JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR yang juga Ketua panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, kepala Otorita IKN Nusantara memiliki tugas berat dalam dua tahun ke depan dalam pembangunan IKN. Ia berharap, kepala Otorita IKN melakukan langkah-langkah percepatan dalam dua tahun mendatang.

“Penanggung jawabnya adalah kepala otorita dan wakil kepala otorita yang dalam dua bulan sudah terbentuk, untuk bisa menunjukkan bahwa sudah ada sesuatu," ujar Doli pada sebuah diskusi, Rabu (23/2).

Ia menjelaskan, pemindahan ibu kota negara bukan merupakan kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah, atau DPR. IKN merupakan agenda nasional yang akan membawa dampak terhadap masa depan Indonesia.

"Alhamdulillah dari berpuluh-puluh tahun ide pemindahan ibu kota negara ini dari beberapa pemimpin bangsa, seperti Soekarno, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono, di masa Presiden Joko Widodo kita punya landasan hukum yang kuat," ujar Doli.

Sejumlah anggota DPR merespons nama calon kepala IKN Nusantara yang beredar, yakni Bambang Susantono. Bambang Susantono merupakan wakil Menteri Perhubungan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Anggota Komisi II DPR Muhammad Fauzan Nurhuda Yusro mengatakan, Presiden Jokowi telah memiliki kriteria terkait sosok yang akan menduduki posisi tersebut. Selain mengerti tentang arsitektur, kepala otorita juga harus memahami tata kelola pemerintahan. 

Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjelaskan bahwa kepala otorita merupakan kepala pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Ia akan menjabat selama lima tahun. 

Dalam Ayat 6, otorita ibu kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahannya. "Soal siapa yang menjabat, ya kita serahkan ke presiden. Saya percaya dengan kredibilitas presiden yang berpengalaman pasti akan menunjuk orang yang tepat, berintegritas dan terpercaya, trusted worthy person," ujar Nurhuda.

Ketua Komisi V DPR Lasarus yakin, Jokowi menunjuk sosok yang memiliki integritas untuk mengemban tanggung jawab memimpin Otorita IKN Nusantara. Lasarus berharap, pembangunan IKN Nusantara tak mengesampingkan masyarakat asli. 

“Hargai hak-hak serta kearifan masyarakat lokal. Yang lebih penting lagi masyarakat lokal dapat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi," ujar dia.

Anggota Komisi V DPR Irwan mengatakan, Bambang Susantono memiliki pengalaman di bidang infrastruktur dan transportasi serta memiliki latar belakang pengetahuan di ilmu sipil dan tata kota. "Sebagai wakil rakyat dari Kaltim, saya minta Kepala Otorita IKN itu dari profesional non-partai politik sehingga bisa fokus memastikan segala potensi hambatan dan permasalahan terkait IKN itu bisa tuntas," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut akan segera melantik kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jokowi mengatakan, kandidat calon kepala Otorita IKN yang akan ditunjuknya berasal dari kalangan non-partai politik. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat