BOGOR — Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, akan segera beroperasi akhir Februari 2022. Namun, TPPAS Nambo pada tahun ini baru bisa digunakan 40 persen.

Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Ismambar Fadli mengatakan, pihaknya sudah mendengar kabar tersebut dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mengelola TPPAS Nambo.

“Bahwa katanya 40 persen digunakan tahun ini. Memang Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyampaikan, insya Allah akhir bulan ini beroperasi,” kata Fadli melalui telepon selulernya, Senin (21/2).

Selain itu, Fadli berharap Kabupaten Bogor bisa berkontribusi atau bisa membuang sampahnya di TPPAS Nambo. Namun, ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk membayar tarif atau tipping fee Rp 125 ribu per ton untuk membuang dan memproses sampah di sana.

Fadli mengatakan, kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor saat ini baru menganggarkan sedikit untuk tipping fee. Sambil menunggu penambahan anggaran, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih membuang sampahnya ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kabupaten Bogor.

“Artinya sambil menunggu penambahan anggaran kita belum membuang ke sana (TPPAS Nambo), tapi ke depan kita upayakan,” kata Fadli.

Warga melintas di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo yang belum beroperasi di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/4). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww/18. - (ANTARAFOTO)

SHARE    

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, meskipun belum mengetahui kapan tepatnya TPPAS Nambo akan beroperasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dapat membuang sampah di sana dengan tonase 10 ton sampah per hari.

Hanya saja, kata dia, hal itu masih dalam tahap uji coba sehingga Pemkot Bogor belum dibebankan biaya tipping fee.

“Hingga saat ini masih menunggu operasional TPPAS Nambo dan masih mengoptimalkan TPAS Galuga. Masih uji coba per akhir bulan ini, nanti kalau sudah resmi di sana baru ada tipping fee,” ujarnya.

Dedie menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari DLH Provinsi Jawa Barat, uji coba itu untuk peralatan pengolah sampah pengolah sampah berteknologi tinggi di TPPAS Nambo. Nantinya, penilaian dari uji peralatan tersebut akan dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa Barat.

Dedie menambahkan, tonase sampah yang akan dibuang Kota Bogor ke TPPAS Nambo, akan dihitung dengan kapasitas APBD Kota Bogor sendiri. Sebab, hingga saat ini belum secara resmi masuk ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022.

“Karena belum ada petunjuk operasional, kita ikuti perkembangannya. Sedangkan total sampah Kota Bogor sekitar 700 ton per hari. Bayangkan kalau tidak direduksi di hulu tentu biaya tahunannya cukup besar,” katanya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo di Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/12/2018). Pemprov Jawa Barat memulai pembangunan instalasi TPPAS Lulut-Nambo. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww. - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Kepala Bidang Persampahan pada DLH Kota Bogor, Febi Darmawan, mengatakan Kota Bogor akan berkontribusi membuang sampah di TPPAS Nambo. Hanya saja, belum ada info kepastian tanggal berapa tepatnya Kota Bogor bisa membuang sampah di sana.

“Kalau sudah ada lampu hijau dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, akan kita laksanakan uji coba dulu. Mungkin dalam waktu dekat apabila sudah ada informasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Baratnya,” kata Febi.

Ia menuturkan, sampah yang akan dibuang ke TPPAS Nambo nantinya merupakan sampah organik dan anorganik. Kemudian sampah berbagai jenis itu akan diolah di TPPAS Nambo dengan mesin pengolah sampah di sana.

Depok Kurangi Sampah

Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati setiap 21 Februari, dijadikan momentum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.

"Salah satunya ajakan, yakni pemilihan sampah yang dimulai dari rumah tangga. Sehingga, sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung bisa berkurang," ujar Kepala DLHK Kota Depok, Ety Suryahati, di Kantor DLHK Kota Depok, Senin (21/2).

Dia juga berharap kepada seluruh jajaran pemerintahan termasuk wilayah agar melakukan sosialisasi dan kampanye kebijakan serta program pengelolaan sampah. Selain itu, melakukan gerakan kolaboratif masyarakat dengan dunia usaha dalam pengembangan ekonomi sirkular, seperti rumah kompos atau unit pengolahan sampah (UPS), pertanian perkotaan dan bank sampah.

Ety juga mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pasalnya, hal tersebut dapat membawa dampak buruk pada lingkungan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat