JAKARTA –  Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan pentingnya transisi menuju energi hijau untuk menciptakan masa depan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Transisi energi merupakan tantangan bagi semua, namun juga harus dilihat sebagai peluang untuk menciptakan masa depan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menerapkan skenario dan peta jalan yang kuat, terutama untuk aspek keuangan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (3/2).

Nicke menyampaikan bahwa forum Task Force Energy, Sustainability, and Climate telah menyiapkan tiga rekomendasi transisi energi hijau yang akan disampaikan pada pertemuan tingkat tinggi Group of Twenty atau G20 di Bali pada November 2022.

Ketiga rekomendasi tersebut disepakati pada Inception Meeting Business 20 (B20) yang diselenggarakan secara virtual pada akhir Januari 2022 lalu.Rekomendasi pertama adalah mempercepat transisi ke penggunaan energi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemanasan global dibatasi maksimum 1,5 derajat celcius.

Topik utama yang telah diidentifikasi untuk pengembangan kebijakan adalah pengembangan industri bahan bakar alternatif seputar hidrogen dan bahan bakar nabati.

Kemudian rekomendasi kedua adalah memastikan transisi yang adil dan terjangkau kerja sama global dalam mitigasi dampak dan dukungan untuk beradaptasi dengan perubahan.

Adapun rekomendasi ketiga adalah kerja sama global dalam peningkatan ketahanan energi; untuk rumah tangga dan UMKM sebagai sarana untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan mempercepat transisi energi ke penggunaan energi yang berkelanjutan.

"Ketiga isu prioritas tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dari Task force Energy, Sustainabilty, and Climate dengan mempertimbangkan isu-isu kritis lainnya, seperti penetapan harga karbon, kerja sama global, mata pencaharian, dan pengembangan kelembagaan untuk pembiayaan serta adopsi teknologi," kata Nicke.

Energi merupakan kendala yang mengikat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta sangat dibutuhkan bagi pengembangan ekonomi untuk pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Menurutnya, saat ini diperlukan satu tindakan yang mendesak dan terfokus untuk menyikapi berbagai kecenderungan global, antara lain laju transisi energi masih tertinggal, perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca antropogenik yang telah menjadi isu kritis serta pertumbuhan ekonomi memanfaatkan konsumsi energi bahan bakar fosil, yang berkontribusi besar atas sebagian besar emisi gas rumah kaca.

Nicke menegaskan bahwa transisi perlu dipercepat secara global dengan cara tetap meningkatkan ketahanan dan pemerataan energi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan ekstrem.

Pengendara motor mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU Pertamina di Jakarta, Jumat (24/12/2021). Pemerintah berencana menghapus BBM RON 88 Premium dan RON 90 Pertalite sebagai upaya mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. - (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.)

SHARE    

Selain itu, selisih pembiayaan harus dijembatani, investasi harus dialihkan ke infrastruktur transisi energi dan dapat dibayarkan dengan penetapan harga karbon. Penting juga untuk memastikan kesetaraan dengan meningkatkan akses dan keterjangkauan energi bersih dan modern yang tidak hanya penting untuk kesuksesan transisi, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan, gender, dan ekonomi.

"Pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, elektrifikasi, dan efisiensi energi adalah pilar utama transisi energi, investasi teknologi, dan sektor transisi energi semakin cepat," jelas Nicke.

"Namun, negara-negara berkembang tidak memiliki kerangka kerja, tata kelola yang mapan, pasar, layanan keuangan yang maju, tenaga kerja yang terlatih, dan akses ke teknologi canggih. Semuanya itu dimiliki oleh negara-negara maju dan diperlukan untuk perubahan tersebut," tambahnya.

Pada kesempatan Inception Meeting B20, Deputi Chair Agung Wicaksono menyampaikan bahwa Task Force melakukan survei dengan memasukkan 13 isu potensial dalam rangka menggali masukan dari pelaku bisnis, di antaranya pembangunan kelembagaan, kerja sama global, sumber energi alternatif, laju diferensial per sektor, mencegah penguncian karbon baru, harga karbon, mitigasi dampak keuangan, hingga mitigasi kehilangan mata pencaharian (penghidupan).

Menurutnya, hasil survei tersebut menjadi landasan bagi Task Force untuk merumuskan rekomendasi. Ia juga mengakui bahwa transisi akan membutuhkan kerja sama global yang terstruktur dan berkomitmen dalam peningkatan kapasitas tata kelola, pengembangan pasar, penyaluran pembiayaan dan teknologi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja.

"Semangat, kerja keras, dan komitmen pertemuan ini terus berlanjut yang akan membawa perubahan global ke arah yang lebih baik pasca pandemi COVID-19, sehingga kita dapat recover together, recover stronger," pungkas Agung.

Upayakan dekarbonisasi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen mendukung langkah pemerintah mencapai net zero carbon emission pada 2060. Kementerian BUMN telah menugaskan Holding BUMN Jasa Survei atau ID Survey melalui induk holding-nya, yaitu PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam menjalankan bisnis berbasis ekonomi hijau, salah satunya adalah menyiapkan pilot project upaya dekarbonisasi di Indonesia.

“Kementerian BUMN sangat serius untuk bisa menjadi pioneer dan role model dalam penerapan dekarbonisasi,” kata Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BKI dan sejumlah BUMN lainnya di kantor Kementerian BUMN, di Jakarta, Rabu (2/2).

Pahala berharap penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi tindak lanjut atas pembentukan project management office (PMO) pada tahun lalu. Ia menilai BUMN yang terlibat dalam program ini bukan hanya perusahaan yang dikenal sebagai penghasil emisi, melainkan juga yang memiliki potensi natural based solution, seperti Perhutani dan PTPN.

BKI meneken MoU dengan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), Perum Perhutani, PT Semen Indonesia (persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), MIND ID, PTPN III, dan PT Energy Management Indonesia (Persero).

Pahala mengatakan, upaya mewujudkan net zero carbon emission pada 2060 dan mendukung pembangunan rendah karbon sesuai Paris Agreement memerlukan inisiatif agar bisa menurunkan emisi dari hulu ke hilir, terutama melalui efisiensi energi atau perubahan menuju emisi yang lebih rendah.

“Dua hal yang lain yang sudah kita identifikasi adalah pengembangan lini bisnis yang bisa menjadi pendorong menurunkan emisi. Contohnya, pengembangan ekosistem kendaraan baterai listrik, pengembangan klaster industri hijau, atau pengembangan geotermal, serta energi baru dan terbarukan (EBT),” ujar Pahala.

Pahala menyampaikan, Kementerian BUMN mulai melakukan perhitungan kontribusi penurunan emisi dari setiap lini bisnis perusahaan pelat merah. Ia menyampaikan, hasil perhitungan penurunan emisi tentu memerlukan validasi dan verifikasi.

Pahala mengatakan, sejumlah insiatif tersebut merupakan dukungan nyata dari Kementerian BUMN terhadap Nationally Determined Contribution (NDC). Ia menyebutkan, perdagangan karbon offset untuk sektor listrik merupakan salah satu momentum yang sangat baik untuk Indonesia. 

“Sektor listrik tentunya perlu mempersiapkan diri bagaimana bisa mencapai target dari pada penurunan emisi sesuai dengan komitmen nasional,” ujar Pahala.

Pahala menyampaikan, Kementerian BUMN juga telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam upaya dekarbonisasi, antara lain, dengan membentuk holding jasa survei yang terdiri atas BKI, PT Surveyor Indonesia, dan PT Sucofindo. Ia mengatakan, holding jasa survei tak lagi hanya memberikan penilaian terhadap sektor maritim, tetapi juga yang terkait dengan industri hijau di BUMN.

“Dekarbonisasi merupakan perubahan yang sangat signifikan yang juga membutuhkan adanya BKI atau perusahaan survei yang mampu membantu membantu menilai berapa emisi yang dihasilkan dan berapa hasil penurunan emisi,” kata Pahala menambahkan.

Direktur Utama BKI selaku induk dari holding ID Survey Rudiyanto menyatakan, pilot project kolaborasi antar-BUMN terkait dekarbonisasi ini akan menjadi role model perdagangan karbon yang dapat mendukung terpenuhinya target National Determined Contribution (NDC) 2030 dan target zero emission 2060. “BUMN juga memiliki peran vital sebagai verifikator dan menjalankan validasi pendukung pasar karbon,” kata Rudiyanto.

Rudiyanto mengatakan, peran utama BUMN pada lembaga verifikasi dan validasi guna mendukung kegiatan, seperti pengukuran dan inventori data emisi karbon, pengelolaan dokumen pengembangan proyek rendah karbon, serta pengembangan teknologi rendah emisi, di mana BUMN yang dapat berperan sebagai lembaga konsultan, verifikasi, validasi, dan pendukung pasar karbon.

Rudiyanto menyampaikan, BUMN akan mengambil peran utama dalam proses akselerasi ekonomi hijau dengan membentuk pasar karbon di Indonesia. “Nantinya, pilot project ini akan menyusun program kerja, termasuk mengoordinasikan proyek strategis dan aksi korporasi yang mendukung program implementasi dekarbonisasi BUMN,” ujar Rudiyanto.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat