BEKASI -- Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meminta semua pihak tidak menarik penegakan hukum yang dilakukan terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ke ranah politik. Sebab, KPK merupakan penegak hukum yang bertindak berdasarkan fakta dan dasar hukum.

Ghufron mengatakan, upaya memolitisasi penegakan hukum oleh KPK selama ini sudah kerap terjadi meskipun kebenaran tindakan KPK terbukti di pengadilan. "Walau tidak dapat menghalangi, tapi kami mengimbau agar menghentikan politisasi penegakan hukum. Silakan bela secara hukum, itu akan lebih berarti," katanya, Ahad (9/1).

Nurul mengatakan, KPK memaklumi pembelaan oleh putri tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi, Rahmat Effendi, yang juga Ketua DPD Golkar Bekasi, Ade Puspitasari. Ia juga memahami putri RE ikut mengaitkan serta menyeret persoalan hukum yang sedang ditangani KPK ke ranah politik. 

Namun, ia mengatakan, KPK menangkap seseorang berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan lama sebelumnya. Karena itu, KPK mempersilakan tersangka maupun keluarganya yang lain untuk membela sesuai koridor hukum. 

"Lebih baik jika upaya pembelaan dimaksud dilakukan secara hukum, karena hal ini dalam ranah hukum," ujarnya.

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) bersama Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) dan Plt. Juru bicara KPK Ali Fikri (kanan) menyaksikan petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang saat konferensi pers terkait operasi tangkap tangan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

SHARE    

Ketua Fraksi Golkar DPRD Bekasi Daryanto mengatakan, partainya itu menghormati proses hukum yang sedang dijalani Rahmat Effendi di KPK. "Ade Puspitasari memerintahkan para kader untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan positif yang dipelopori wali kota. Saya menyayangkan beredarnya penggalan video itu karena video yang tidak utuh tersebut dikhawatirkan menimbulkan perbedaan persepsi sekaligus menggiring opini publik," kata dia.

Rahmat Effendi resmi berstatus tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (5/1) lalu. Politikus partai Golkar ditangkap bersama dengan 13 orang lain dari pihak swasta maupun pegawai negeri sipil pemerintah kota (PNS Pemkot) Bekasi.

Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa barang bukti usai penggeledahan ruang kerja Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di kompleks pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/1/2022). Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi yang melibatkan Rahmat Effendi. - (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)

SHARE    

Segera periksa

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik pada lembaga antirasuah segera melakukan pemeriksaan sejumlah saksi berkenaan dengan dugaan yang disangkakan kepada Rahmat Effendi. “Tim penyidik dalam beberapa waktu ke depan masih akan melanjutkan proses penyidikan perkara ini dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi yang diduga kuat mengetahui peran dari para tersangka," kata dia, Sabtu (8/1).

Terkait perkara ini, KPK telah melakukan penggeledahan di Bekasi, Jakarta, dan Bogor. Objek sasaran penggeledahan kali ini adalah rumah dinas wali kota Bekasi, kantor wali kota Bekasi, dan rumah kediaman dari para pihak yang terkait dengan perkara tersebut.

“Tim penyidik menemukan dan mengamankan, antara lain, berbagai dokumen, yaitu dokumen proyek-proyek yang dilaksanakan di Kota Bekasi, administrasi kepegawaian ASN di Pemkot Bekasi, dan barang elektronik," kata Ali.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat