Sejumlah tersangka Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/12). KPK resmi menahan 15 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim terkait dugaan suap uang ketok palu pe | Republika/Thoudy Badai

Nasional

Wali Kota Bekasi Diamankan dalam OTT KPK

KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dugaan perkara korupsi dimaksud.

JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (5/1). Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, ada beberapa pihak yang diamankan dalam operasi senyap pada pukul 14.00 WIB tersebut.

"Benar, informasi yang kami peroleh, sekitar jam dua siang. Tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Bekasi Jawa Barat," kata Ali Fikri di Jakarta, Rabu (5/1). 

Dia mengatakan, saat ini para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut sedang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dia menjelaskan, mereka akan dimintai keterangan terkait kasus dalam OTT dimaksud.

Meski demikian, KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dugaan perkara korupsi dimaksud. Lembaga antirasuah saat ini mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT ini.

Namun, salah satu pihak yang ikut diamankan dalam OTT KPK, yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Ketua KPK Firli Bahuri mengakui, hingga Rabu (5/1) pukul 20.30 WIB, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, sedang menjalaani pemeriksaan.

"Wali Kota Bekasi dan beberapa orang yang terkait sedang dilakukan pemeriksaan," kata Firli Bahuri di Jakarta, Rabu (5/1).

 
Wali Kota Bekasi dan beberapa orang yang terkait sedang dilakukan pemeriksaan.
 
 

Meski demikian, Firli tidak menyebutkan secara detail materi pemeriksaan dimaksud. Begitu juga dengan kasus yang menjadi alasan operasi senyap dilakukan penyidik KPK.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan, saat ini penyidik KPK sedang memeriksa para pihak yang terjaring dalam OTT. Pemeriksaan dilakukan guna membuat dugaan tindak pidana korupsi menjadi terang.

"Kami saat ini sedang memeriksa para pihak untuk membuat terang dugaan tidak pidana korupsi yang sedang kami selidiki. Mohon bersabar pada saatnya nanti kami akan sampaikan setelah proses pemeriksaan selesai," kata Ghufron.

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Golkar, Supriansa, mengatakan, pihaknya belum mendapat kabar tertangkapnya Rahmat Effendi dalam OTT yang dilakukan KPK. Ia menegaskan, pihaknya menunggu pengumuman resmi dari lembaga antirasuah itu.

"Sampai saat ini kami di Bakumham belum mendengar kabar terkait dugaan terjadinya OTT KPK di Bekasi. Terkait siapa yang terjaring OTT tentu menjadi kewenangan KPK untuk mengumumkan," ujar Supriansa lewat pesan singkat, Rabu (5/1).

Supriansa meminta seluruh pihak menghormati dan menunggu pengumuman resmi dari KPK terkait hal ini. "Jadi, sebaiknya kita tunggu saja pengumuman resmi dari KPK terkait masalah itu," tegasnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat