JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta agar kepolisian terus menjaga ketegasan dan kewibawaan dalam tubuh Polri. Ia mewanti-wanti agar jajaran Polri tidak menggadaikan kewibawaan misalnya dengan melakukan sowan kepada sesepuh ormas yang sering melakukan pelanggaran hukum.

“Saya sudah lama sekali ingin menyampaikan ada kapolda baru, ada kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Bener ini?” kata Jokowi dalam acara pengarahan Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 di Kabupaten Badung, Bali, melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12).

Saat bertanya ke kapolda atau kapolres yang mendatangi para sesepuh ormas, Jokowi mengatakan, mereka beralasan hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar daerahnya kondusif. “Tapi, apakah cara itu betul?” kata dia.

Selain itu, Jokowi menyoroti turunnya indeks kebebasan berpendapat di Indonesia. “Sekali lagi ini persepsi (masyarakat). Dikit-dikit ditangkap. Sebab itu, pendekatan harus persuasif dan dialogis, persuasif dan dialog," kata Jokowi. 

Jokowi mengatakan, pendekatan persuasif dan dialogis harus menjadi pilihan untuk merespons kritikan yang disampaikan oleh masyarakat melalui media apapun, termasuk mural. Kritikan berbentuk mural merupakan hal yang kecil karena ia sudah biasa mendapatkan hinaan dan makian. “Ada mural aja takut. Ngapain?” kata dia.

Jokowi mengatakan, kritik melalui mural merupakan salah satu kebebasan berpendapat masyarakat dan Indonesia merupakan negara demokrasi yang terbuka terhadap kritikan yang ditujukan kepada pemerintah. “Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban, iya, silakan. Tapi kalau enggak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya,” kata dia.

Presiden juga berpesan agar Polri dapat melindungi dan membantu kaum lemah yang terpinggirkan dalam hukum. Jokowi juga meminta Polri turut mengawal investasi karena motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional adalah investasi.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, menjelaskan, polisi ditugaskan mengawal investasi sebagai kewaspadaan agar Indonesia tidak mengalami gelombang tiga atau empat Covid-19. Selain itu, ia mengatakan, para kepala satuan wilayah (kasatwil), yakni kapolda dan kapolres, bekerja secara profesional dan proposional di lapangan.

"Intinya agar jangan ragu-ragu melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan proposional," kata Dedi. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menegaskan, Polda Metro Jaya tidak pernah sowan ke ormas di wilayahnya. Bahkan, kata Zulpan, Kapolda menegaskan tidak ada perlakuan khusus dan setiap ormas yang terlibat hukum akan ditindak. 

"Lihat kemarin PP, kan? Tanpa pandang bulu kita lakukan penegakan hukum. Berapa orang jadi tersangka. Kasusnya lanjut tidak ada masalah bagi Polda Metro Jaya," kata Zulpan

Eks KPK

Sementara itu, Polri menerbitkan aturan internal terkait pengangkatan 57 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. Dedi menyampaikan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani aturan tersebut, Senin (29/11) lalu. 

Dengan aturan itu, dia mengatakan, rencana Kapolri untuk perekturan Novel Baswedan dan kawan-kawan menjadi ASN di Polri segera dilaksanakan. Meski aturan sudah diterbitkan, ia mengatakan, belum otomatis para pegawai eks KPK langsung bergabung menjadi ASN Polri. 

Ia mengatakan, Polri masih akan melakukan sosialisasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mempromosikan dasar aturan pengangkatan khusus eks pegawai KPK. Termasuk, Dedi mengatakan, peran BKN sebagai lembaga yang menerbitkan identitas kepegawaian untuk menjadi ASN Polri itu.

“Selanjutnya, bersama BKN akan dilakukan proses-proses untuk kepegawainnya,” ujar Dedi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat