Kabar Utama
Kemenag: Umrah Perdana 23 Desember
Proses pembukaan visa dan pemesanan maskapai masih terkendala.
JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) menyebut Indonesia akan memberangkatkan jamaah umrah pada 23 Desember mendatang. Mereka yang berangkat merupakan para pengurus Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin mengatakan, akan ada sekitar 240 jamaah dalam pemberangkatan periode pertama. Menurut Arifin, hal tersebut sesuai kesepakatan Kemenag dengan para asosiasi yang membawahkan PPIU dalam rapat pada 9 Desember lalu.
"Pemberangkatan umrah periode pertama umrah disepakati pada 23 Desember 2021," kata Arifin kepada Republika, Ahad (12/12).
Menurut Arifin, asosiasi menginginkan agar rombongan pertama yang berangkat umrah adalah pengurus PPIU. Tujuannya untuk observasi dan mempelajari segala ketentuan karena mereka akan menjadi menjadi pembimbing umrah untuk tahap selanjutnya. "Kami tidak ada kewenangan untuk menolak. Hal terpenting adalah seluruh jamaah memenuhi syarat," ujar dia.
Jamaah umrah lainnya pun, ungkap dia, akan diizinkan jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti kesehatan dan dokumen yang lengkap. Arifin mengingatkan agar jamaah tidak memaksa diri berangkat umrah dengan proses ilegal. Dia berharap tidak terjadi kasus pemalsuan dokumen atau persyaratan lainnya.
Pemberangkatan pertama pada 23 Desember menjadi pembuktian bahwa Indonesia mampu memberangkatkan jamaah umrah yang benar-benar sehat, tertib, dan tidak ada masalah atau kasus seperti yang pernah terjadi. Indonesia sebelumnya sempat memberangkatkan jamaah umrah di masa pandemi. Namun, Saudi akirnya melarang masuknya jamaah umrah dari Indonesia karena sejumlah persoalan.
Saat ini, daftar jamaah umrah sudah dikirimkan ke Kemenag. Kendati demikian, masih ada kendala mengenai pembukaan proses visa dan pemesanan maskapai penerbangan. Arifin optimistis permasalahan itu bisa terselesaikan sebelum masa keberangkatan.
Kemenag terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar visa umrah bisa segera dibuka. Hal itu antara lain dengan memfinalkan integrasi Siskopatuh dengan aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna. Kemenag juga berkoordinasi dengan pengelola platform provider visa Saudi.
Proses koordinasi dengan maskapai penerbangan juga terus dilakukan. "Saudi Airlines mengatakan bisa menerbangkan pesawat yang penumpangnya hanya jamaah umrah adalah dua pekan setelah pemesanan. Sementara kita bisa pesan pesawat harus setelah proses pemvisaan selesai," ujar dia.
Pemberangkatan umrah pada 23 Desember akan menggunakan sistem satu pintu. Jamaah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Selama 1x24 jam sebelum berangkat, jamaah harus tinggal di Asrama Haji Pondok Gede untuk skrining kesehatan, seperti cek kesehatan, cek sertifikat vaksin, dan PCR.
"Ada standardisasi skrining kesehatan oleh Kemenkes. Tentu juga berkoordinasi dengan Kemenkes Arab Saudi, misalnya rumah sakit yang memiliki kewenangan melakukan PCR adalah rumah sakit yang mendapat rekomendasi dari Arab Saudi," katanya.
Arifin mengungkapkan, salah satu hal yang masih menjadi keluhan asosiasi adalah mengenai peraturan karantina 10 hari bagi jamaah umrah setibanya di Indonesia. Apalagi, seluruh biaya karantina menjadi beban jamaah. Berbagai hal tersebut membuat banyak calon jamaah umrah mengundurkan diri.
"Ini sangat memberatkan jamaah. Karena jamaah harus karantina 14 hari, yaitu sehari sebelum berangkat, tiga hari setiba di Saudi, dan 10 hari setiba di Indonesia," ujar dia.
Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah Eko Hartono menyatakan, jamaah umrah umum belum ada yang diberangkatkan. Meski demikian, pemerintah terus melakukan persiapan dari dalam dan luar negeri.
Ada banyak pertimbangan yang membuat jamaah secara umum belum bisa diberangkatkan untuk umrah di masa pandemi ini. Salah satu di antaranya masalah karantina di Tanah Air selama 10 hari. "Karantina 10 hari di Indonesia membuat cukup banyak yang tunda keberangkatan terutama karena pengaruhi harga dan waktu," katanya.
Eko mengatakan, jamaah umrah keberangkatan pertama pada 23 Desember nanti merupakan para pemilik travel umrah. "Mereka diberangkatkan perdana untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan. Kelompok perdana rencana berangkat 23 Desember, kemungkinan kurang dari 100 orang," katanya.
Ia menjelaskan, perjalanan umrah di masa pandemi ini akan menghabiskan waktu 24 hari. Sebelum pandemi, paket perjalanan umroh hanya sembilan hari. "Ya sekitar 24 hari, termasuk 10 hari karantina di Jakarta," katanya.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengaku belum mendapatkan informasi mengenai keberangkatan umrah. Menurut dia, tanggal pemberangkatan pada 23 Desember hanya permintaan salah satu asosiasi.
Syam menjelaskan, Sapuhi sampai saat ini belum menentukan waktu keberangkatan umrah. Di Sapuhi, kata dia, ada 26 orang yang akan berangkat perdana. "Dalam waktu dekat, Sapuhi akan rapat. Insya Allah nanti kami sampaikan hasilnya," katanya.
Anggota pembina Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara (Gaphura) Muharom Ahmad juga mengaku tidak tahu akan ada keberangkatan perdana pada 23 Desember itu. Muharom juga tidak tahu seperti apa teknis umrah perdana nanti. “Jadi, saya belum bisa memberikan komentar apa-apa,” katanya.
Saudi Tingkatkan Layanan
Menteri Haji dan Umrah Saudi Tawfiq Al-Rabiah mendorong adanya peningkatan kerja sama dengan sektor swasta. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan untuk memperluas layanan kepada jamaah yang mengunjungi dua tempat suci Islam, yaitu Makkah dan Madinah.
Tawfid pada pekan lalu telah bertemu dengan para investor di Makkah. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak di tengah upaya pihak kerajaan untuk memulihkan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19.
Seorang investor di perusahaan umrah, Ahmed Bajaiffer mengungkapkan, pertemuan itu membicarakan berbagai hal terkait perluasan kerja sama antara sektor swasta dan publik. Salah satu kerja sama itu adalah adanya kemungkinan memberikan tugas pegawasan oleh Kementerian Haji dan Umrah kepada perusahaan swasta.
"Ini termasuk perusahaan penerimaan di bandara, perusahaan pengawasan, perusahaan yang memantau pelanggaran dan mengenakan denda, dan perusahaan pelayanan di darat," kata Bajaiffer seperti dilansir dari laman Arab News, Sabtu (11/12).
Bajaiffer mengungkapkan, salah satu ide yang juga sedang dibahas adalah membentuk Dana Pembangunan Haji dan Umrah yang berafiliasi dengan negara. "Dana tersebut akan mendukung inisiatif sektor swasta dengan imbalan kemitraan investasi yang mengelola semua detail sektor," kata dia.
Menurut dia, sejumlah upaya sedang dilakukan untuk menjadikan umrah sebagai pengalaman luar biasa dengan memperbanyak waktu jamaah untuk mengunjungi berbagai situs di Saudi. Ia menambahkan, perusahaan pun kini dapat bersaing untuk memberikan layanan yang lebih baik.
"Sekarang ada lebih banyak kelonggaran bagi ide dan inovasi untuk memberikan layanan yang lebih baik, berdasarkan sektor yang sepenuhnya dinasionalisasi," kata dia.
Bajaiffer mengatakan, fase berikutnya membutuhkan implementasi inisiatif untuk membangkitkan kembali sektor-sektor yang berkaitan dengan haji dan umrah. "Semakin kuat industri dalam sistem haji dan umrah, semakin positif hasilnya," kata dia.
Kepala Konvensi Haji dan Umrah Dunia Mohsin Tuttla mengatakan, sebelum pandemi Covid-19 melanda, jumlah jamaah tumbuh 10 persen secara tahunan. Namun, kini menurun drastis.
"Penipisan jumlah jamaah haji yang disebabkan oleh Covid-19 dan variannya, telah melumpuhkan ekosistem pendukung yang telah mendukung kelancaran operasi haji dan umrah," kata dia.
Menteri Haji dan Umrah Tawfiq Al-Rabiah sebelumnya mengatakan, Arab Saudi berada dalam jalur pemulihan yang tepat dari dampak pandemi Covid-19. Hal itu ditandai dengan menggeliatnya perekonomian.
Kendati demikian, Tawfiq dalam pertemuan dengan para pengusaha dan investor pada Selasa (7/12) mengakui, sektor swasta di Makkah dan Madinah masih menderita akibat pandemi Covid-19.
“Namun, Kerajaan ingin memastikan kesehatan dan keselamatan semua warga negara, ekspatriat, dan peziarah di Kerajaan,” katanya dilansir Saudi Gazette.
Dia mengungkapkan, sektor kegiatan haji dan umrah mengalami penurunan tajam. Penurunan itu utamanya terjadi selama periode penangguhan layanan umrah pada masa pandemi ini.
Untuk mempercepat pemulihan, menurut dia, langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat kemitraan antara sektor publik dan swasta guna mengambil keuntungan dari situasi pasca-pandemi. Namun, ia juga menegaskan adanya kepentingan perluasan lebih lanjut dari layanan haji dan umrah.
Tawfid mengaku, ingin memperkuat peran sektor swasta sebagai mitra strategis dalam mengembangkan Makkah dan Madinah. Sehingga, dapat menawarkan layanan terbaik bagi para peziarah dan pengunjung nantinya.
Sejauh ini, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah telah membentuk unit khusus untuk mendukung kewirausahaan dan akan bekerja dengan Kamar Dagang dan Industri Makkah. "Tujuannya, untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada semua pengunjung ke wilayah tersebut," katanya.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Opini | Berlangganan
Memilih Pemimpin yang Adil
Hikmah | Berlangganan
Suka Mencela dan Cinta Harta
Internasional | Berlangganan
Pelemparan Suar ke Rumah Netanyahu Gegerkan Israel
TERPOPULER
Dunia Islam | Berlangganan
Jihad Aceh Tangkal Ambisi Kolonial Belanda
Dunia Islam | Berlangganan
Ketika Turki Membantu Aceh Lawan Penjajah
Login Gmail
Login Facebook