JAKARTA – Klaster penularan Covid-19 dalam pembelajaran tatap muka (PTM) yang terjadi di beberapa daerah perlu diantisipasi cepat. Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan agar pelaksanaan PTM dievaluasi karena karakter varian omikron yang mudah menyebar sehingga butuh kesigapan memutus rantai penularan.

“Saya minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten,” kata Jokowi saat rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara virtual dari Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1).

Jakarta, Jawa Barat, dan Banten memang menjadi tiga provinsi penyumbang terbanyak kasus harian Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. Klaster PTM terdeteksi banyak bermunculan di ketiga provinsi tersebut. Meski pemerintah daerah terkait belum memutuskan untuk menghentikan PTM secara menyeluruh, beberapa sekolah yang diketahui terjadi penularan mengambil inisiatif untuk menghentikan PTM sementara waktu.

Dalam arahannya, Presiden mengingatkan jajarannya agar meningkatkan kehati-hatian menghadapi kenaikan kasus saat ini. Kasus aktif hingga Selasa (1/2) tercatat naik sampai sepuluh kali lipat, dari sebelumnya 6.108 kasus pada 9 Januari 2022 menjadi 81.349 kasus pada 1 Februari.

Jokowi menginstruksikan agar dilakukan pencegahan transmisi lokal serta meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI saat ini sedang melakukan monitoring. Hal yang perlu dilakukan selama adanya peningkatan omikron saat ini adalah tenang. “Begini, kita harus tenang. Kita memang harus tenang, harus sadar bahwa omikron ini meningkat,” kata Anies, Selasa (1/2).

Sebelum memutuskan menghentikan PTM, kata Anies, ada beberapa faktor yang perlu dilakukan. Utamanya menimbang keterisian tempat tidur di rumah sakit.

Saat ini memang ada peningkatan keterisian tempat tidur perawatan pasien Covid-19 di Jakarta. “Maka pengendaliannya adalah dengan mengurangi mobilitas. Itu pengalaman selama 1,5 tahun hampir dua tahun ini,” ujar dia.

Anies menjelaskan, dibandingkan pada Juni-Juli 2021 saat ada gelombang kedua Covid-19, kapasitas memang penuh karena peningkatan kasus. Tetapi, hal itu berbeda dengan kenaikan saat ini. “Secara jumlah masih relatif agak kecil. Kita pantau ke depan, tapi tidak menutup semua kemungkinan,” ujar dia.

Sejumlah sekolah di Kabupaten Garut, Jawa Barat telah menghentikan PTM usai ditemukan kasus Covid-19. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jabar Wilayah XI Kabupaten Garut, Aang Karyana mengatakan, dalam beberapa hari terakhir ditemukan kasus Covid-19 di lingkungan sekolah. Setidaknya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 terdapat di empat sekolah tingkat SMA sederajat.

“Tidak serta merta PTM di seluruh sekolah dihentikan. Kebijakannya dikembalikan ke satuan pendidikan dan kecamatan. Misalnya ada di satu kelas itu, semua dites. Kalau jumlahnya lebih bamyak, sekolah boleh melakukan PJJ (pembelajaran jarak jauh),” kata dia.

Salah satu SMA di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, juga menghentikan PTM mulai Senin (31/1) setelah ditemukan kasus Covid-19 pada belasan siswa. Penghentian PTM direncanakan berlangsung hingga sepekan ke depan, sambil menunggu hasil penelusuran kontak erat siswa yang sudah terjangkit.

“Setelah melihat perkembangan, semua kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas dihentikan sementara,” kata Kepala SMAN 1 Boyolangu, Muji Rahayu.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengatakan, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PPKM terbaru, DKI Jakarta masih berada di PPKM Level 2. Karena itu, pelaksanaan PTM di DKI Jakarta masih bisa masuk ke kategori PTM 100 persen.

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di SMA Negeri 1 Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/2/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri, mengatakan, aturan PTM terbatas dibuat Kemendikbudristek bersama tiga kementerian lainnya sudah adaptif terhadap dinamika pandemi Covid-19. “SKB Empat Menteri patuh terhadap penetapan level PPKM oleh Mendagri,” kata Jumeri.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, evaluasi PTM harus dilakukan secara selektif dan terukur. Dia sepakat jika memang harus ada evaluasi pelaksanaan PTM.

Kendati begitu, penyelenggaraan PTM tetap harus mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Dalam SKB tersebut disebutkan PTM bisa dilakukan jika PPKM suatu wilayah di level 1 dan 2. “Selama PPKM masih di level 1 dan 2, maka PTM tetap bisa dilakukan dengan prokes serta skema pengendalian Covid-19 secara ketat,” ujar Huda.

Pekerja Muda Dominasi Pasien Covid-19

Ibu Kota masih menjadi penyumbang terbanyak kasus harian Covid-19 di Tanah Air. Menurut data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, pasien Covid-19 saat ini didominasi kelompok pekerja muda dengan rentang usia 21-30 tahun pada periode Desember 2021 hingga Januari 2022.

“Artinya, 21-30 (tahun) itu yang fresh graduate, baru bekerja, yang aktivitasnya, mobilitasnya ke sana ke sini kerjaannya. Pun karena masih berjiwa nongkrong,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, di Jakarta, Senin (31/1).

Dwi meminta warga, khususnya kepada kelompok usia muda untuk lebih waspada terhadap penularan Covid-19 dan memperketat protokol kesehatan. Data menunjukkan, lebih banyak usia produktif yang terpapar Covid-19. Karena itu, pengaturan aktivitas di perkantoran harus disiplin dan mengikuti level PPKM.

Kendati begitu, Pemprov DKI belum mengambil kebijakan secara mandatori terkait penerapan bekerja dari kantor (WFO) atau bekerja dari rumah (WFH). Pemprov menyerahkan kepada kebijakan masing-masing perusahaan apabila ditemukan kasus positif tanpa perlu menunggu pembaruan level PPKM.

“Apalagi, kalau memang ada kasus atau apalagi kasusnya tidak cuma satu dan memang (terjadi) klaster, sudah ada juga kebijakan untuk menghentikan sementara aktivitas di kantor sehingga bisa dilakukan disinfeksi ruangan, kemudian bisa melanjutkan tracing,” ujar Dwi.

Selain Jakarta, dua provinsi lain yang menyumbang kasus Covid-19 terbanyak adalah Jawa Barat dan Banten. Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui telah terjadi kenaikan positivity rate dalam sepekan terakhir. Kenaikan kasus Covid-19, termasuk naiknya positivity rate yang terjadi saat ini diklaim karena peningkatan kapasitas testing.

Positivity rate pekanan dalam sepekan terakhir terjadi kenaikan 3,65 persen. “Hal ini (testing) penting untuk mencegah keterlambatan penanganan kasus, mengingat varian omikron yang memiliki persebaran lebih cepat, tapi cenderung tidak bergejala,” kata Nadia.

Lima meninggal

Pasien Covid-19 yang meninggal akibat terinfeksi varian omikron kembali bertambah. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini sudah ada lima pasien yang wafat karena terinfeksi varian omikron. Sebagian besar dari mereka yang wafat diketahui belum divaksinasi lengkap.

“Kita sudah ada yang meninggal lima orang positif omikron. Itu 60 persen belum divaksin lengkap. Kita sudah melihat kasus yang sedang dan berat yang membutuhkan oksigen, 63 persen belum divaksin lengkap. Kebanyakan dari mereka lansia dan kita identifikasi cukup mengejutkan jumlahnya yang anak-anak,” kata Budi.

Berdasarkan fakta itu, Budi menekankan untuk mempercepat cakupan vaksiansi. Terutama untuk kelompok lanjut usia dan anak-anak. “Tolong prioritas berikan vaksinasi kepada yang belum menerima vaksinasi, terutama lansia dan anak-anak,” ujar dia.

Anggota Komisi IX DPR, Elva Hartati mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir patut diwaspadai oleh perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya di kantor. Ia meminta kepada perusahaan non esensial untuk segera menerapkan WFH guna mencegah penyebaran virus.

“Presiden Joko Widodo telah mengimbau dengan sangat jelas bahwa bagi pekerja yang bisa menerapkan WFH segera melaksanakan,” ujar Elva.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memerintahkan pembatasan kerja di kantor serta penerapan WFH secara bergantian kepada pegawai Kementerian Kominfo. Menurut dia, kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah yang utama.

“Salah satunya, melalui pengelolaan sistem kerja di kantor secara bergantian, tanpa mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), seluruh kegiatan di wilayah kriteria PPKM Level 2 wajib menerapkan pembatasan kegiatan, yakni 75 persen untuk sektor esensial dan 50 persen untuk sektor non esensial. Sepanjang Januari 2022, terdapat 75 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan Kementerian Kominfo dengan gejala ringan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat