereta gantung sebagai solusi mengatasi kemacetan di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan (BPTJ) Kemenhub telah membuat kajian awal pembangunan kereta gantung tersebut.
Direktur Prasarana BPTJ Kemenhub Jumardi menjelaskan, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun moda transportasi massal berbasis rel itu sekitar Rp 7,31 triliun.
Dia mengakui, biaya pembangunan sangat besar. Pasalnya, berdasarkan hasil kajian BPTJ sejak 2021, pembangunan moda transportasi menuju kawasan Puncak merupakan kombinasi kereta automated guideway transit (AGT) dan kereta gantung.
Jumardi memerinci, jumlah tersebut terbagi atas pembiayaan pembangunan AGT sebesar Rp 6,32 triliun dan kereta gantung hampir Rp 1 triliun. Adapun biaya itu belum termasuk pembebasan lahan yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 693 miliar. Dia pun mengusulkan agar pembangunan itu segera terealisasi sehingga bisa menerapkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Karena bentuk kajian awal ini adalah outline business case (OBC) maka sudah muncul perhitungan awal kemungkinan proyek dapat melibatkan investasi swasta dengan skema KPBU," kata Jumardi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (20/3).
Menurut Jumardi, kajian BPTJ juga telah menghitung komponen biaya operasional, baik sarana maupun prasarana. Termasuk potensi pendapatan utama (fare revenue) dan pendapatan tambahan (nonfare revenue), serta kelayakan ekonomi, keuangan, maupun nilai value for money juga turut dihitung.
Hasilnya, dia melanjutkan, opsi pemerintah melibatkan investasi swasta sangat masuk akal agar pembangunan kereta gantung terwujud. Jumardi menerangkan, pemerintah bisa mendukung dalam hal pembebasan tanah, penyediaan tambahan prasarana pendukung, subsidi tarif, hingga jaminan terhadap risiko terminasi perjanjian agar swasta tertarik menanamkan investasi.
"Hasil kajian awal ini sudah kami sosialisasikan pekan kemarin kepada segenap stakeholder baik kelembagaan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan penanganan permasalahan kawasan Puncak," kata Jumardi.
Dia menuturkan, kelanjutan opsi pembangunan transportasi massal berbasis rel di kawasan Puncak masih menunggu proses pendalaman yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Jumardi mengakui, aspek utama yang mendapat perhatian tentu saja besarnya pembiayaan dan penanganan dampak sosial serta koordinasi antarkelembagaan jika memang benar nantinya kereta gantung jadi dibangun.
Meski demikian, Jumardi mengakui, masih ada opsi lain pula untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak, apalagi pada akhir pekan. "Saya kira pembangunan transportasi massal berbasis rel hanya salah satu jenis pendekatan yang mungkin dilakukan. Untuk mengatasi masalah kemacetan kawasan Puncak tetap perlu dikembangkan berbagai pendekatan lain," katanya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Suryanto Putra menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menerima paparan dari BPTJ Kemenhub. Menurut dia, hasil kajian pembangunan kereta gantung di kawasan Puncak kini ditelaah oleh Pemkab Bogor.
Namun, pihaknya perlu menelaah lebih lanjut apakah pembangunan kereta gantung sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor atau belum. Hal itu perlu dilakukan agar pembangunan moda transportasi yang bergerak di udara itu memiliki payung hukum. "Iya pekan lalu pernah ekspose. Terkait RPJMD dan RTRW nanti saya akan cek dulu," kata Suryanto.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menilai, kemacetan lalu lintas di jalur Puncak yang telah terjadi berulang-ulang harus punya solusi permanen. Dia merujuk kemacetan parah pada 27-28 Februari 2022 hingga membuat kendaraan tidak bergerak selama berjam-jam.
Karena itu, Sandiaga menawarkan pembuatan kereta gantung (cable car) sebagai salah satu opsi transportasi menuju Puncak demi menyelesaikan kemacetan di kawasan wisata alam tersebut. "(Selain) ramah lingkungan, (kereta gantung) juga memiliki sensasi yang berbeda karena di destinasi pegunungan di luar negeri juga ada cable car, malah dengan trem yang besar," kata Sandiaga di Jakarta pada awal Maret 2022.
Sebelum berlibur ke Puncak, ia mengimbau agar wisatawan mempersiapkan kendaraan agar tidak mogok. Karena jika hal itu terjadi, semakin memperparah kemacetan arus lalu lintas. Selain itu, Sandiaga mengingatkan pengendara mematuhi peraturan lalu lintas. "Jangan main serobot, jangan akhirnya tidak sabar dan memperparah kemacetan ini," ujarnya.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.