BOGOR — Sekolah di berbagai tingkatan di Kota Bogor, Jawa Barat kembali diperbolehkan menerapkan sistem pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas maksimal 50 persen mulai Senin (21/3).

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengeluarkan surat edaran Nomor: 08/STPC/03/2022 tentang Kebijakan Pembelajaran Pada Masa PPKM Dalam Rangka Pengendalian Covid-19 di Kota Bogor.

Bima Arya menyebutkan, PTM bisa digelar mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sederajat, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya di Kota Bogor. “Semua kegiatan yang melibatkan pelajar atau siswa dapat dilakukan secara terbatas tidak melebihi kapasitas 50 persen. Serta dengan protokol kesehatan ketat,” kata Bima Arya, Sabtu (19/3).

Kadisdik Kota Bogor, Hanaf, menambahkan, PTM terbatas dengan kapasitas 50 persen akan terus berlanjut secara periodik dan akan dievaluasi. Bila memungkinkan, pada tahun ajaran baru Juli mendatang bisa diberlakukan PTM dengan kapasitas 100 persen.

“Tahun ajaran baru, bila kasus landai, bagus kita memungkinakan PTM 100 persen. Kita adaptasi dulu,” ujar Hanaf.

Siswa mengerjakan soal ujian sekolah di SMPN 1 Kudus, Kudus, Jawa Tengah, Senin (7/3/2022). Pemerintah setempat mengizinkan sebanyak 441 Sekolah Dasar (SD) dan 49 Sekolah Menengah Pertama (SMP) menggelar ujian PTS (Penilaian Tengah Semester) secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. - ( ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/rwa.)

SHARE    

Pemerintah Kota Pekanbaru juga kembali menerapkan PTM secara terbatas mengingat sebaran kasus Covid-19 di ibu kota Provinsi Riau ini masih tergolong tinggi. "Kita kembali lagi, kalau kemarin SMP sudah masuk pembelajaran tatap muka 100 persen, sekarang masuk 50 persen, demikian juga dengan sekolah dasar guna mengantisipasi paparan Covid-19," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi.

Dia mengatakan, kebijakan ini diambil guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. Dia menjelaskan, dalam satu kali pertemuan pembelajaran di kelas, hanya diisi 50 persen peserta didik. "Mereka juga hanya masuk tiga kali dalam seminggu," ujar Ismardi.

Ismardi menyampaikan, untuk peserta didik tingkat sekolah dasar (SD) yang sudah divaksin Covid-19 mencapai 83 persen dari total 127 ribu orang, tingkat SMP sudah 98 persen dari total target 45 ribu orang.

Dipantau

Di Kabupaten Bekasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merencanakan PTM 100 persen mulai April 2022. Kebijakan ini dikeluarkan setelah mengevaluasi kegiatan tatap muka terbatas di lingkungan satuan pendidikan daerah itu.

"PTM 50 persen sudah kita laksanakan sejak sekitar dua minggu yang lalu. Saya berharap April nanti bisa 100 persen karena siswa dan guru juga sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Carwinda.

Dia mengatakan, rencana PTM 100 persen masih dikomunikasikan bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi. Sementara, evaluasi pembelajaran saat ini juga terus dilakukan secara bertahap.

"Selama satu bulan ini akan terus dievaluasi. Setelah itu, baru diputuskan boleh atau tidak menggelar PTM 100 persen," ujar dia. 

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebutkan, masih banyak terjadi pelanggaran Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Disiplin protokol kesehatan (prokes) menjadi hal yang paling banyak dilanggar.

"Evaluasi P2G terkait PTM 100 persen sejak Januari lalu, masih banyak terjadi pelanggaran SKB Empat Menteri khususnya Disiplin Prokes di sekolah. Hampir terjadi di semua daerah," ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, kepada Republika, Ahad (20/3).

Pelajar mengikuti ujian sekolah berbasis nasional di SMA SLBA Pembinaan Tingkat Nasional Jakarta, Senin (14/3/2022). Pelaksanaan ujian sekolah berbasis nasional tersebut dilakukan secara tatap muka dengan kapasitas 100 persen pada masa PPKM level 2 di DKI Jakarta. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Satriwan menerangkan, bentuk pelanggaran yang paling umum terjadi, yakni siswa dan guru tak memakai masker di sekolah, tidak jaga jarak satu meter di kelas; sekolah ber-AC tidak dibuka ventilasi kelasnya, kantin sudah beroperasi padahal dilarang oleh SKB, tidak periksa suhu dan tidak foto "barcode pedulilindungi" sebelum masuk sekolah.

"Juga tidak pakai masker sepulang sekolah dan siswa nongkrong sepulang sekolah melanggar 3M," ungkap Satriwan.

Dia menjelaskan, laporan-laporan mengenai pelanggaran SKB Empat Menteri tersebut berasal dari jaringan guru P2G diAceh, Batam, Medan, Tanah Datar, Padang Panjang, Agam, Pandeglang, Cilegon, Jakarta, Bogor, Garut, Depok, Bekasi, Tasikmalaya, Situbondo, Blitar, Bima, Ende, Berau, PPU, dan lain sebagainya.

"SKB 4 Menteri hanya macan kertas selama ini, akibat minimnya pengawasan dari aparat di daerah khususnya, seperti Satpol PP, Satgas Covid-19, Dinas Pendidikan dan kurangnya teladan disiplin prokes dari masyarakat," ujar Satriwan.

Untuk itu, P2G meminta agar sekolah, guru, orang tua, dan siswa tetap konsisten membiasakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ketika PTM 100 persen dimulai kembali nanti. Gerakan 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, adalah kebiasaan yang wajib ditaati dalam PTM 100 persen nanti.

"Jangan sampai berpikir bahwa Covid-19 sudah normal, kita sudah sehat, sehingga tak lagi patuh terhadap Gerakan 3M. Perlu disadari betul, 3M dijadikan AKB, ini kunci PTM yang sehat dan aman. Jika tidak, sekolah akan terus PJJ, orang tua dan guru pasti ga mau," kata dia.

Di samping itu, dia juga menyatakan, ketika PTM 100 persen dimulai kembali, membangun ikatan alias bonding antara siswa dengan guru serta warga sekolah dan siswa dengan siswa penting untuk dilakukan. Dia mengatakan, Evaluasi P2G selama dua tahun PJJ, sekolah dan guru menghadapi kendala yang cukup besar, kaitannya dengan membangun ikatan emosional dengan siswa.

"Apalagi siswa baru kls 1-2 SD lalu 7-8 SMP, dan 10-11 SMA, mereka belum terlalu mengenal lingkungan belajar sekolah, sebab selama ini lingkungan belajarnya adalah rumah dan komputer bukan ruang nyata," jelas Satriwan.

"Ikatan emosional guru-siswa, siswa-siswa tidak terbangun selama ini, bahkan masih ada siswa dan guru atau siswa dengan siswa yang belum kenal satu sama lain, kan ironis," tambah dia.

Dia menuturkan, para siswa cenderung individualis dan tertutup, akibat sudah terbiasa sekolah digital minus interaksi sosial langsung. Solidaritas kelompok belum terbangun, dan peer group belum terbentuk. Kegiatan sekolah yang mengakrabkan sesama siswa terhenti dua  tahun. Padahal ini penting dalam konteks relasi pedagogik dalam proses pembelajaran.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat