JAKARTA—Presiden Joko Widodo diagendakan menuju Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3). Ia akan melakukan serangkaian agenda kerja dan bermalam di lokasi pembangunan IKN.

Presiden dijadwalkan berkemah dan menginap di titik nol IKN Nusantara bersama lima gubernur se-Kalimantan. "(Ada) 33 gubernur diagendakan hadir ke lokasi berkemah bersama Presiden. Tapi hanya lima gubernur yang ikut menginap bersama presiden, berkemah di lokasi titik nol IKN Nusantara," ujar Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, HM Syafranuddin, di Penajam Passer Utara, Sabtu (12/3).

Sejumlah fasilitas dan sarana prasarana di lokasi berkemah Jokowi sudah dipersiapkan di titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, antara lain, fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus), jaringan telekomunikasi, listrik, air, dan lainnya.

Para gubernur yang berkemah dan menginap bersama Presiden Jokowi di titik nol IKN Nusantara, yakni Gubernur Kaltim Isran Noor, Kalimantan Barat Sutarmidji, Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang. Rencananya Jokowi juga akan melakukan ritual Kendi Nusantara bersama 33 gubernur se-Indonesia.

Para gubernur yang hadir diinstruksikan membawa air dan tanah dari masing-masing daerah asal, kemudian disatukan dalam Kendi Nusantara yang disimpan di titik nol IKN baru bernama Nusantara tersebut.

"Gubernur Kaltim Isran Noor membawa tanah dan air dari dua daerah," kata Syafranuddin. Kedua daerah itu adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser.

Lokasi IKN sebagian di wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara dan sebagian Kesultanan Paser, air serta tanah tersebut simbol mewakili Kesultanan di Provinsi Kaltim.

Selain gubernur, Jokowi juga membawa Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, yaitu Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe ke titik nol IKN. Dhony mengaku ini menjadi pertama kalinya ke IKN. "Insya Allah ikut ke IKN," kata Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe saat dikonfirmasi, di Jakarta, Ahad (13/3).

Investor IKN

Pemerintah menegaskan tidak akan bergantung pada satu calon investor untuk pembangunan IKN Nusantara. Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengeklaim terdapat sejumlah investor yang juga berminat untuk berinvestasi di proyek pembangunan IKN.

Hal ini menyusul mundurnya Softbank Group dari proyek IKN pada Jumat (11/3). Pihak Softbank menolak menyebutkan alasan pembatalan berinvestasi di ibu kota baru.

Pekerja menyelesaikan pekerjaan persiapan jelang seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (13/3/2022). Presiden Joko Widodo akan menggelar seremoni ritual Kendi Nusantara dengan mengumpulkan 34 tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur se-Indonesia di titik nol IKN Nusantara pada Senin (14/3/2022). - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

SHARE    

“Pemerintah juga tidak akan bergantung pada satu calon investor saja. Sejauh ini, sebagaimana telah diberitakan sejumlah potential investor yang berminat berinvestasi untuk program pembangunan IKN,” ujar Sidik saat dihubungi, Ahad (13/3).

Ia menjelaskan, komitmen pihak di luar pemerintah terkait pembiayaan pembangunan IKN sejauh ini masih dalam tahap awal. Realisasi investasi nantinya pun masih akan dibahas lebih detil bersama pemerintah. “Komitmen pihak di luar pemerintah terkait pembiayaan, sejauh ini masih dalam tahap awal,” kata dia.

Kantor Staf Presiden menanggapi kekhawatiran pembangunan dan pemindahan IKN hanya akan berjalan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Wandy Tuturoong menegaskan, dengan disahkannya Undang-Undang No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, menunjukkan pembangunan dan pemindahan IKN dirancang agar dapat terus berlanjut.

"Dengan adanya UU itu salah satu upaya memastikan keberlanjutannya. Sebab, Presiden, baik yang sekarang maupun yang akan datang harus menjalankan undang-undang ini," tutur Wandy.

Wandy menjelaskan, UU IKN merupakan landasan hukum dan acuan untuk melaksanakan segala tahapan proses pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara. Baik soal Otorita IKN, penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, hingga penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan.

Selain itu, UU IKN juga mengatur skema pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. "Pengaturan itu untuk memberikan aturan yang jelas bagi proses pembangunan IKN yang dilaksanakan hingga 2045. Aturan tersebut juga menjadi landasan pemerintahan selanjutnya dalam meneruskan proses pembangunan dan pemindahan IKN di Kalimantan," kata dia.

Bagi-bagi Kavling di Penyangga IKN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku diminta mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dari persiapan hingga pembangunan infrastruktur. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku, dugaan pembagian kavling di lahan IKN terjadi bukan di daerah inti pengembangan ibu kota baru tersebut.

Namun, pembagian kavling terjadi di kawasan sekitar pengembangan IKN dimaksud. Alex mengatakan, KPK hingga kini terus melakukan koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) di kawasan IKN.

Pengembangan IKN juga menjadi fokus pengawasan yang dilakukan KPK bersama dengan kepala daerah setempat. "Sebetulnya untuk IKN menurut kanwil itu sudah clear kawasan inti, mungkin yang dimaksud itu kawasan pengembangannya," kata Alex, Sabtu (12/3).

Pekerja menyelesaikan pekerjaan persiapan jelang seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (13/3/2022). - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

SHARE    

KPK juga tetap mengawasi pembangunan daerah sekitar pengembangan IKN. KPK akan berkoordinasi dengan kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait penyelesaian bagi-bagi kavling di IKN. "Kalau infrastruktur kami juga akan koordinasi dengan kementerian PUPR agar tidak terjadi penyimpangan atau korupsi di dalamnya," kata Alex.

Sebelumnya, Alexander Marwata mengungkapkan adanya bagi-bagi kavling di lahan IKN. Hal itu dia sampaikan dalam rakor pemberantasan korupsi terintegrasi yang melibatkan Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Alexander.

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim juga mengakui masih ada masalah terkait pertahanan di IKN yang belum terselesaikan. Hal itu terungkap ketika Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur pada Februari lalu.

"Intinya masih ada masalah pertanahan yang belum selesai dengan baik di lokasi lahan calon ibu kota baru maupun penyangganya," ujar Luqman saat dikonfirmasi, Ahad (13/3).

Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan permasalahan ini mengingat tahapan pembangunannya akan dimulai tahun 2022. Pesan ini ia sampaikan juga kepada Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono yang dimintanya untuk mendengar masyarakat di sana.

"Koridor utama yang tidak boleh dilanggar dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah tidak boleh merugikan rakyat dan negara," ujar Luqman.

Di samping itu, ia mengapresiasi temuan KPK terkait permasalahan di wilayah IKN Nusantara. Temuan tersebut harus menjadi evaluasi pemerintah untuk segera menyelesaikan seluruh permasalahan sebelum pembangunannya.

"Sehingga proyek pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, nantinya tidak melahirkan masalah-masalah besar yang merugikan negara dan rakyat," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat