JAKARTA – Pemerintah diminta memaksimalkan peluang para calon jamaah haji untuk dapat berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang.

Menurut dia, secara statistik Indonesia selalu memiliki kesempatan yang lebih lapang karena memperoleh kuota haji yang terbesar dibandingkan negara-negara lain. Marwan mengakui, ada kemungkinan Kerajaan Arab Saudi akan memangkas kuota haji tahun 2022 untuk seluruh negara.

Terlebih, sejak awal tahun ini dunia masih dilanda pandemi Covid-19. Namun, ia meminta pemerintah untuk terus melobi Saudi agar tidak ada kouta yang terbuang dari negara-negara yang tidak dapat memberangkatkan jamaahnya.

“Kita meyakini, banyak negara lain yang kesulitan untuk mengirimkan jamaah, dengan tingginya ongkos haji yang perlu dikeluarkan. Jadi, upayakan lobi agar adanya penambahan kouta jamaah untuk Indonesia,” ujar Marwan Dasopang kepada Republika, Ahad (6/2).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meneruskan, sistem penyelenggaraan haji Indonesia memiliki perbedaan dengan sejumlah negara lain. Misalnya, pada adanya dana haji dan daftar antrean haji. Karena itu, kata dia, Pemerintah RI dapat membujuk Saudi agar “memberikan” kuota haji negara lain yang tidak terpakai kepada Indonesia.

Ia mengasumsikan, total jamaah haji pada masa sebelum pandemi mencapai 2 juta orang. Akibat wabah Covid-19, jumlah tersebut dipangkas menjadi kira-kira setengahnya, yakni satu juta jamaah.

Kemudian, berbagai pertimbangan membuat banyak calon jamaah dari negara-negara tertentu untuk membatalkan keberangkatannya ke Baitullah. “Maka kita akan mendorong pemerintah agar kita mendapat kesempatan untuk mengisi kekosongan itu,” katanya.

Saat ini, DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) telah membentuk panitia kerja dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan haji 2022. Marwan mengatakan, pihaknya akan mengupayakan perubahan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) apabila Saudi memangkas kuota haji RI.

Menurut dia, revisi Siskohat perlu untuk memastikan adanya representasi yang proposional dari setiap wilayah asal calon jamaah. Jangan sampai ada masyarakat yang kecewa karena tidak ada satu calon jamaah pun yang diberangkatkan dari daerah domisilinya.

Apresiasi

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menyatakan, Pemerintah Saudi mengapresiasi kedisiplinan jamaah Indonesia saat menunaikan umrah di Tanah Suci.

Menurut Hilman, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Haji Saudi agar pelaksanaan umrah dalam sebulan terakhir dapat menjadi evaluasi untuk selanjutnya. “Alhamdulillah, hasil dari komunikasi Kementerian Agama dengan Menteri Haji Arab Saudi, bahwa update di Arab Saudi, tidak ada jemaah umrah yang bermasalah dokumennya," kata Hilman, seperti dikutip dari laman Kemenag, kemarin.

Ia meneruskan, pihaknya berkomitmen untuk terus memupuk kepercayaan ini. Pemerintah akan terus mengawal agar jamaah umrah tetap bisa disiplin dan memenuhi semua persyaratan yang berlaku.

“Peran Kementerian Agama dalam membangun kepercayaan itu cukup berat. Namun, kita akan terus pupuk dan terus berkomunikasi secara intensif, baik di dalam atau luar negeri sehingga jemaah umrah dapat terus menjalankan ibadah sesuai prosedur," katanya.

Suasana pertemuan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufig F.Alrabiah di Makkah, Senin (22/11/2021). - (kemenag)

SHARE    

Menanggapi itu, Marwan Dasopang mengatakan, apresiasi Saudi perlu ditindaklanjuti dengan upaya persiapan kouta keberangkatan haji jamaah Indonesia. “Respons positif dari Saudi ini tentu kita tindaklanjuti,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatra Utara itu.

Dia mengaku berharap agar kouta jamaah haji Indonesia dapat diberangkatkan 100 persen, namun jika keputusan Saudi tidak sesuai ekspektasi, Indonesia tetap harus memaksimalkan persiapan dan peluang di masa haji tahun ini, kata dia.

“Harapannya tentu agar bisa 100 persen, tapi kalaupun tidak 100 persen pun, kita tetap harus bisa mengambil peluang dan kesempatan itu,” katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat