JAKARTA -- Komisi II DPR memulai proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masa bakti 2022-2027, Senin (14/2). Salah satu yang disoroti Komisi II adalah pengalaman para calon anggota KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Komisi II berharap calon anggota yang terpilih adalah orang-orang yang sudah teruji dan memiliki integritas. Kriteria tersebut penting mengingat banyaknya penyelenggara pemilu yang terjebak masalah hukum. Bahkan, kasus hukum bukan hanya menjerat KPU di tingkat daerah, melainkan juga di pusat.

"Itu memprihatinkan kita semua. Kita mulai di hulunya, kalau KPU punya integritas baik, mudah-mudahan ke bawahnya juga bagus," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (14/2).

Doli juga berharap, calon anggota KPU dan Bawaslu mendatang mempunyai pemahaman kepemiluan, baik dari segi filosofis, konseptual, regulasi, maupun hal-hal teknis. Hal tersebut penting agar anggota KPU dan Bawaslu mendatang tidak keteteran.

Selain itu, Komisi II meminta calon anggota KPU dan Bawaslu yang bisa menerapkan pola kepemimpinan dan komunikasi yang proporsional. Artinya, para calon diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik dan tetap menjaga independensi secara individu dan kelembagaan.

"Sehingga betul-betul fungsi mereka berjalan dengan baik. Jangan mentang-mentang dia independen jadi kaku dan enggak mau berkomunikasi. Itu enggak bisa," ucapnya. 

Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dahliah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022). - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

SHARE    

Doli menambahkan, kriteria penting lainnya yang harus dimiliki calon anggota KPU dan Bawaslu adalah kreatif dan inovatif. Terakhir, diharapkan pula para calon memiliki kekuatan secara fisik dan mental. "Karena tadi itu berat, jadi secara fisik membutuhkan. Riwayat kesehatan, faktor usia, sampai tingkat paling bawah nanti perlu jadi perhatian," ujarnya.

Fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu digelar mulai pukul 10.00 WIB. Calon anggota KPU yang pertama dilakukan fit and proper test adalah August Mellaz dan dilanjutkan dengan Betty Epsilon Idroos. Setelah istirahat, fit and proper test dilanjutkan. Secara berurutan, nama-nama yang dilakukan fit and proper test, antara lain, Dahlia dan Hasyim Asy'ari. 

Calon anggota KPU Hasyim Asy’ari dalam uji kelayakan dan kepatutan menjelaskan terkait menjaga imparsialitas, seperti terdapat dalam buku Why Electoral Integrity Matters oleh Pippa Norris. Menurut dia, fungsi KPU untuk menjaga imparsialitas sering disalahpahami sebagai perilaku menjaga jarak yang sama dengan seluruh peserta pemilu. Padahal, menjaga imparsialitas adalah menjalin kedekatan yang sama dengan seluruh peserta pemilu. 

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, dia menjelaskan, beban kerja paling berat berada di pundak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). "Ini ada kaitannya dengan aturan perundang-undangan, di mana perhitungan harus selesai di hari yang sama dengan pemungutan suara," kata Hasyim yang kini menjabat sebagai anggota KPU Periode 2017-2022. 

Menurut dia, dengan beban kerja yang berat, petugas KPPS hanya mendapatkan honor Rp 500 ribu untuk menanggung beban begitu panjang, ditambah lagi berbagai tekanan. "Sekiranya disetujui, kami memohon tambahan anggaran untuk anggota KPPS supaya lebih semangat," kata Hasyim. 

Hasyim juga menekankan bahwa KPU bertugas melayani seluruh pemilih dan peserta pemilu, sehingga tidak boleh memilih-milih siapa ingin menyampaikan informasi. "Apa pun informasi yang dimiliki KPU, harus disampaikan kepada semua peserta pemilu, tidak boleh pilih-pilih," katanya. 

Dalam uji kelayakan kemarin, Anggota Komisi II DPR, Agung Widyantoro, menanyakan sikap calon anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, terkait kuota keterwakilan perempuan di Anggota KPU 2022-2027. "Jika Ibu terpilih mewakili gender Ibu, lebih senang karena kompetensi Ibu atau Ibu berharap mendapatkan kuota perempuan itu, tolong dijawab tegas," kata Agung. 

Menjawab pertanyaan itu, Betty yang juga ketua KPUD DKI Jakarta mengeklaim, keberhasilannya menyelenggarakan pemilu sejak 2014. Betty juga menegaskan, dirinya memiliki kompetensi sebagai anggota KPU.

"Jika terpilih ingin mendapatkan kuota atau kompetensi, saya rasa saya dua periode di KPU DKI Jakarta, saya menilai diri saya, alhamdulillah sukses menyelenggarakan pemilu sejak 2014," ujarnya. 

Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022). Komisi II DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota KPU periode 2022-2027. - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Betty menambahkan, kalaupun dirinya mendapat kuota keterwakilan perempuan, hal itu ia anggap sebagai bonus. "Saya punya kompetensi. Insya Allah tentu kalaupun mendapatkan kuota atas nama perempuan itu adalah bonus yang bisa didapatkan dari Bapak-Ibu," katanya. 

Dia juga ditanya soal cara meningkatkan partisipasi Pemilu 2024. Menjawab itu, Betty mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membangun kepercayaan terhadap lembaga KPU. "Kalau trust itu terbangun, saya yakin pemilih, didukung oleh peserta pemilu, dapat meyakinkan konstituen untuk mau datang ke bilik suara menggunakan hak pilihnya," kata dia. 

Transparan

Ketua DPR, Puan Maharani, memastikan proses fit and proper test terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu terbuka untuk masyarakat luas. "Uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu periode 2022-2027 akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/2). 

Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022). Komisi II DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota KPU periode 2022-2027.Prayogi/Republika. - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Puan berkomitmen menghadirkan DPR yang transparan untuk memastikan partisipasi masyarakat berjalan optimal. Publik bisa menyaksikan jalannya fit and proper test melalui kanal-kanal informasi yang disiapkan oleh DPR. "Publik bisa memastikan seleksi dijalankan dengan profesional, transparan, dan pastinya dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat," ujarnya. 

Sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan, Komisi II telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan atau masukan melalui surat, telepon, hingga faksimile, dan surat elektronik. Puan menegaskan, DPR RI akan mempertimbangkan masukan dari publik dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan tanpa intervensi dari pihak mana pun. 

Puan berharap, proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu dapat berjalan lancar. Dengan begitu, DPR RI dapat memberikan nama-nama anggota KPU dan Bawaslu terpilih yang terbaik untuk kemudian dilantik oleh Presiden. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat