WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengizinkan pemerintahnya dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberi kelonggaran agar bantuan mengalir ke Afghanistan. Kelonggaran ini berupa pengecualian dari sanksi.  

"Yang dapat kami upayakan dan lakukan adalah memitigasi krisis kemanusiaan dengan memberikan sumber daya pada rakyat Afghanistan, dan izin ini memungkinkan kami mengizinkan organisasi tertentu melakukan pekerjaan itu," kata pejabat tersebut Kamis (23/12) .

Departemen Keuangan AS menolak mengatakan, apakah izin baru ini akan melepaskan PBB dari ketentuan sanksi AS ke Taliban. Washington menetapkan Taliban sebagai kelompok teroris dan membekukan aset-aset mereka dan melarang warga AS berurusan dengan kelompok itu.

Departemen Keuangan AS mengeluarkan tiga izin yang bertujuan mempermudah bantuan kemanusian masuk ke Afghanistan. Dua izin di antaranya mengizinkan Pemerintah AS dan organisasi-organisasi internasional tertentu seperti PBB untuk terlibat dalam transaksi dengan Taliban atau Jaringan Haqqani urusan resmi. 

Pasukan Taliban menaiki perahu di Qargha di luar Kabul, pada September 2021 lalu. - (AP/Bernat Armangue)

SHARE    

Izin ketiga akan memberikan perlindungan pada organisasi non-pemerintah (LSM) dari sanksi-sanksi yang diterapkan AS pada Taliban dan Jaringan Haqqani. Ini berlaku untuk aktivitas tertentu seperti proyek-proyek kemanusiaan.

Belum diketahui apakah langkah ini akan membuka jalan dana 6 juta dolar AS yang dijanjikan PBB untuk Taliban sebagai jaminan keamanan. Dalam laporan pekan ini, PBB berencana untuk mensubsidi gaji personel keamanan di bawah Kementerian Dalam Negeri Afghanistan.

Mereka merupakan pegawai yang menjaga fasilitas-fasilitas PBB di Afghanistan. Proposal itu menimbulkan pertanyaaan apakah akan melanggar sanksi AS atau tidak. 

Namun, keputusan terbaru AS ini mengundang kritik politisi Partai Republik, Michael McCaul, di Komisi Hubungan Luar Negeri House of Representative. McCaul mengatakan, kebijakan ini bisa seolah memberi legitimasi pada Taliban.

Seorang pejabat AS mengatakan Taliban harus segera ambil tindakan untuk mencegah perekonomian Afghanistan berkontraksi lebih lanjut. "Apa yang dapat kami coba lakukan, apa yang akan kami kerjakan, adalah memitigasi krisis kemanusiaan dengan memberikan sumber daya pada rakyat Afghanistan, dan izin-izin memberi kami mengizinkan organisasi-organisasi melakukan pekerjaan itu," kata pejabat tersebut Kamis (23/12) .

Politisi Partai Republik di Komite Hubungan Luar Negeri House of Representative mengkritik keputusan pemerintah Presiden AS Joe Biden. "(Pengecualian) dapat menimbulkan penggunaan uang pajak rakyat Amerika sebagai hadiah, dan membiarkan dan melegitimasi Taliban yang sama merebut kekuasaan dengan paksa dan tidak menunjukkan kepentingan dalam mematuhi norma-norma internasional," kata anggota House Michael McCaul dalam pernyataannya.

Krisis ekonomi Afghanistan semakin memburuk sejak Taliban merebut kekuasaan pada bulan Agustus lalu. Setelah pemerintah yang didukung AS ambruk dan pasukan terakhir AS meninggalkan negara itu. AS dan pendonor internasional lainnya memotong bantuan finansial dan membekukan aset Afghanistan senilai 9 miliar dolar AS.

PBB mengatakan hampir 23 juta orang atau sekitar 55 persen populasi Afghanistan terancam kelaparan. Sekitar 9 juta diantaranya beresiko mengalami kelaparan karena musim dingin semakin dekat.

"Kami akan terus mendukung upaya mitra-mitra kami untuk meningkatkan bantuan dan mengirimkan bantuan yang diperlukan pada momen khusus," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Afghanistan, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, mengatakan Amerika Serikat bertanggung jawab atas krisis yang ada di Afghanistan. Ia menegaskan bahwa AS harus memainkan peran aktif dalam ekonomi Afghanistan karena ekonomi Afghanistan telah rusak selama 20 tahun terakhir.

Hal itu diungkapkan Stanikzai di acara yang diadakan dalam rangka menandai Hari Migran Internasional di Kabul, yang dihadiri para pejabat tinggi termasuk Menteri Pengungsi dan Repatriasi, Khalil Rahman Haqqani.

"Adalah tugas dunia, terutama AS, untuk berperan aktif dalam pembangunan Afghanistan, karena telah merusak ekonomi kami dalam 20 tahun terakhir, sekarang adalah tanggung jawab mereka untuk datang dan membangun kembali ekonomi Afghanistan," kata Stanikzai, dilansir di Tolonews, Ahad (19/12).

Menurut Stanikzai, AS berjanji selama pembicaraan Doha bahwa mereka akan mengakui sistem Islam berikutnya di negara itu dan tetap membuka kedutaan AS di Kabul. "Dalam perjanjian Doha, AS berjanji bahwa setelah penarikan pasukannya, mereka akan mengakui sistem berikutnya dan membuka kedutaannya," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat