JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyoroti sejumlah laboratorium tes PCR yang melakukan kesalahan dalam tesnya. Sejumlah kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi Kementerian Kesehatan dalam memberikan izin operasi.

"Ini penting mengingat laboratorium itu memungut biaya masyarakat. Kalau memungut biaya, lalu masyarakat dirugikan, tentu ini menjadi pertanyaan serius yang harus dijawab Kemenkes," kata Saleh saat dihubungi, Sabtu (5/2).

Jika benar ada pemalsuan hasil tes, ia meminta Kemenkes tegas untuk menutup laboratorium tes PCR tersebut. Hal itu agar ke depan masyarakat tak lagi dirugikan oleh oknum yang berusaha mengambil keuntungan seperti itu.

"Sengaja menipu orang dan mencari keuntungan dari situ, mereka harus diperiksa oleh kepolisian. Tentu, kami tidak menginginkan ada kelompok tertentu yang mencari keuntungan di tengah kesempitan," ujar Saleh.

Di samping itu, pemalsuan hasil tes juga berdampak buruk terhadap penanganan pandemi Covid-19. Sebab, masyarakat bisa tak lagi percaya dengan hasil tes Covid-19 yang dilakukan oleh lab-lab tersebut.

Petugas kesehatan bersiap melakukan tes usap PCR kepada pengendara mobil saat layanan tanpa turun (drive thru) di Bumame Farmasi, Mal Boxies123, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/2/2022). (ilustrasi) - (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

SHARE    

"Ini harus dijelaskan oleh Kemenkes. Saya lihat ini Kemenkes tidak banyak berkomentar. Soal ini sudah banyak disorot publik, harus diberi perhatian," kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menegur Bumame Farmasi atas kekeliruan data hasil tes PCR. Wiku meminta Bumame Farmasi segera memperbaiki kesalahan tersebut dan mengaktifkan layanan pengaduan.

“Kesalahan teknis seperti ini baiknya dapat dievaluasi segera oleh pihak penyedia jasa tes, termasuk harus lebih aktifnya fitur layanan masyarakat (customer service),” ujar Wiku.

Wiku mengingatkan, data hasil tes PCR sangat penting bagi pemerintah untuk menentukan langkah dan kebijakan yang akan diambil. “Hal ini menjadi penting karena data testing yang valid menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah terkait pengendalian Covid-19,” kata dia.

Tenaga kesehatan bersiap melakukan tes swab PCR kepada pasien melalui layanan tanpa turun dari kendaraan di Bumame Farmasi, Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/8/2021). - (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

SHARE    

Sebelumnya, ekonom senior Indef dan Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo menjadi korban tidak langsung dari hasil tes PCR Covid-19 yang dikeluarkan laboratorium kesehatan. "Saya menjadi korban tidak langsung dari mafia labkes yg memositifkan orang,” kata Dradjad dalam pesan tertulisnya, Jumat (4/2).

Dradjad yang juga menjadi bagian dari jaringan peneliti Covid-19 global menceritakan, pada 25 Januari 2022, salah satu sahabat terdekatnya memberi tahu kalau hasil tes PCR Covid-19 miliknya positif. "Dia memberitahu saya karena sebelumnya dua hari berturut-turut bertemu dengan saya,” jelas Dradjad.

Orang ini tes PCR di salah satu laboratorium kesehatan baru, yang saat ini banyak bermunculan selama pandemi. "Nama lab ini cukup dikenal dan saya tahu nama pemiliknya. Sahabat saya itu tes karena akan opname elektif di sebuah rumah sakit,” ungkapnya.

Karena orang ini tergolong disiplin dalam menjaga protokol kesehatan, Dradjad memintanya tes ulang, di laboratorium lama yang terkenal dan juga menjadi langganan Dradjad untuk tes kesehatan seperti pengecekan kolesterol, asam urat, antigen, dan PCR. Ternyata hasil tes PCR yang bersangkutan negatif.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo (kiri). - (ANTARAFOTO)

SHARE    

Tapi efeknya, lanjut Dradjad, opname orang ini gagal. Padahal orang ini sudah antre beberapa bulan sebelumnya. "Seluruh keluarga serumah harus tes, termasuk ibu dan ibu mertuanya yang sudah sepuh. Saya juga harus tes PCR dan isolasi, pisah dari cucu dan keluarga. Ternyata saya negatif karena memang sahabat saya itu negatif,” papar ekonom senior ini.

Awalnya Dradjad diam saja dan berharap skandal tersebut hanya kebetulan. Namun, setelah mendengar ada kejadian serupa, Dradjad merasa wajib bersuara.

Atas banyaknya kasus serupa, Dradjad meminta Menkes Budi Sadikin bertanggung jawab. Menkes harus sigap mengatasinya. Dradjad meminta segera dilakukan pemeriksaan dan audit total terhadap laboratorium, terutama yang baru. "Jangan lihat latar belakang politik mereka,” kata Dradjad.

Jika dalam prosesnya ternyata ada indikasi 'skandal positif' ini adalah modus operandi, Dradjad meminta agar laboratorium itu segera dibekukan izinnya. "Masyarakat saya mohon berhati-hati memilih lab dan jangan segan lakukan tes ulang di laboratorium yang memang bisa dipercaya,” pungkas Dradjad.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat