JAKARTA -- Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mencatat ada sekira 402 jamaah ikut uji coba keberangkatan umrah pada 23 Desember 2021. Peserta keberangkatan perdana ini merupakan pemilik penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU). 

"Dari data awal ada sekitar 402 pimpinan PPIU," kata Ketua Umum Amphuri Firman M Nur saat dihubungi Republika, Rabu (15/12).

Firman mengatakan, semua keperluan keberangkatan pada 23 Desember masih terus diproses. Jika tidak ada kebijakan baru, rombongan umrah para pemilik PPIU ini bisa langsung diberangkatkan. "Insya Allah on schedule," katanya. 

Firman menuturkan, pembahasan harga referensi umrah yang sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) umrah juga sudah dilakukan oleh Kementerian Agama bersama Amphuri dan asosiasi lain. Kisarannya sebesar 28 juta. "Namun, ini masih menunggu keputusan resmi oleh Kemenag," ujarnya. 

Angka itu belum termasuk biaya karantina di Tanah Air saat kepulangan. Hal itu juga masih bergantung pada keputusan pemerintah tentang lamanya kewajiban karantina. 

Dengan kebijakan saat ini, Firman menyatakan, kekhawatirannya bahwa biaya umrah bakal melonjak bagi para jamaah yang telah melunasi pendaftaran sebelumnya. "Akibat tingginya penyesuaian ongkos umrah dan tambah kewajiban karantina 10 hari yang mencapai kisaran Rp 10 juta," katanya. 

Untuk itu, kata Firman, pemerintah perlu memberikan kebijakan khusus dalam hal karantina yang berpihak kepada ribuan jamaah umrah. Dengan begitu, masyarakat bisa kembali mampu menunaikan ibadah umrah dengan biaya sewajarnya. 

Firman menyarankan, kebijakan khusus berupa kewajiban karantina mandiri kepada seluruh jamaah umrah yang pulang dari Tanah Suci sesuai ketentuan dengan pengawasan petugas RT/RW dan petugas kesehatan setempat. Kekhususan ini patut untuk diberikan karena perjalanan umrah adalah perjalanan keluar negeri yang dimonitor dengan ketat dan baik oleh Kemenag ataupun Kementerian Haji dan Umrah Saudi. 

Firman mengatakan, pengawasan itu akan dimulai dari proses skrining dan PCR serta karantina di Asrama Haji pada H-1 sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, selama dalam perjalanan di pesawat, dan selama kegiatan ibadah di Tanah Suci. “Sudah seharusnya monitoring ketat ini bisa dijadikan dasar untuk memberikan kekhususan karantina mandiri bagi mereka,” katanya.

Pemilik PT Taqwa Tour Rafiq Jauhary mengatakan, keberangkatan perdana yang dibagi menjadi lima kelompok terbang (kloter) ini dilakukan secara terpusat dari embarkasi Jakarta.  

Petugas merapikan tempat tidur untuk jamaah umrah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (1/12/2021). Kementerian Agama menyiapkan Asrama Haji Pondok Gede sebagai tempat karantina jamaah umrah dan akan menerapkan kebijakan satu pintu pemberangkatan jamaah. - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

"Selanjutnya Kementerian Agama akan membuka keberangkatan umrah dari daerah lain di luar Jakarta," ujar Rafiq Jauhary saat dihubungi Republika kemarin. 

Rafiq memastikan, jamaah Taqwa Tours tidak ikut dalam rombongan uji coba keberangkatan perdana itu. "Taqwa Tours merencanakan keberangkatan umrah untuk para jamaah setelah masa uji coba berakhir. Diperkirakan pada awal tahun 2022," katanya. 

Rafiq menyampaikan, hal yang perlu dipahamkan dalam keberangkatan umrah selama masa pandemi ini adalah risiko yang tinggi. Sebab, biaya umrah tidak dapat ditarik kembali (non-refundable). 

Jika ada jamaah yang berkasnya telah diajukan visa umrah, tapi sebelum keberangkatan diketahui melalui tes PCR bahwa positif Covid-19, sebagian besar biaya yang telah disetorkan akan hangus. 

Jamaah yang positif terpapar Covid-19 sebelum keberangkatan hanya akan menerima asuransi yang jumlahnya tidak sebesar keseluruhan biaya umrah. Jamaah juga perlu memahami bahwa Arab Saudi membedakan dalam memperlakukan jamaah umrah. 

"Akab dibedakan jamaah yang menggunakan vaksin Sinovac dan Sinopharm, dengan jamaah yang menggunakan vaksin lain, seperti Astrazeneca, Moderna, Pfizer, dan Johnson & Johnson," katanya. 

Rafiq mengatakan, jika jamaah telah divaksin dengan empat vaksin di atas, mereka diperbolehkan masuk ke Arab Saudi tanpa melalui proses karantina. Berbeda dengan pengguna vaksin Sinovac dan Sinopharm yang harus melalui proses karantina selama tiga hari. 

"Karena adanya berbagai regulasi dan protokol kesehatan, biaya umrah pun mengalami kenaikan," katanya.

Ia memperkirakan, biaya minimal untuk keberangkatan dari Jakarta mencapai lebih dari Rp 30 juta. Sementara untuk jamaah dari daerah, menambah biaya transportasi lanjutan karena harus berangkat terpusat dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang. 

Sertifikat vaksin 

Ketua Umum Sarikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Rersfiadi mengatakan, pemerintah tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk diintegrasikan dengan sistem milik Pemerintah Arab Saudi. Solusinya, pemerintah menggunakan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) untuk memindai vaksinasi yang telah dijalani jamaah. 

"Aplikasi Siskopatuh juga bisa mengeluarkan sertifikat vaksin bagi jamaah," kata Ketua Umum Sapuhi, Syam Resfiadi, saat dihubungi Republika. 

Calon penumpang pesawat terbang melakukan pemindaian kode batang melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki area Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Selasa (26/10/2021). Pemerintah menjadikan tes PCR syarat wajib perjalanan untuk pengguna semua moda transportasi guna mencegah lonjakan kasus Covid-19 jelang libur Natal dan tahun baru (Nataru). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Syam mengatakan, demi keamanan data jamaah Indonesia, pemerintah tidak menyambungkan aplikasi PeduliLindungi dengan aplikasi Tawakalna milik Arab Saudi. "Karena, PeduliLindungi sepertinya tidak mau mengeluarkan akses bisa dibaca di negara lain. Karena sekarang kan PeduliLindungi sudah hampir digunakan mayoritas warga Indonesia dan dia ngelink dengan Dukcapil, jadi mungkin khawatir adanya hacker masuk ke dalam sistem Dukcapil," ujarnya. 

Untuk itu, sebagai alternatif, Pemerintah Indonesia menggunakan Siskopatuh untuk memindai vaksin ketika sampai di Arab Saudi. Siskopatuh ini bisa membaca nama, nomor paspor, dan menunjukkan sudah berapa kali jamaah vaksin dengan jenis vaksinnya.

"Jadi, tidak bisa kita paksakan pemerintahan kita membuka sehingga ada satu cara sendiri. Maka, dibuat satu sistem, yaitu Siskopatuh, oleh Kementerian Agama," katanya. 

Syam menuturkan, teknisnya para PPIU akan memasukkan data masing-masing jamaah. "Setelah entry oleh PPIU data-data dari calon jamaah, termasuk nomor paspor dan segala macam output-nya. Salah satunya menghasilkan sertifikat vaksin yang bisa dibaca untuk Indonesia pas dipindai QR code," katanya. 

Menurut Syam, sejauh ini Siskopatuh belum bisa dibaca oleh sistem di Arab Saudi. Jika Siskopatuh tidak kunjung bisa dibaca petugas Bandara Saudi, jadwal umrah perdana bagi para pemilik PPIU ini dipastikan akan mundur.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat