JAKARTA -- Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor memperkirakan suasana perpolitikan di Indonesia akan cenderung stabil pada 2022. Stabilitas politik ini dibutuhkan oleh partai-partai politik agar mereka bisa dengan nyaman melakukan aktivitas terkait dengan pendaftaran yang akan dilakukan pada Agustus tahun ini.

Firman mengatakan, atas dasar kebutuhan, berbagai partai politik akan cenderung menjaga stabilitas partai politik guna mengamankan manuver politik dari masing-masing pihak untuk menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Situasi yang tidak stabil ini tidak diinginkan oleh kebanyakan elemen politik di Indonesia. Jadi, secara umum, kelihatannya politik Indonesia akan stabil,” kata dia pada diskusi publik yang disiarkan di kanal YouTube Pusat Riset Politik-BRIN, dan dipantau dari Jakarta, Rabu (2/2).

Tahun ini, menurut dia, Indonesia akan memiliki solid government atau pemerintahan yang kuat. Namun, situasi demokrasi akan cenderung stagnan."Memang demokrasi masih mendapat dukungan mayoritas. Beberapa riset menunjukkan itu. Namun, hubungan eksekutif dan legislatif tidak seimbang. Hanya 104 dari 575 anggota dewan yang memosisikan diri sebagai oposisi," katanya. 

Warga melintas di depan mural bertuliskan RIP Keadilan, di Jalan Veteran, Kota, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2020). Mural tersebut sebagai bentuk kritik dan penolakan atas disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). - (YUSUF NUGROHO/ANTARA FOTO)

SHARE    

Di tingkat akar rumput, ia menambahkan, situasi perpolitikan Indonesia akan diwarnai oleh situasi saling berbalas ‘pantun’ antara pihak yang pro dengan pemerintah, serta pihak yang kritis dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. “Sayangnya isu-isu yang berkembang di kalangan mereka adalah masalah ujaran kebencian, toleransi, dan lain sebagainya,” kata Firman.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang Haykal mendorong keterbukaan informasi publik guna mencegah penyebaran hoaks. Menurut dia, keterbukaan informasi publik menjadi langkah awal sekaligus bernilai penting untuk mengedepankan pemberian dan penyebaran informasi yang benar terkait dengan Pemilu 2024.

Haykal menambahkan bahwa pihak yang dapat berperan untuk mencegah terjadinya penyebaran hoaks sebenarnya tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat yang menjadi pemilih.

“Penyelenggara pemilu dan kita bersama sebenarnya mengutamakan pemberian informasi yang benar sehingga hoaks tidak berkembang,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, penyebaran berita bohong memang cenderung terjadi secara masif di tengah pemilu, terutama di media sosial saat masa kampanye. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya akses informasi yang benar bagi masyarakat Indonesia tentang pemilu. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat