JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini menegaskan, posisi oposisi partainya tetap berjalan di parlemen demi keseimbangan pemerintahan. Jazuli juga menegaskan visi Fraksi PKS memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan Indonesia berkarakter, bermartabat, adil dan sejahtera.

"Sebagai fraksi dan partai oposisi, kami menegaskan kembali untuk memberikan pembelajaran politik, melakukan checks and balances dan tidak untuk mengganggu jalannya roda pemerintahan," kata Jazuli dalam acara kaleidoskop dan evaluasi akhir tahun Fraksi PKS DPR RI tahun 2021, di Jakarta, Selasa (28/12).

Jazuli mengatakan, jika Pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak kepada umat dan rakyat serta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pihaknya tidak akan malu memberikan apresiasi akan kebijakan Pemerintah tersebut. Tetapi, kata dia lagi, kalau kebijakan Pemerintah melukai perasaan rakyat, mencederai rasa keadilan dan menggerogoti nilai-nilai kedaulatan NKRI, pihaknya tidak akan segan untuk memberikan kritikan-kritikan yang membangun dan solutif.

"Jangan dianggap mendiskreditkan Pemerintah dan membenciPemerintah. Tetapi itu merupakan bentuk kasih sayang, sehingga kami betul-betul menjadi bagian yang terlihat perannya, meskipun kami oposisi. Kami akan terus mengajak rakyat Indonesia untuk menjaga NKRI," kataJazuli.

Jazuli mengungkapkan dari 575 anggota DPR RI, PKS hanya memiliki 50 anggota. Sehingga, kata dia, wajar dalam pengambilan keputusan, kerapkali aspirasi yang dibawa kandas.

"Kami suarakan dengan lantang di mimbar parlemen, karena jumlahnya hanya 50 orang, terkadang kandas oleh voting mayoritas," katanya pula.

Menurut Jazuli, telah banyak aspirasi umat dan rakyat disampaikan anggota Fraksi PKS di parlemen. Meskipun, sebagian besar masyarakat belum mendengar dan mengetahuinya. "Sampai saat ini belum memiliki stasiun TV, radio, dan koran. Kami hanya menggunakan relawan yang menggunakan media sosial, tentu ini memiliki keterbatasan," ujarJazuli.

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi juga menegaskan, partainya menilai kinerja Pemerintah dengan adil sebagai peran oposisi yang bermartabat. "Kami akan selalu menilai pekerjaan Pemerintah secara adil, bukan asal beda. Mana yang bagus kami akan apresiasi, mana yang tidak bagus kami akan sampaikan koreksi," kata Aboe, Selasa.

Anggota Komisi III DPR itu menegaskan Fraksi PKS di DPR sebagai etalase partai. Oleh karena itu, sikap-sikap politik akan dimunculkan lebih lantang, lebih bersih, lebih jelas untuk semua titik-titik masalah. "Tetapi kalau yang baik, kami pasti akan setuju. Kalau itu tidak membuat rakyat senang, kami akan bersuara dengan lantang," kata Aboe menegaskan.

Selama 2021, Fraksi PKS telah menyikapi 88 isu kerakyatan, 16 isu terkait nasionalisme kebangsaan, dan sembilan isu terkait keumatan. Aboe juga mengingatkan kembali Fraksi PKS harus tetap konsisten untuk mengambil peran sebagai oposisi di parlemen, sesuai keputusan Majelis Syuro.

"Ini tuntutan demokrasi, jangan sampai kekuatan di pemerintahan tanpa penyeimbang, karena semua masuk ke pemerintahan," kata Aboe.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat