JAKARTA — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo mendukung penuh penerbangan perdana Garuda Indonesia dari bandara Narita di Tokyo menuju bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 881 tersebut lepas landas dari bandara Narita pada Kamis pukul 09.15 waktu setempat, menurut keterangan tertulis KBRI Tokyo yang diterima di Jakarta, Kamis (1/4).

Dalam penerbangan perdana itu, terdapat 4 perwakilan perusahaan pariwisata Jepang dari sejumlah perusahaan yang akan melakukan pertemuan bisnis di Indonesia. Atase Perhubungan KBRI Tokyo Syamsu Rizal dan Kepala Kantor Perwakilan Garuda Indonesia Sonny Syahlanhadir hadir dalam pelepasan penerbangan perdana itu.

Pada kesempatan terpisah, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi menyampaikan dukungan penuh dari KBRI Tokyo untuk pemulihan pariwisata di Bali melalui penerbangan langsung dari Jepang ke Bali dengan rute Tokyo-Denpasar.

"KBRI Tokyo bekerja sama dengan Garuda Tokyo, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bali Tourism Board mendukung penuh terlaksananya kegiatan ini. KBRI Tokyo juga mengundang pengusaha Jepang terbang ke Indonesia," ujar Dubes Heri.

Sebelumnya pada Desember 2021, dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian dan pariwisata di Bali Dubes Heri telah menggagas Familiarization Trip ke Bali dengan mengajak perwakilan media Jepang yang berkantor di Jakarta, antara lain dari media NHK dan Kyodo News.

Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan informasi melalui media massa kepada masyarakat Jepang mengenai kesiapan Bali untuk menerima kembali turis mancanegara.

Restrukturisasi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan terkait langkah efisiensi maskapai penerbangan pelat merah tersebut. Emiten berkode saham GIAA itu belum ada rencana menyesuaikan jumlah karyawannya.

“Dapat kami sampaikan Garuda Indonesia hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Jakarta, Rabu (2/2).

Garuda Indonesia masih terus berfokus menjalani proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur.

Proses PKPU yang kini sedang dijalani Garuda Indonesia bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU. “PKPU ini merupakan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU,” ujar Irfan.

Dalam proses PKPU tersebut, Irfan mengatakan, Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif, khususnya komunikasi dengan seluruh kreditur Garuda Indonesia.  

Dalam proses tersebut, Garuda Indonesia juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur. “Ini termasuk dari lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha,” kata Irfan. 

Selama proses PKPU berlangsung, Irfan menyatakan, seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal. Termasuk juga untuk layanan penumpang, kargo, dan perawatan pesawat.  

Dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Irfan menyampaikan, Garuda Indonesia terus berkomitmen mengedepankan kepentingan para karyawan pada masa penuh tantangan ini. “Ini selaras dengan rencana dan upaya-upaya kami untuk menjadi entitas bisnis yang kuat pada masa mendatang,” ujar Irfan.

Seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda Indonesia tentu mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif bersama karyawan.

Tercatat Garuda Indonesia telah memangkas hampir 2.500 pegawainya selama pandemi Covid-19. Garuda Indonesia mengurangi tenaga kerja sebagai langkah efisiensi di tengah utang yang menggunung.

Terhitung Januari sampai November 2021, Garuda Indonesia menurunkan jumlah pegawai sebesar 30,56 persen. Dari 7.891 pegawai menjadi 5.400-an pegawai. Proses pemangkasan ribuan pegawai dilakukan dengan cara yang sangat santun dan taat terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Ia menilai pengurangan karyawan membuat Garuda Indonesia dapat menurunkan biaya operasional hingga 10 juta dolar AS per bulan.

Selain memangkas jumlah pegawai, Garuda Indonesia juga memotong gaji di semua lini, termasuk pilot, direksi, dan komisaris. Irfan menilai kebijakan pemotongan gaji merupakan kesepakatan bersama demi kebaikan perusahaan. 

Ketua Khusus Pengawalan Kelangsungan Perusahaan dan Hak Karyawan Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) Tomy Tampaty mengungkapkan, hingga saat ini manajemen Garuda Indonesia belum pernah mengomunikasikan rencana PHK massal tersebut. Khususnya komunikasi dengan pengurus Sekarga. 

Jika ada wacana tersebut, Tomy berharap Garuda Indonesia harus merundingkan dan membicarakan semua hal. “Khususnya semua yang berkaitan dengan hubungan industrial dengan kami pengurus Sekarga,” kata Tomy. 

Tomy menjelaskan, sejak pandemi Covid-19, karyawan darat atau nonkru Garuda Indonesia sudah banyak yang terkena PHK. Hal tersebut dilakukan melalui program pensiun dini pertama dan kedua. “Sampai saat ini ada kurang lebih seribu karyawan darat yang sudah di- PHK,” ujar Tomy. 

Tomy menilai berkurangnya karyawan tersebut sangat berdampak dan berkontribusi signifikan terhadap efisiensi yang dilakukan perusahaan. Ia mengatakan, jumlah karyawan darat yang saat ini sudah sangat ideal dengan rencana bisnis Garuda Indonesia yang akan mengurangi jumlah pesawatnya. 

“Kami pengurus Sekarga mengingatkan direksi Garuda Indonesia melakukan efisiensi di beberapa pos biaya yang masih bisa dilakukan, namun saat ini pos tersebut belum dilakukan evaluasi,” kata Tomy. 

Terkait polemik Garuda Indonesia, sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong manajemen Garuda Indonesia memanfaatkan perpanjangan proses PKPU selama 60 hari atau hingga 21 Maret 2022, khususnya untuk merampungkan negosiasi dengan para lessor. 

Proposal perdamaian yang diajukan Garuda Indonesia mulai mendapat respons positif dari para lessor. Erick menyebutkan, Garuda Indonesia telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi dari empat lessor, sementara 35 lessor lainnya sedang dalam proses. “Berita bagusnya, empat lessor yang sudah menyetujui adalah para lessor besar. Secara persentase, kalau bisa mendapatkan tiga tambahan lessor, artinya mayoritas lessor menyetujui. Sisanya yang banyak itu kecil-kecil lessor-nya,” ujar Erick.

Erick mengatakan, sebanyak tujuh lessor terbesar Garuda Indonesia juga telah membentuk Komite Ad Hoc, yang harapannya komite tersebut dapat mengarahkan lessor lainnya untuk menyepakati usulan restrukturisasi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat