President Ukraina Volodymyr Zelenskyy (kanan) mengunjungi garis depan di Ukraina, Kamis (17/2/2022). | AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Kabar Utama

Baku Tembak Terjadi di Donetsk dan Luhansk

23 Feb 2022, 03:50 WIB

Semua negara harus menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai.

MOSKOW – Situasi di Ukraina kembali memanas. Itu setelah Rusia resmi mengakui dua wilayah di timur Ukraina, yakni Donetsk dan Luhansk, sebagai negara bagian yang merdeka. Sudah terjadi baku tembak dan penduduk setempat mulai mengungsi.

Pengakuan itu tertuang dalam dekrit yang ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin (21/2). Putin pun mengirim pasukan militernya ke dua wilayah tersebut.

Putin mengatakan, Ukraina adalah negara tanpa tradisi kenegaraan yang merdeka. Sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991, kata Putin, Kyiv telah mengambil keuntungan dari Rusia dan menjadikannya “pemerasan” ekonomi. Sekarang aspirasinya untuk bergabung dengan NATO menjadi ancaman langsung bagi keamanan Rusia.

“Dalam dokumen NATO, negara kami secara resmi dinyatakan sebagai ancaman utama bagi keamanan Atlantik Utara. Dan Ukraina akan menjadi batu loncatan untuk serangan itu,” kata Putin, dilansir Reuters kemarin.

President Ukraina Volodymyr Zelenskyy (tengah) mengunjungi garis depan di Ukraina, Kamis (17/2/2022). - (AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office )

Putin mengabaikan ancaman sanksi Barat jika terjadi agresi Rusia terhadap Ukraina. Menurut Putin, ancaman Barat muncul ketika kedaulatan dan kekuatan angkatan bersenjata Rusia menguat.

“Mereka mencoba memeras kami lagi. Mereka mengancam kami lagi dengan sanksi, yang menurut saya akan mereka tetapkan saat kedaulatan Rusia menguat dan kekuatan angkatan bersenjata kami tumbuh. Dan alasan untuk serangan atau sanksi lain akan selalu dibuat-buat,” kata Putin.

Putin mengatakan, Rusia memiliki hak untuk mengambil tindakan pembalasan dan memastikan keamanannya sendiri. “Itulah yang akan kami lakukan,” ujar dia.

Pengakuan Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri dari Ukraina merupakan deklarasi oleh Rusia bahwa mereka tidak lagi menganggapnya sebagai bagian dari Ukraina. Ini bisa membuka jalan bagi Moskow untuk secara terbuka mengirim pasukan militer ke kedua wilayah dengan menggunakan argumen bahwa itu intervensi sebagai sekutu untuk melindungi mereka dari Kyiv.

Putin pun memerintahkan tentara Rusia untuk melancarkan operasi militer di wilayah itu. Dia memerintahkan Kementerian Pertahanan Rusia untuk mengerahkan pasukan ke wilayah Donetsk dan Luhansk. Tindakan itu, menurut Putin, untuk menjaga perdamaian di wilayah itu.

Putin menuntut penghentian permusuhan oleh Ukraina dengan segera. Jika tidak segera dihentikan, Putin menyebut kemungkinan kelanjutan pertumpahan darah sepenuhnya menjadi tanggung jawab rezim yang berkuasa di Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia merusak upaya perdamaian dengan membuat konsesi teritorial. Setelah memimpin pertemuan dewan keamanan negaranya, Zelensky menuduh Rusia melanggar wilayah kedaulatan Ukraina. Dengan demikian, Moskow telah melanggar kesepakatan damai yang dikenal sebagai Perjanjian Minsk untuk mengakhiri konflik separatis di Ukraina timur.

“Kami berkomitmen pada jalan damai dan diplomatik. Namun, kami berada di tanah kami sendiri. Kami tidak takut pada apa pun dan siapa pun. Kami tidak berutang apa pun kepada siapa pun, dan kami tidak akan memberikan apa pun kepada siapa pun,” ujar Zelensky.

Zelensky menyerukan pertemuan puncak darurat para pemimpin Ukraina, Rusia, Jerman, dan Prancis. Dia juga mendesak sekutu Ukraina untuk mengambil tindakan terhadap Rusia.

“Kami mengharapkan langkah-langkah dukungan yang jelas dan efektif dari mitra kami. Sangat penting untuk melihat siapa teman dan mitra sejati kita, dan siapa yang akan terus menakuti Federasi Rusia dengan kata-kata,” kata Zelensky.

Pasukan Amerika Serikat menurunkan perlengkapan di Rzeszow, Polandia, Sabtu (19/2/2022). AS mengirimkan 5.000 personel pasukan ke Polandia guna bersiap menghadapi serangan Rusia ke Ukraina. - (AP Photo/Czarek Sokolowski)

Langkah Putin mendapatkan kutukan keras dari Amerika Serikat, Inggris, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Turki, dan beberapa negara Eropa lainnya. Ketegangan telah meningkat secara dramatis di Ukraina timur dengan pelanggaran gencatan senjata, beberapa insiden penembakan, dan evakuasi warga sipil dari wilayah Donetsk dan Luhansk yang pro Rusia.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang kegiatan ekonomi antara individu AS dan dua wilayah yang memisahkan diri serta pro Rusia di Ukraina timur. Gedung Putih mengatakan, pengiriman pasukan militer ke Donetsk dan Luhansk adalah intervensi sebagai sekutu untuk melindungi mereka dari Ukraina.

“Kami telah mengantisipasi langkah seperti ini dari Rusia dan siap untuk segera merespons,” kata Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki.

Psaki mengatakan, Presiden Biden akan segera mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang-orang AS dari dan ke wilayah Donetsk dan Luhansk. Perintah itu juga akan memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang bertekad untuk beroperasi di wilayah itu.

Biden sebelumnya mengadakan pertemuan dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih dan melakukan panggilan telepon selama 35 menit dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Biden juga melakukan panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menawarkan dukungan defensif dalam panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Johnson mengatakan, solusi diplomatik harus diupayakan hingga detik terakhir.

Dalam panggilan telepon itu, Johnson mengatakan kepada Zelensky bahwa dia yakin invasi Rusia adalah kemungkinan nyata yang akan terjadi dalam waktu dekat. Johnson mengutuk langkah Vladimir Putin yang mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai negara bagian yang merdeka di Ukraina timur.

Menurut dia, langkah itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas Ukraina. Dia memastikan, Inggris akan segera menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia.

Kendaraan lapis baja Rusia berpatroli di wilayah Rostov, Rusia, Selasa (22/2/2022). Kesiagaan itu seiring pengakuan Presiden Rusia Vladimir Putin atas proklamasi Republik Rakyat Donetsk (DNR) dan Republik Rakyat Luhansk (LNR). - (EPA)

“Kami akan segera menerapkan paket sanksi ekonomi. Saya harus tekankan, ini merupakan sanksi ekonomi pertama Inggris kepada Rusia. Sebab, seperti yang saya khawatirkan, kami memprediksi akan ada perilaku tidak logis Rusia lainnya yang akan datang,” ujar Johnson.

Solusi Diplomatik

Pemerintah Cina mendorong solusi diplomatik untuk menyelesaikan krisis Rusia-Ukraina. Beijing meminta para pihak melanjutkan dialog dan mencari solusi dengan asas kesetaraan dan saling menghormati.

Utusan Tetap Cina untuk PBB, Zhang Jun mengatakan, negaranya mengikuti perkembangan terkait krisis di perbatasan Rusia-Ukraina. Cina, kata Zhang, juga telah sepenuhnya menguraikan posisinya pada dua pertemuan Dewan Keamanan PBB.

“Kami menyambut dan mendorong setiap upaya untuk solusi diplomatik serta menyerukan semua pihak terkait untuk melanjutkan dialog, konsultasi, dan mencari solusi yang masuk akal untuk mengatasi masalah satu sama lain atas dasar kesetaraan dan saling menghormati,” kata Zhang dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan tentang Ukraina, Senin (21/2), dilaporkan Xinhua.

Menurut dia, situasi saat ini di Ukraina adalah akibat banyak faktor yang kompleks. “Cina selalu membuat posisinya sendiri sesuai dengan ciri dari masalah itu sendiri. Kami percaya bahwa semua negara harus menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai, sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB,” ucapnya.

Kendati demikian, Zhang tak menyinggung tentang langkah Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk, dua wilayah di timur Ukraina. Pada Senin (21/2), Putin menandatangani dekret yang mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk sebagai negara merdeka serta berdaulat.

Presiden Rusia Vladimir Putin bersalaman dengan Presiden Cina Xi Jinping dalam pertemuan di Brasil, pada 2019. - (AP/Ramil Sitdikov/Pool Sputnik Kremlin)

Menteri Luar Negeri Italia, Luigi Di Maio mengatakan, diplomasi adalah kunci meredakan ketegangan Rusia dan Ukraina. Dia memperingatkan, peperangan dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan.

“Dialog harus menjadi kunci untuk memecahkan krisis ini. Namun, jelas bahwa kami mengamati operasi Rusia di perbatasan Ukraina dengan sangat prihatin,” kata Maio.

Dia mengatakan, para pengamat dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) memiliki peran fundamental di Ukraina. Sebanyak 15 pengamat Italia sedang menjalankan misi penting di sana.

Maio berharap, ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina akan mereda dan solusi diplomatik akan menang. Sebab, peperangan bisa menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi Eropa.

Menurut Maio, Kedutaan Besar Italia di Kiev akan terus beroperasi penuh. Kendati begitu, dia meminta warga Italia yang berada di Ukraina untuk meninggalkan negara tersebut.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat