PHNOM PENH – Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan, dia telah mengundang pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing ke pertemuan puncak ASEAN. Namun Hun Sen memberi syarat, yakni harus terlebih dulu ada kemajuan dalam penerapan Lima Poin Konsensus terkait Myanmar yang disetujui Min Aung Hlaing tahun lalu.

“Beliau (Hun Sen) telah mengundang Yang Terhormat Min Aung Hlaing untuk menghadiri KTT ASEAN jika ada kemajuan dalam implementasi lima poin yang disepakati secara aklamasi. Tapi jika tidak (ada kemajuan), beliau (Min Aung Hlaing) harus mengirim perwakilan nonpolitik ke pertemuan ASEAN,” demikian pernyataan yang tertulis di akun Facebook milik Hun Sen, Selasa (25/1).

Hun Sen diagendakan melakukan pembicaraan virtual dengan Min Aung Hlaing pada Rabu (26/1). Kamboja, selaku ketua ASEAN tahun ini, telah mengindikasikan ingin terlibat dengan junta Myanmar dan bukan mengisolasi mereka.

Beberapa negara ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura, telah meminta Kamboja agar tidak menyerah pada Lima Poin Konsensus. Konsensus itu telah disepakati Myanmar dan ASEAN pada April 2021.

Indonesia juga konsisten, selama tidak ada kemajuan signifikan pelaksanaan Lima Poin Konsensus, keputusan bahwa Myanmar hanya diwakili utusan non-politik di pertemuan-pertemuan ASEAN penting dipertahankan. Prinsip itu juga berlaku bagi rencana pelaksanaan retreat para menteri luar negeri ASEAN dan pertemuan-pertemuan lainnya.

Pekan lalu, Presiden Joko Widodo menerima percakapan via telepon dari Hun Sen. Pada kesempatan itu, Jokowi menekankan pentingnya Lima Poin Konsensus dalam melakukan pendekatan ke Myanmar.

"Pelaksanaan Lima Poin Konsensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw (militer Myanmar). Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN kepada militer Myanmar," ujar Jokowi.

Di antara Lima Poin Konsensus, ASEAN menyerukan agar aksi kekerasan di Myanmar segera diakhiri dan para pihak menahan diri sepenuhnya. Myanmar pun diminta segera memulai dialog konstruktif guna menemukan solusi damai.

Selanjutnya, utusan khusus ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. ASEAN pun akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, yaitu badan koordinasi bantuan kemanusiaan di bawah ASEAN. Terakhir, utusan khusus dan delegasi ASEAN harus diberi akses mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD).

Setelah kudeta, hampir seluruh wilayah di Myanmar diguncang gelombang demonstrasi. Massa menentang kudeta dan menyerukan agar para pemimpin sipil yang ditangkap dibebaskan.

Namun, militer Myanmar merespons aksi tersebut secara represif dan brutal. Laman lembaga advokasi Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) pada Senin menunjukkan, 1.490 orang tewas terkait penumpasan oleh aparat.

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong juga menyampaikan keprihatinannya terhadap perkembangan situasi di Myanmar. Presiden Jokowi pun menekankan pentingnya pelaksanaan lima poin konsensus ASEAN untuk menyelesaikan masalah di Myanmar, kemarin.

“Mengenai Myanmar, kita sangat prihatin melihat perkembangan situasi di Myanmar. Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya pelaksanaan 5 poin konsensus,” kata Jokowi saat memberikan pernyataan pers bersama usai pertemuan Leaders’ Retreat Indonesia-Singapura di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1).

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022). Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan kerja sama bilateral yang mana pada tahun ini merupakan tahun peringatan 55 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura. - (ANTARA FOTO/HO/Setpres/Agus Suparto/sgd/rwa.)

SHARE    

Jokowi mengatakan, konsensus ini merupakan keputusan ASEAN pada tingkat tinggi dan harus dihormati oleh semua negara. Selain itu, Indonesia dan Singapura juga sepakat bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi perhatian utama.

“Oleh karena itu, bantuan kemanusiaan perlu terus didorong dan diberikan tanpa diskriminasi,” tambah dia.

Selain masalah Myanmar, kedua pemimpin negara juga bertukar pandangan terkait isu lainnya. Jokowi mengatakan, Indonesia dan Singapura juga sepakat terkait pentingnya memperkuat kesatuan, cara kerja, dan kelembagaan ASEAN sehingga ASEAN siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

“Saya juga menyampaikan mengenai pentingnya penguatan kelembagaan ASEAN agar ASEAN lebih tangguh dan mampu merespon berbagai tantangan baru di masa mendatang,” ujar Jokowi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat