JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pembelajaran tatap muka (PTM) di Ibu Kota dihentikan selama sebulan ke depan. Usulan ini sebagai respons dari permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi PTM 100 persen di tengah kasus Covid-19 yang kian melonjak, khususnya di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, keputusan untuk menghentikan PTM tidak bisa dilakukan pemerintah daerah (pemda) secara sepihak. Pelaksanaan PTM diatur secara perinci dalam surat keputusan bersama (SKB) empat menteri. Pemda diwajibkan mengikuti SKB yang mengatur pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

“Tadi siang (kemarin--Red) saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali, menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM atau pembelajaran tatap muka ditiadakan selama satu bulan ke depan,” kata Anies, di Jakarta, Rabu (2/2).

Menurut Anies, SKB empat menteri yang mengatur PTM dikaitkan dengan level PPKM yang ditentukan pemerintah pusat. SKB tersebut memungkinan daerah melakukan PTM 100 persen jika berada di PPKM Level 1 atau 2. Jakarta saat ini masih PPKM Level 2. Namun, kasus harian di DKI dalam beberapa hari terakhir naik tajam. Bahkan, separuh dari kasus harian nasional disumbang Jakarta.

Anies berharap usulan peniadaan PTM selama satu bulan ke depan dapat dipertimbangkan sampai nanti kondisi Covid-19 di Jakarta mulai mereda. “Kondisi di Jakarta dibutuhkan bagi anak-anak untuk mengurangi risiko. Dan, usulan dari Jakarta adalah kita hentikan PTM dan kita 100 persen PJJ atau belajar dari rumah saja. Nanti hasilnya seperti apa kita update kemudian,” ujar dia.

Presiden Jokowi sebelumnya memberi atensi khusus terhadap DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Presiden meminta PTM dievaluasi karena penularan yang sangat tinggi di tiga daerah tersebut. Jakarta, Jabar, dan Banten memang menjadi tiga provinsi penyumbang terbanyak kasus harian Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.

Berbeda dengan Jakarta, Pemprov Banten mengambil diskresi tetap menerapkan PTM dengan kapasitas 25 persen untuk SMA/sederajat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Tabrani mengatakan, pemprov telah menerbitkan surat edaran mengenai keputusan penerapan kebijakan tersebut di seluruh sekolah yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, yakni SMA/sederajat.

Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) menyemprotkan disinfektan di salah satu sekolah di Depok, Jawa Barat, Senin (31/1/2022). Berdasarkan data Satgas Covid-19 Kota Depok, sebanyak 28 sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA di wilayah tersebut terdapat 197 kasus positif Covid-19 sehingga sekolah sementara ditutup untuk sterilisasi. - (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

SHARE    

“Banten sudah ada edaran gubernur. Senin (31/1) sudah saya breakdown dalam bentuk surat edaran agar melakukan PTM 25 persen. Itu bagian dari evaluasi PTM sebelumnya 50 persen,” ujar Tabrani.

Tabrani menuturkan, ada beberapa kasus terkonfirmasi positif Covid-19 klaster sekolah di wilayah Banten, terutama kawasan Tangerang Raya. Oleh sebab itu, dia mengakui perlunya memperketat protokol kesehatan ketika PTM dengan pengurangan kapasitas. Jika ada sekolah yang ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, sekolah tersebut harus menghentikan kegiatan PTM, lalu mengalihkannya dengan PJJ.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyatakan akan tetap mengikuti SKB empat menteri terkait pelaksanaan PTM di Kota Kembang. Kota Bandung saat ini juga berada di PPKM Level 2. Penghentian PTM akan dilakukan di sekolah yang terjadi klaster dengan positivity rate minimal 5 persen.

“Kan ada SOP sebenarnya. Jadi, kalau sekarang insya Allah dari 60 (sekolah) yang kita tes, hanya nol koma sekian persen yang positif, itu kecil sekali. Hanya di empat sekolah. Kalau nggak salah ada 14 (orang), yaitu 13 murid dan satu guru. Kalau kita tutup juga nggak menyelesaikan masalah. PJJ kan gimana ya,” ujar Yana.

Pemprov DIY mengambil kebijakan dengan menurunkan kapasitas siswa di sekolah menjadi 50 persen. Kepala Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji, mengatakan, dari klaster sekolah yang muncul di Sleman total sudah ditemukan 60 kasus positif Covid-19 dari klaster tersebut. PTM juga akan dilakukan dengan sistem shift dan pengurangan jam pelajaran.

“Hasil evaluasi PTM yang sudah dilakukan titik rawan penyebaran Covid-19 ada pada ruangan kelas yang kesulitan untuk menerapkan prokes jaga jarak, penerapan disiplin memakai masker, dan timbulnya kerumunan di area parkir pada jam kedatangan dan kepulangan. Ketentuan lain terkait PTM tetap berpedoman pada SKB empat menteri,” ujar dia.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tetap berkukuh bahwa penyesuaian PTM suatu wilayah sudah diatur di SKB Empat Menteri. Dalam aturan itu dijelaskan, penyesuaian akan dilakukan berdasarkan perubahan status PPKM suatu daerah.

Klaster PTM Kian Meluas

Terjadinya klaster penularan Covid-19 dalam pembelajaran tatap muka (PTM) terus meluas di berbagai daerah. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, empat sekolah ditemukan 26 kasus positif. Pelaksanaan PTM di empat sekolah itu kini telah dihentikan.

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di SMA Negeri 1 Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/2/2022). Pembelajaran tatap muka di seluruh jenjang sekolah di Kota Bogor dihentikan sementara akibat ditemukannya 45 kasus Covid-19 di 14 sekolah tingkat SD, SMP hingga SMA. - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan, penghentian PTM hanya dilakukan setelah dilakukan asesmen ke sekolah yang ditemukan kasus positif Covid-19. Sementara pelaksanaan PTM di sekolah lainnya tetap berjalan. “Misalnya SMAN 6 sekarang ada gurunya enam orang yang terkonfirmasi, nanti diasesmen langsung ditutup,” kata Rudy, Rabu (2/2).

Rudy melanjutkan, penutupan sekolah sementara ditentukan oleh tim asesmen apabila di sekolah tersebut terdapat peserta didik atau tenaga pendidik yang terkonfirmasi Covid-19. Keempat sekolah tersebut kini telah menghentikan PTM selama 14 hari ke depan sesuai aturan yang tercantum dalam SKB Empat Menteri.

Klaster PTM juga terkonfirmasi bertambah di Kota Cirebon. Semula, kasus positif Covid-19 dialami dua siswa SMPN 1 Kota Cirebon. Keduanya merupakan kakak beradik, masing-masing kelas VII dan kelas IX. Mereka diduga terpapar dari kedua orang tuanya yang lebih dulu diketahui positif Covid-19.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMP Negeri 1 Kota Cirebon, Daryo Susmanto menyebutkan, total kini ada empat anak yang terkonfirmasi positif Covid-19. Pelacakan pun dilakukan terhadap siswa ataupun guru yang mengajar di tiga kelas itu. “Untuk sementara, pembelajaran di tiga kelas ditutup sementara dan dilakukan pembelajaran jarak jauh atau online,” katanya.

Pemprov Banten mengambil diskresi tetap menerapkan PTM dengan kapasitas 25 persen untuk SMA/sederajat seiring terus bertambahnya klaster PTM. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani mengatakan, pemprov telah menerbitkan surat edaran mengenai keputusan penerapan kebijakan itu di seluruh sekolah yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, yakni SMA/sederajat.

“Banten sudah ada edaran gubernur. Senin (31/1) sudah saya breakdown dalam bentuk surat edaran agar melakukan PTM 25 persen. Itu bagian dari evaluasi PTM sebelumnya 50 persen,” ujar Tabrani.

Tabrani menuturkan, ada beberapa kasus terkonfirmasi positif Covid-19 klaster sekolah di wilayah Banten, terutama kawasan Tangerang Raya. Oleh sebab itu, dia mengakui perlunya memperketat protokol kesehatan ketika PTM dengan pengurangan kapasitas. Jika ada sekolah yang ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, sekolah tersebut harus menghentikan kegiatan PTM, lantas mengalihkannya dengan PJJ.

Sementara itu, klaster penularan Covid-19 di sekolah-sekolah di Solo, Jawa Tengah, juga semakin meluas. Tercatat, sudah ada empat sekolah tingkat SMA/SMK yang melaporkan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Tengah terkait kejadian khusus penularan Covid-19.

Pekan lalu, SMA Warga Solo melaporkan adanya kasus Covid-19 yang terjadi pada siswa, guru, dan karyawan. Totalnya ada 25 orang di lingkungan sekolah tersebut yang terpapar Covid-19. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Tengah, Suratno menyatakan, selain SMA Warga, ada tiga sekolah lainnya di Solo yang melaporkan kasus Covid-19, yakni SMK Mikael, SMA Negeri 1, dan SMA Negeri 5.

Siswa SD kelas 1 mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di SD Masjid Syuhada, Yogyakarta, Rabu (2/2/2022). SD Masjid Syuhada memberlakukan kembali PTM 50 persen mulai Rabu (2/2/2022) sesuai dengan edaran pemerintah. Pemda DIY mengevaluasi penyelenggaraan PTM menjadi 50 persen usai adanya sekolah swasta yang siswanya positif Covid-19. Kasus positif Covid-19 ada penaikan di Yogyakarta dalam sepekan terakhir. - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

Sebanyak 78 santri SMA Islam Terpadu Nur Hidayah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, juga terkonfirmasi positif Covid-19. Kepala SMA IT Nur Hidayah Kartasura, Muhammad Ihsan Fauzi mengatakan, awalnya ada tiga santri yang merasa seperti masuk angin. Kemudian, santri-santri itu diperiksakan ke klinik, yang syaratnya harus swab antigen dan hasilnya positif.

“Jadi yang awalnya data swab antigen 79 santri, tapi yang positif berdasarkan swab PCR ada 78 anak,” kata Ihsan. Setelah kejadian tersebut, kegiatan PTM di SMA IT Nur Hidayah dihentikan sementara sampai dua pekan ke depan terhitung mulai Sabtu (29/1).

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, memastikan PTM jalan terus meski muncul klaster sekolah di Kota Solo. Gibran mengatakan, sejauh ini guru, karyawan, ataupun siswa yang terkonfirmasi positif Covid-19 dalam keadaan baik dan tanpa gejala.

“Lanjut terus saja (PTM), kecuali yang sudah jadi klaster. Nanti kami tutup sementara menjadi PJJ. Tenang saja, yang di sekolah kebanyakan OTG (orang tanpa gejala), sembuhnya cepat,” ujar putra sulung Presiden Jokowi ini.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat