JAKARTA -- Kapolda Kalimantan Utara mengingatkan tentang peran strategis jajarannya dalam mendukung kelancaran pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) terbesar di dunia, yakni 16.400 hektare di provinsi itu. Amanah Kapolda Irjen Pol Bambang Kristiyono disampaikan dalam serah terima jabatan beberapa pejabat utama Polda Kaltara di Tanjung Selor, Jumat (7/1).

Dalam kesempatan itu, Kapolda secara khusus mengingatkan jajarannya, terutama pejabat yang kini mengemban promosi jabatan terkait dengan kebijakan pemerintah menjadikan Kaltara sebagai KIHI yang peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia melakukan "groundbreaking" KIHI di Tanah Kuning, Kaltara, 21 Desember 2021.

Kapolda mengingatkan bahwa pembangunan KIHI di Kaltara adalah terbesar di dunia menyangkut lahan 16.400 Ha yang nanti terus dikembangkan dengan target 30 ribu hektare. KIHI dibangun dengan konsep ramah lingkungan dan memiliki keuntungan geostrategi untuk menampung kegiatan industri impor ekspor dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai tinggi dan daya saing internasional.

"Bapak presiden meminta Kapolda Kapolres, Pangdam, Korem, Kodim, Gubernur dan bupati agar mengawal secara detail kawasan ini agar kondusif dan aman sehingga investasi dapat benar-benar bisa mempercepat pembangunan Kaltara. Bapak Presiden tidak ingin ada masalah sekecil apapun," tegasnya mengingatkan.

Kawasan industri hijau

Kawasan industri hijau di Kaltara rencananya akan memiliki lahan seluas 30 ribu hektare dengan sumber energi dari tenaga air dan surya. Daya listrik juga akan ditopang menggunakan bahan bakar gas.

Biaya investasi untuk kawasan industri hijau itu disebut-sebut mencapai 132 miliar dolar AS atau setara Rp 1.848 triliun untuk seluruh tahapan konstruksi dan komersialisasi sampai delapan tahun ke depan. Proyek itu juga ditargetkan selesai konstruksi pada 2024 dan beroperasi secara bertahap mulai 2023, 2024 hingga 2029.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menceritakan sebenarnya sejak 2015 atau enam tahun lalu, pemerintah sudah memiliki rencana pembangunan kawasan industri hijau itu. Namun tiga tahun berselang atau hingga 2018, tak ada perkembangan pembangunan yang signifikan. Ternyata, investor untuk pembangunan industri baru mau merealisasikan modalnya jika Kaltara sudah memiliki pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Sementara, investor PLTA baru mau membangun jika mendapat jaminan pembeli (off taker) listriknya. Investor, baik PLTA maupun industri, tidak mau bertaruh terlalu besar. Sebab, untuk mendirikan PLTA di Kaltara, dibutuhkan investasi sangat besar yakni 10-15 miliar dolar AS.

Begitu juga dengan biaya investasi untuk pembangunan industri. Sebagai gambaran untuk membangun pelabuhan yang menunjang kebutuhan industri di Kaltara dibutuhkan investasi hingga satu miliar dolar AS.

Tingginya biaya pembangunan pelabuhan itu karena terdapat rekayasa teknis untuk membangun pelabuhan karena karakteristik pesisir di daerah tersebut yang dangkal.

Oleh karena itu, selain kemampuan finansial, Luhut menyebut diperlukan keberanian, kemampuan eksekusi, serta keputusan politik presiden. Indonesia melakukan penjajakan kepada investor dari Cina, Amerika Serikat hingga Uni Emirat Arab.

"Ada 10 investor besar dari Cina yang bersama kita hari ini (saat peresmian). Mereka adalah investor yang sudah terbukti memiliki track record investasi yang sangat baik dan telah menanamkan puluhan miliar dolar AS untuk lakukan hilirisasi nikel di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir," kata Luhut.

Kemudian, pada Juli 2021, minat investasi ke kawasan tersebut pun kembali datang bertubi-tubi. Setelah melakukan kajian, pemerintah memastikan dua kriteria industri yang akan diakomodasi di kawasan industri hijau tersebut.

Pertama, industri yang bisa memberikan nilai tambah. Kedua, industri tersebut harus bisa menempatkan Indonesia di posisi kunci pada pemanfaatan teknologi ke depan (future industries).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat