Pekerja menyelesaikan pekerjaan persiapan jelang seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (13/3/2022). | ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Teraju

Menunggu IKN Terwujud

Perubahan Ibu Kota Negara (IKN) adalah sebuah rencana besar. Butuh peran dari semua pemangku kepentingan agar rencana ini bisa terwujud dengan baik dan membawa manfaat.

OLEH RAKHMAT HADI SUCIPTO

 

Pemerintah tampaknya makin serius ingin memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengajak para gubernur di seluruh Indonesia untuk mengunjungi calon wilayah baru IKN tersebut dengan meminta mereka membawa tanah dan air dari daerah masing-masing beberapa waktu lalu.

Sangat wajar Presiden meminta para gubernur membawa sampel tanah dan air. Dalam konteks bahasa, kombinasi tanah dan air ini mewakili padanan kata Indonesia. Tanah Air merefleksikan seluruh wajah Indonesia, mulai dari sisi barat adalah wilayah Aceh dan paling timur ada Papua.

Jokowi dan para kepala daerah pun mengunjungi Kawasan Titik Nol Kilometer IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/03/2022) lalu. Mereka mengadakan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara. Pada kegiatan ini, Presiden memasukkan tanah dan air yang sudah dibawa oleh para gubernur dalam sebuah gentong besar.

“Pada hari ini, Senin, 14 Maret tahun 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saya hadir di sini bersama-sama dengan 34 gubernur dari 34 provinsi di seluruh Tanah Air, bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur,” ungkap Presiden dalam sambutannya pada acara tersebut.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud,” jelas Jokowi.

“Kita berdoa, semoga hidayah dan barokah dari Allah SW, memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara ini,” ujar Presiden.

Presiden dan Ibu Negara Iriana Jokowi kemudian melakukan penanaman pohon di titik nol IKN usai prosesi selesai. Jokowi menanam pohon meranti merah, sementara Ibu Negara menanam pohon kamper. Para kepala daerah juga menanam tanaman khas dari daerah masing-masing wilayah mereka.

photo
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) memberikan arahan kepada Gubernur se-Indonesia pada seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Anggaran kombinasi

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara sudah dimantapkan dengan Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022. Meski masih banyak pihak yang menentang rencana tersebut, pemerintah tampak bergeming. Ini ditandai dengan kehadiran Presiden dan para kepala daerah di Titik Nol IKN serta penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia.

Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah akhirnya memilih Kaltim sebagai pengganti IKN DKI Jakarta karena memiliki infrastruktur yang lengkap, seperti bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol sehingga akan menghemat biaya.

Ada pertimbangan lain, di antaranya dari sisi geografis, Kaltim masuk kategori minim bencana, baik bencana longsor maupun gempa bumi sehingga dianggap cukup strategis sebagai wilayah pengganti IKN. Faktor lain adalah wilayah Kaltim minim konflik sosial. Presiden menyatakan, pemindahan IKN ini tak hanya berdasarkan kajian infrastruktur, tetapi juga aspek sosiologis dan sosio politik.

Menurut rencana, pembangunan IKN baru bakal membutuhkan anggaran hingga Rp 466 triliun. Presiden menuturkan, anggarannya tak hanya dari APBN. Alokasi dari APBN hanya 20 persen, sisanya dari sumber lainnya. Skema sumber lain bisa dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi sektor swasta, BUMN, maupun penerbitan obligasi publik.

Karena itulah kehadiran Otorita IKN menjadi sangat penting untuk memikirkan, merancang, dan merealisasikan anggaran yang bersumber dari non-APBN. Presiden berharap Otorita IKN mampu secara fleksibel dan lincah memperoleh skema-skema pembiayaan pembangunan IKN.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengemukakan, akan terlalu berat dan menjadi beban bila semua anggaran pembangunan IKN Nusantara semuanya berasal dari APBN. Apalagi, APBN juga sudah terikat dengan banyak alokasi, mulai dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen setiap tahun serta anggaran kesehatan hingga dana Otsus yang dihitung berdasarkan dana TKDD. 

Dari total anggaran pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp 466,9 triliun, dari APBN hanya 20 persen atau Rp 90 triliun. Sisa anggaran yang mencapai Rp 252,5 triliun bakal bersumber dari skema KPBU dan Rp 123,2 triliun melalui pendanaan swasta/BUMN/BUMD. "Kalau kita berikan alokasi-alokasi tertutup di APBN, maka beban di APBN akan terlalu berat, misalnya apakah berapa persen terhadap APBN dalam 10 tahun?" kata Suharso. 

Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan

Memulai sesuatu yang baru memang tidak mudah. Apalagi, bila mendapat banyak tantangan dan hambatan. Itu pula yang sedang dihadapi oleh pemerintah dengan rencananya memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Banyak sekali pihak yang mendukung, tetapi ada juga kelompok yang kontra dengan rencana ini. 

photo
Jembatan Pulau Balang I di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (10/2/2022). Jembatan Pulau Balang menjadi salah satu akses penghubung menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, jembatan tersebut menghubungkan Kota Balikpapan langsung ke Penajam Paser Utara namun hingga kini belum bisa digunakan untuk umum karena akses jalan belum selesai dikerjakan. - (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.)

Rhenald Kasali, ekonom yang juga guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), menilai wajar ada pihak-pihak yang tidak senang dan bahkan menolak rencana pemindahan IKN tersebut. Menurut dia, setiap perubahan pasti selalu ada penolakan.

"Seperti itulah yang namanya perubahan. Selalu ada resistensi. Apakah dilakukan hari ini, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, atau dilakukan 30 tahun ke depan," ujar Rhenald Kasali saat menyampaikan pandangannya di kanal YouTube pribadinya, beberapa waktu lalu.

Meski masih ada yang menentang, Presiden Joko Widodo tetap dengan pendiriannya. Bahkan, dia sudah menguatkan rencananya melalui pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dengan demikian, pemindahan IKN ini menjadi sebuah keniscayaan. =

Sudah banyak pemimpin sebelum Jokowi yang memiliki gagasan serupa. Namun, sebatas ide tanpa kenyataan.

Tampaknya, Jokowi tak ingin seperti pendahulunya yang hanya berbicara, mengeluarkan ide, tetapi tak ada usaha untuk merealisasikannya.

Presiden Jokowi akan membuat sejarah besar bila semua rencananya berjalan lancar. Jokowi akan tercatat sebagai pemimpin nasional yang mampu mewujudkan pemindahan IKN secara nyata.

Ada faktor penting lain di luar kajian ekonomi dan demografi. Persoalan lebih penting lainnya adalah usaha meminimalkan dampak politik, ekonomi, dan sosial budaya pada masa mendatang setelah IKN benar-benar terwujud. “Berbagai dampak tersebut tentu akan memiliki korelasi signifikan terhadap aspek keamanan dan pertahanan di masa depan, terutama di kawasan sekeliling ibu kota negara baru,” ungkap Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dalam keterangan tertulisnya.

Karena itulah, sejak awal perlu melakukan langkah-langkah antisipatif dalam proses pembangunan IKN, mulai dari pilihan model pembangunan, pendekatan, dan pelaksanaannya. “Proses pembangunan IKN harus benar-benar mampu meyakinkan kepada semua pihak bahwa pemindahan IKN adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” tutur Budi.

Pemerintah sejak awal menyatakan, pemindahan IKN demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Terutama untuk menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan keadilan sosial. 

photo
Alat berat beroperasi membangun jalur logistik di lahan hutan tanaman industri yang akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara seluas 6.671 hektare itu rencananya akan terbagi menjadi tiga klaster, yaitu klaster kawasan inti pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan. - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Selama ini, menurut Budi, ada beberapa pilihan konsep pembangunan yang telah diterapkan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Misalnya menerapkan model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi. Cara ini menuntut syarat adanya kondisi politik yang stabil agar bisa menarik investor, baik investor asing maupun dalam negeri. Dengan demikian, mereka akan mau berinvestasi dalam berbagai sektor perekonomian. Investasi yang masuk bisa menciptakan lapangan kerja secara luas. 

Indonesia pernah menerapkan pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi tinggi, khususnya pada era Orde Baru. “Hasilnya pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan bisa menekan angka pengangguran karena meningkatnya lapangan pekerjaan,” jelas Budi. Sayang, karena menuntut jaminan stabilitas politik, kehidupan demokrasi terabaikan, surut, dan organisasi masyarakat sipil kurang berperan. Semuanya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. 

Proses pembangunan IKN, menurut Budi, juga perlu melibatkan peran swasta. Ini karena pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, apalagi di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Meski demikian, pemerintah juga menyadari peran swasta tidak harus menggunakan logika ekonomi saja. Artinya, swasta tak hanya mengedepankan motif laba. Pihak swasta sejak awal harus menyadari pembangunan IKN adalah untuk kepentingan pemerataan pembangunan, melibatkan masyarakat sekitar, dan berwawasan lingkungan sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial. 

Fakta menunjukkan, Jawa masih menjadi sentra perekonomian. Hampir 60 persen penduduk di Indonesia tinggal dan bermukim di Pulau Jawa. Wilayah di luar Jawa yang lebih luas justru kepadatan penduduknya lebih rendah. Sebagai contoh, di Sumatra menampung penduduk 17,3 persen dari total penduduk Indonesia. Kalimantan lebih rendah lagi, hanya 5,81 persen. Komposisi demografis semacam ini berimplikasi terhadap intensitas pembangunan sosial ekonomi juga lebih terkonsentrasi di Jawa. 

photo
Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia - (Badan Pusat Statistik)

Dengan fakta seperti itu, Jakarta secara ekologis menampung beban sangat berat. Jakarta sering dilanda banjir yang kronis, kemacetan parah yang sulit diurai, polusi tinggi, dan semakin sulitnya penyediaan air bersih. “Atas pertimbangan itu semua, pembangunan IKN adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu IKN adalah wujud nyata dari upaya menerapkan pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial,” jelas Budi.

Budi menilai, pembangunan IKN akan menjadi titik pusat baru yang akan menarik banyak orang dari berbagai latar belakang. Ibarat laron tentu akan mencari cahaya sehingga IKN ketika memancarkan cahaya akan menarik minat banyak orang yang berniat memperoleh kehidupan yang lebih baik. 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan IKN akan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diikuti oleh keluarga masing-masing dan pelaku ekonomi lainnya. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa. 

Pemindahan tersebut akan menjadikan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di seputar IKN, semakin plural baik dilihat dari latar belakang etnis, ras, agama, maupun kebudayaan. Berbagai hasil studi menunjukkan, masyarakat berharap agar integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dapat tercipta sehingga pembangunan IKN benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan dan Indonesia.

Terkait dengan rencana perubahan IKN ini, menarik untuk kembali menyimak pernyataan Rhenald Kasali. Dia menyatakan, suatu perubahan belum tentu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. "Mereka yang mengatakan perubahan ini tidak baik barangkali juga ada benarnya. Tetapi saya ingin tegaskan lagi, pepatah ini belum lengkap. Setiap perubahan itu belum tentu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi tanpa perubahan, sudah pasti tidak akan ada pembaharuan," katanya.

Karena itulah, setiap pemimpin memang harus bisa mengukur risikonya. Bila sudah mengetahui risikonya, tentu pemimpin akan mewujudkan rencana tersebut sesuai dengan hasil kajian terbaik, analisis yang bisa menghasilkan perubahan yang lebih baik. Jadi, kalau tidak sekarang, kapan lagi?