Kabar Utama
Presiden Segera Bahas Kebijakan Minyak Goreng
Satgas Pangan Polri membentuk tim khusus untuk mengawasi distribusi minyak goreng.
JAKARTA -- Presiden Joko Widodo disebut akan segera memutuskan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan, keputusan itu akan diambil Presiden dalam rapat bersama jajaran kabinet setelah kembali dari kunjungan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Jokowi pada Senin (14/3) hingga Selasa (15/3) berkemah dan menginap di Titik Nol IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Selain meninjau lokasi pembangunan, Presiden menggelar rapat terbatas, salah satunya mengenai perkembangan Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pramono menyampaikan, kelangkaan stok minyak goreng di berbagai daerah tak boleh dibiarkan terlalu lama. “Setelah kembali dari acara IKN, Presiden akan mengadakan rapat intern untuk memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah dalam waktu dekat ini,” kata Pramono dalam keterangannya melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, seperti dikutip pada Senin (14/3).
Pemerintah, kata Pramono, akan meminta para produsen minyak sawit mentah (CPO) memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri. Menurut Pramono, lebih dari setengah produksi CPO Indonesia diekspor. Berdasarkan data, total produksi CPO Indonesia hampir mencapai 50 juta ton per tahun. Namun, sekitar 26-28 juta ton di antaranya diekspor.
"Dengan demikian, bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Harus diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita pada saat ini walaupun harga di luar tinggi sekali," ujar Pramono.
Kementerian Perdagangan sudah mewajibkan produsen untuk mengalokasikan pasokan CPO untuk dalam negeri melalui kebijakan domestic market obligation (DMO). Awalnya, produsen wajib memasok CPO sebesar 20 persen dari total yang akan diekspor. Namun, sejak pertengahan pekan lalu, jumlah DMO dinaikkan menjadi 30 persen.
Pramono menambahkan, Presiden memahami keluhan masyarakat mengenai kendala pasokan minyak goreng. Karena itu, dalam kunjungan kerjanya ke Yogyakarta pada Ahad (13/3), Presiden juga mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah pasar dan toko swalayan.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menyampaikan, pemerintah tak akan tinggal diam melihat masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. “Seskab, Pak Pramono Anung, sudah menyampaikan bahwa Presiden akan mengambil keputusan terkait minyak goreng. Jadi, sebaiknya kita tunggu," katanya.
Saat mengecek ketersediaan minyak goreng di Yogyakarta pada Ahad lalu, Presiden Jokowi mendapati stok minyak goreng kosong di sebuah minimarket. Kemudian, saat mengecek ke pasar tradisional, Jokowi menemukan minyak goreng dengan harga mahal.
Jokowi pertama kali melakukan inspeksi ke sebuah minimarket di Pasar Kembang, Yogyakarta, pada pukul 09.05 WIB. Presiden langsung menuju tempat minyak goreng di minimarket itu, tapi dia tak menemukan satu pun minyak goreng.
“Sejak kapan tidak ada?” tanya Presiden kepada penjaga minimarket. Penjaga itu pun menjawab bahwa stok minyak goreng kosong sejak pagi hari.
Jokowi pun menanyakan harga jual minyak goreng di sana. Jokowi lantas menanyakan kapan pasokan minyak goreng akan kembali datang di minimarket tersebut. Penjaga menyebut bahwa minyak goreng datang tak menentu, tak ada jadwal pasti.
Selanjutnya, Jokowi mengecek ketersediaan minyak goreng di pedagang yang berada di Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul, Yogyakarta. Di kedua pasar itu, Jokowi memang menemukan minyak goreng, tapi harganya bervariasi, dari Rp 14 ribu per liter hingga Rp 20 ribu per liter. "Barang ada, tapi mahal, ya," kata Jokowi.
Langkah satgas
Satgas Pangan Polri membentuk tim khusus untuk mengawasi distribusi minyak goreng. Keberadaan tim khusus ini diharapkan memperkuat langkah Polri untuk membantu mengatasi permasalahan pasokan minyak goreng.
"Dibentuk beberapa tim yang berfokus mengawasi dan memantau distribusi minyak goreng dari produsen, distributor, hingga pengecer tingkat bawah (hulu ke hilir)," kata Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Pol Helmy Santika, Senin (14/3).
Menurut dia, tim tersebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mendorong percepatan realisasi DMO, khususnya di provinsi yang mengalami defisit minyak goreng. Hal yang tak kalah penting, Satgas akan membantu Kemendag membuat pola distribusi DMO CPO secara merata. Tujuannya, agar distribusi CPO tidak hanya terkonsentrasi di afiliasi industri yang sekaligus sebagai eksportir.
"Kami juga akan melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan dan reseller pedagang dadakan yang melakukan aksi borong dan menyimpan minyak goreng," kata Helmy.
Biasanya, kata dia, minyak goreng yang dibeli dalam jumlah banyak akan dijual kembali dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Sesuai aturan Kemendag, HET minyak goreng curah ditetapkan Rp 11.500 per liter. Adapun untuk kemasan sederhana Rp 13.500 per liter dan kemasan premium Rp 14 ribu per liter. "Kita akan terus mendorong percepatan distribusi minyak goreng," katanya.
Kemarin, jajaran Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan patroli pengecekan stok minyak goreng di pasar-pasar di wilayah Jakarta Barat. Dalam giat tersebut, Unit Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Barat mengecek harga dan stok minyak di Pasar Tomang Barat atau Pasar Kopro.
"Anggota kami dari Unit Kriminal Khusus secara masif melaksanakan giat pengecekan minyak goreng ke pasar-pasar sejak minyak goreng langka di pasaran," ujar Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Joko Dwi Harsono saat dikonfirmasi, Senin (14/3).
Para penyidik mendatangi beberapa toko kelontong di Pasar Kopro. Berdasarkan hasil pengecekan, stok minyak goreng kemasan disebut aman dan tersedia. Satu liter minyak dihargai Rp 14 ribu, sedangkan untuk dua liter Rp 28 ribu.
Kanitkrimsus Polres Metro Jakbar AKP Fahmi Fiandri menyebutkan, kegiatan patroli untuk memantau stok dan harga minyak goreng bakal terus dilaksanakan. Pihak kepolisian juga akan berpatroli mengecek harga kebutuhan lain menjelang Ramadhan.
"Apabila ada indikasi penimbunan sembako, Polres Metro Jakarta Barat akan segera menindaklanjutinya. Kami akan terus menggiatkan patroli ini," kata Fahmi.
Produksi Migor Nonsetop
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan inspeksi mendadak di pabrik minyak goreng yang terletak di kawasan Marunda, Jakarta Utara, Senin (14/3). Sidak dilakukan untuk mengecek langsung pasokan minyak goreng dan operasional pabrik saat ini di tengah isu kelangkaan.
Lutfi sempat berbicara langsung kepada awak angkutan yang mendistribusikan migor. Setelah meninjau pabrik, Lutfi juga mengecek penjualan migor di pasar dan pusat penjualan.
Dari pemantauan di pabrik minyak goreng PT Bina Karya Prima Gudang Ex Hargas (BKP), puluhan juta liter minyak goreng diproduksi nonsetop dan siap didistribusikan. Stok melimpah dan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Hasil pantauan di PT BKP hari ini menunjukkan produksi minyak goreng yang melimpah. Kami juga akan terus memantau produksi minyak goreng di pabrik-pabrik lainnya," kata Lutfi dalam keterangannya, Senin (14/3).
Pada periode 1-12 Maret 2022, PT BKP telah memproduksi 23,49 juta liter minyak goreng. Dari jumlah itu, 12,87 juta liter diproduksi di pabrik yang berlokasi di Marunda, Jakarta Utara. Rata-rata produksi harian mencapai 1,43 juta liter.
Produksi juga dilakukan di pabrik yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, sebanyak 10,62 juta liter dengan rata-rata produksi harian 1,18 juta liter. "Produksi minyak goreng PT BKP dilakukan setiap hari nonstop 24 jam dalam sepekan," katanya.
Lutfi menegaskan, akan terus memantau produksi dan distribusi minyak goreng. Kemendag akan terus mengawal ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat hingga kembali normal.
"Kemendag juga berkomitmen terus memantau produksi dan distribusi minyak goreng, baik ke ritel modern maupun ke pasar rakyat agar masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan mudah pada hari-hari ini, puasa, hingga Lebaran,” katanya.
Chief Executive Officer (CEO) PT BKP Fenika mengungkapkan, kedua pabrik PT BKP yang berlokasi di Marunda ditujukan untuk melayani kebutuhan wilayah barat Indonesia. Sedangkan pabrik minyak goreng di Gresik untuk melayani kebutuhan wilayah timur Indonesia.
Dari total produksi yang dihasilkan dan sisa produksi sebelumnya, PT BKP telah mendistribusikan minyak goreng ke sejumlah wilayah di Indonesia pada periode 1–12 Maret 2022, dengan total 26,14 juta liter. Wilayah distribusinya, lanjut Fenika, mencakup pasar modern nasional sebanyak 7,58 juta liter.
Pemerintah daerah juga terus bergerak untuk mengatasi permasalahan minyak goreng. Operasi pasar masih menjadi strategi andalan pemda.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Pemerintah Kota Depok menyatakan, memasok 11.800 liter minyak goreng ke pasar-pasar tradisional di Kota Depok. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi ketersediaan minyak goreng menjelang Ramadhan 1443 H pada awal April mendatang.
"Kami terus berupaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak goreng serta mencegah melonjaknya harga minyak goreng jelang Ramadhan," ujar Kepala Bidang Perdagangan Disadagin Kota Depok, Sony Hendro, di Balai Kota Depok, Senin (13/3).
Sony mengeklaim, 11.800 liter minyak goreng curah sudah dipasok ke pasar tradisional di Kota Depok, yakni Pasar Cisalak, Pasar Kemiri Muka, Pasar Agung, dan Pasar Sukatani. Minyak goreng curah dijual seharga Rp 10.500 per liter. "Sedangkan minyak goreng kemasan dijual ke pedagang Rp 12.500 per kemasan satu liter," kata dia.
Tim Pengendali Inflasi Pemkot Depok juga bekerja sama dengan Bulog untuk memasok 10 ribu liter minyak goreng dengan kemasan satu liter ke masyarakat di 11 kecamatan di Kota Depok dan 12 ribu liter minyak goreng premium dengan kemasan dua liter ke para pedagang di lima pasar tradisional.
Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak goreng jelang Ramadhan. "Pemerintah sudah menjamin pasokan minyak goreng aman terlebih menjelang bulan puasa," kata Sony.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.