GUNUNG KIDUL -- Peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air dinilai semakin mengancam para siswa yang menjalani pembelajaran tatap muka (PTM). Sejumlah daerah kini terdesak untuk mengevaluasi penyelenggaraan PTM 100 persen yang sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pemerintah kabupaten dan kota se-DIY segera mengevaluasi kembali PTM di wilayahnya. "Tetap kita batasi, kalau untuk anak kecil mungkin kita liburkan," kata Sultan saat melakukan kunjungan kerja di Gunung Kidul, Sabtu (29/1).

Permintaan itu adalah penegasan dari imbauannya sehari sebelumnya, Jumat (28/1). Saat itu, kenaikan kasus Covid-19 nasional, terutama akibat varian omikron, menginjak angka 9.905 kasus, termasuk 69 kasus di DIY. "Kalau SMP dan SMA, saya mohon untuk tidak 100 persen, mungkin 50 persen," ujar Sultan.

Sejak awal Januari, kasus Covid-19 terus ditemukan di sekolah seiring meningkatnya kasus harian nasional. Paling banyak terjadi di DKI yang menyebabkan 90 sekolah ditutup. Sejumlah sekolah di DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga ditemukan penularan Covid. Sementara di Jawa Barat, sekolah di Kota Bandung dan Garut telah menjadi klaster Covid-19.

Kemarin, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung mencatat 13 orang siswa dan satu orang guru positif Covid-19. Mereka berasal dari lima sekolah. Kepala Dinkes Kota Bandung, dr Ahyani Raksanagara, mengatakan, data tersebut hasil rapid test acak yang dilakukan di 58 sekolah. "Total sampel 2.488 orang terdiri atas siswa 2.216 orang dan guru 272 orang," katanya, Ahad (30/1).

Meski begitu, daerah itu belum akan mengevaluasi keseluruhan sekolah PTM. "Penghentian PTM hanya pada rombongan belajarnya, tidak perlu keseluruhan sekolah," ujarnya.

Di Garut, 14 siswa dari tiga SMA/SMK PTM 100 persen terkonfirmasi Covid-19. Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, memastikan, jajaran Satgas Covid-19 Garut akan mengevaluasi keputusan PTM 100 persen. "Kita lihat Senin, berencana untuk melakukan evaluasi, apakah dilanjut tatap muka atau ditutup sementara," kata Helmi.

Libatkan daerah

Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mengingatkan perlunya evaluasi pelaksanaan PTM pada setiap sekolah di berbagai daerah. Ia menyarankan agar pengambilan keputusan PTM ikut melibatkan otoritas daerah dan satuan pendidikan setempat. "Klaster-klaster baru bermunculan di sekolah, namun yang paling tahu kondisi riil di lapangan tentu satuan pendidikan setempat," kata Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/1).

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 08 Duri Pulo, Jakarta Pusat, Jumat (28/1/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Politikus PKS itu mengatakan, bila ternyata PTM mengakibatkan gangguan kesehatan dan ancaman keselamatan jiwa, pemerintah harus memperhatikan berbagai masukan pihak lain, seperti masukan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Kelompok profesi tersebut telah mendesak pemerintah mengevaluasi PTM 100 menghentikan sementara PTM 100 persen. Namun, Kemendikbudristek belum berencana mengevaluasi PTM. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto, pada Selasa (25/1), mengatakan, ketentuan PTM pada SKB Empat Menteri sudah mengakomodasi mekanisme PTM berdasarkan level PPKM. Termasuk juga aturan apabila terjadi peningkatan penyebaran Covid-19.

"Kalau daerah tertentu ditetapkan sebagai PPKM level III dan IV, otomatis tidak PTM terbatas 100 persen. Apalagi PPKM level IV wajib menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ)," kata dia. IDI menganalisa sebanyak banyak faktor yang menyebabkan melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia. Mulai dari usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga kasus impor. 

"Faktor kenaikan kasus Covid-19 saat ini banyak. Mulai dari usai libur nataru, imported cases, campur aduk semuanya," ujar Ketua Satuan Tugas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban saat dihubungi Republika, Ahad (30/1/2022).

Dari beberapa data yang ia dapat, tidak hanya kasus baru harian yang melonjak di atas 10 ribu hingga Sabtu (29/1) melainkan juga angka perawatan di rumah sakit sudah di 30 persen lebih. Zubairi menjelaskan awalnya perawatan di RS sangat rendah, jauh di bawah 10 persen per akhir Desember 2021 hingga awal Januari 2022.

Tetapi kemudian jumlah kasus baru harian Covid-19 serentak naik 30 persen lebih. Bahkan, ia menyebutkan positivity rate Indonesia yang semula sekitar 0,3 persen kemudian kini naik di atas 10 persen.

Padahal, ia menyebutkan, organisasi kesehatan dunia PBB (WHO) mensyaratkan positivity rate yang aman di bawah 5 persen. Ia menyebutkan hasil pengurutan keseluruhan genom (Whole Genome Sequencing/WGS) yang dikirimkan Indonesia juga ternyata sebagian besar adalah varian omikron.

Tak hanya itu, ia menyebutkan keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit juga bertambah.  Zubairi memperkirakan jumlah kasus varu Covid-19 akan terus meningkat kedepannya. Trennya bisa dilihat dari jumlah kasus baru harian Covid-19 per 1 Januari 2022 masih sekitar 274, kemudian medio Januari kemudian meningkat, dan kini di atas 5 ribu. 

Pelajar menjalani tes usap antigen di MI Cikapayang, Jalan Gagak, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Kamis (27/1/2022). Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung menyatakan, hingga Rabu (26/1/2022) telah melakukan tes usap antigen secara acak bagi pelajar di 27 sekolah dari target 60 sekolah dengan sampel 1.016 pelajar dan 122 tenaga pendidik. - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

"Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya (untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19) seperti meningkatkan vaksinasi," ujarnya.

Ia meminta daerah yang dianggap paling berisiko bisa memulai dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah pun bisa dihentikan dulu sementara. Sebab, WHO mensyaratkan positivity rate daerah yang benar-benar aman dan bisa melakukan aktivitas PTM adalah 3 persen.

Lebih lanjut Zubairi meminta indikator positivity rate juga harus setiap pekan atau dua mingguan, tidak bisa ditetapkan harian karena dikhawatirkan bisa bias. Selain itu, Zubairi meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah testing. Sebab, Zubairi menghimpun data bahwa dari total tes Covid-19 yang dikumpulkan ternyata lebih dari 50 persen dari data pemerintah DKI Jakarta.

"Sebagian besar masih hasil tes dari Jakarta. Provinsi lain kemana?jadi mohon kepada pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan jumlah tes Covid-19," ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat