JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung rencana Polri yang akan memperkuat personel Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di seluruh Indonesia, terutama untuk Papua dan Papua Barat. Melalui Juru Bicaranya, Wapres menilai perlunya penguatan Densus 88 sebagai upaya pencegahan dan penindakan terorisme di Tanah Air.

Menurut Wapres, terorisme tidak terbatas pada gerakan berbasis paham agama saja, tetapi juga gerakan berbasis separatisme. Karena itu, gerakan seperti di Papua dan Papua Barat juga dapat dikategorikan teroris yang juga sangat berbahaya. Apalagi, Wapres mendapat tugas khusus dalam program percepatan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

"Wapres yang mendapat tugas khusus tentang percepatan kesejahteraan di Papua, memerlukan suasana yang aman dan stabil. Jadi, penguatan Densus 88 ini sangat penting bagi agenda percepatan kesejahteraan di Papua," ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, dalam keterangannya, Senin (21/2).

Wapres, kata Masduki, juga menilai pentingnya kontrol dan pengawasan dari masyarakat terkait penguatan Densus 88 ini. Ini berkaitan dengan adanya kekhawatiran sebagian kalangan pada penguatan Densus.

"Itu juga bisa diantisipasi oleh kontrol masyarakat. Semua bisa dipantau terbuka. Disampaikan terbuka. Kita bisa sama-sama membantu Densus 88 agar bekerja profesional, termasuk dengan mengoreksi bila terjadi kesalahan," kata dia.

Prajurit TNI mengusung peti jenazah Serda Anumerta Miskel Rumbiak saat prosesi upacara pelepasan di lapangan Yon Zipur 20 PPA Sorong, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Jumat (21/1/2022). Serda Anumerta Miskel Rumbiak dari Yon Zipur 20/PPA menjadi korban meninggal dunia usai kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Maybrat saat perjalanan misi kemanusiaan menuju lokasi pembangunan jembatan di Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat. - (ANTARA FOTO/Olha Mulalinda)

SHARE    

Rencana pengembangan dan pelipatgandaan para personil Densus 88 sudah ada sejak 2021. Pada Rabu (16/2), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, area tugas dan tanggungjawab Densus 88 yang semakin tinggi dan kompleks membuat skuat itu membutuhkan pengembangan divisi dan penambahan jumlah personel.

Saat ini, kata dia, jumlah personel aktif Densus 88 sekitar 3.701 prajurit. “Saya berharap ini bisa berkembang, dan bisa dilipatgandakan dua kali lipat. Sehingga rekan-rekan (Densus 88) memiliki kekuatan yang cukup,” ujar Sigit.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedy Prasetyo lebih detail mengatakan rencana penambahan sebanyak 1.500 sampai 2.000 anggota. Penempatannya akan mencangkup 34 markas Polisi Daerah (Polda) di seluruh Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat. Penambahan tersebut akan dilakukan bertahap sampai 2024. “Penambahannya sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 personel, yang akan ditempatkan di 34 provinsi,” ujar Dedy lewat pesan singkatnya, Jumat (18/2).

Kepala Bantuan Operasi Densus 88, Kombes Aswin Siregar menjelaskan penambahan personil tersebut sudah dapat dipastikan. Namun, penempatannya masih memerlukan kajian sesuai kontur situasi dan kebutuhan di setiap wilayah.

“Densus 88 memiliki komitmen untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah NKRI, termasuk Papua tentunya,” ujar Aswin, Jumat (18/2).

Rencana penambahan Densus 88 ini masih menjadi pertanyaan dari berbagai pihak, terutama terkait kinerja Densus yang terkesan kurang profesional dan tidak transparan selama ini. Banyak penangkapan yang dilakukan Densus 88 yang tidak jelas kemana arah dan pengadilannya.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Santoso mengatakan, dengan penambahan tersebut, maka Densus 88 harus lebih profesional. "Jangan menyasar kepada pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan tindakan atau gerakan terorisme," ujar Santoso, Kamis (17/2).

Polri juga diimbaunya terlibat dalam program deradikalisasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebab, jika akar masalahnya tidak diselesaikan melalui program yang komprehensif dan terpadu, maka berapapun jumlah personel Densus 88 tidak akan menyelesaikan gerakan terorisme di Tanah Air.

Pasukan TPNPB Kodap IV Sorong Raya berpose selepas menyerang posko di Maybrat dan mengugurkan seorang anggota TNI pada 20 Januari 2022. - (dok TPNPB)

SHARE    

Harus transparan

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding, juga meminta Densus 88 berkaca pada sejumlah penangkapan sebelumnya. Ia tak ingin Densus kembali menimbulkan kesan di publik karena hanya menindak sosok yang berseberangan dengan pemerintah.

"Dalam melakukan hal tindakan menjalankan tugas dan fungsinya, tidak ada unsur atau tidak menggunakan unsur-unsur ketidaksenangan atau kebencian. Karena ini kan berpotensi untuk dipersoalkan," ujar Sarifuddin.

Ia menjelaskan, tindak pidana teroris merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime terhadap negara. Namun, ia meminta penangkapan yang dilakukan Densus 88 harus berdasarkan bukti dan fakta.

"Sepanjang didasari bukti permulaan cukup, ada fakta. Hanya saya bilang, jangan sampai timbulkan spekulasi dan Densus harus transparan soal itu," ujar Sarifuddin.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat