JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengkaji penetapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk nonsubsidi. Sebelumnya, Komisi IV DPR meminta pemerintah agar dapat menetapkan HET seiring terjadinya kenaikan harga pupuk nonsubsidi.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, kajian penerapan HET pupuk nonsubsidi akan masuk dalam pembahasan perubahan aturan HET untuk seluruh komoditas pokok dan penting. "HET masih digodok untuk penyesuaian semua HET," kata Oke kepada Republika, Selasa (25/1).

Direktur Bahan Pokok dan Penting Kemendag Isy Karim menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum menerima detail permintaan DPR terkait penetapan HET pupuk nonsubsidi. Harga pupuk yang diatur pemerintah masih terkhusus pada pupuk subsidi yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero). Akan tetapi, HET pupuk bersubsidi tersebut ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, penetapan HET dapat menjaga keterjangkauan pupuk bagi petani. Dengan begitu, produktivitas pertanian secara nasional juga dapat dijaga.

Aliansi Petani Indonesia (API) mendukung permintaan DPR agar pemerintah dapat menetapkan HET pupuk nonsubsidi. Ketua API Muhammad Nuruddin mengatakan, adanya kepastian harga akan membantu meredam gejolak yang semakin tidak terkendali.

"Harga pupuk saat ini mungkin masih terjangkau untuk skala industri, tapi kalau bagi petani sudah tidak. Ini memang harus diatur dan perlu afirmasi pemerintah," kata Nuruddin.

Nuruddin mengungkapkan, HET sekaligus memberikan kepastian hukum yang wajib ditaati sejak lini produsen. Dengan begitu, kondisi harga hingga tingkat penyalur pun dapat terus terjaga. Di sisi lain, disparitas harga pupuk antara Jawa dan luar Jawa juga dapat diminimalkan.

Ia mencontohkan, pupuk NPK di Jawa saat ini dihargai Rp 600 ribu per karung 50 kilogram (kg). Harga itu naik tinggi dari harga rata-rata sebelumnya sekitar Rp 400 ribu-Rp 500 ribu per karung atau 30-40 persen lebih mahal dari harga pupuk NPK subsidi sebesar Rp 300 ribu per karung.

"Harga Rp 600 ribu itu di Jawa, sedangkan di luar Jawa harganya sudah sampai Rp 800 ribu, bahkan ada yang sampai Rp 1 juta. Itu karena ada biaya angkut dan logistik," kata Nuruddin.

Lebih lanjut ia menegaskan, tingginya harga pupuk dipastikan berpengaruh pada harga pangan yang dihasilkan. Itu bisa mengakibatkan kenaikan inflasi pangan. Oleh karena itu, API meminta agar pemerintah dapat segera mengeluarkan kebijakan demi dapat meredam kenaikan harga pupuk.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, selain soal penetapan HET, ada hal lain yang mesti dibenahi dalam penyediaan pupuk nonsubsidi. "Distribusi pupuk dan kualitas pupuk itu sendiri selain terus mendorong dan mendukung petani beralih ke pupuk non-kimia," ujarnya.

Kementerian Pertanian mendorong para petani untuk dapat menggunakan pupuk organik yang sesuai dengan wilayah sentra pertanaman masing-masing. Hal itu seiring dengan makin tingginya harga pupuk saat ini.

Kepala BPPDSMP Kementan Dedi Nursyamsi mengatakan, harga pupuk saat ini, terutama nonsubsidi, telah naik hingga dua kali lipat. Itu tidak terlepas dari kenaikan harga bahan baku impor.

Sebagai solusi, Dedi mengatakan, pemupukan berimbang menjadi jalan keluar di tengah situasi sulit seperti sekarang. Dedi mengatakan, konsep penggunaan pupuk kimia saat ini harus lebih efisien karena sekaligus menghemat biaya produksi. "Dengan pemanfaatan pupuk organik, hayati, dan mikroorganisme lokal, itu dapat menekan kebutuhan (pupuk kimia) hingga 50 persen," kata Dedi.

Pemupukan berimbang menjadi salah satu bagian dari //smart farming// yang mulai digalakkan Kementan. //Smart farming// adalah sistem pertanian berbasis teknologi yang dapat membantu petani meningkatkan hasil panen secara kuantitas dan kualitas sehingga menjadi kunci agar sektor pertanian terus eksis di tengah dampak perubahan iklim dan pandemi Covid-19.

"//Smart farming// adalah upaya menembus langit dan pelatihan ini tidak boleh gagal karena memperlihatkan perubahan paradigma dan transformasi pertanian dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat