Jakarta
Bus TransJakarta Kecelakaan Lagi
Selama kurun waktu 40 hari sudah ada lima kali kecelakaan lalu lintas yang menimpa bus TransJakarta.
JAKARTA -- Untuk kesekian kesekian kalinya, kecelakaan yang melibatkan TransJakarta kembali terjadi. Setelah Kamis (2/12) menabrak pos polisi sekitar PGC Jakarta Timur, Jumat (3/12), kecelakaan terjadi lagi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.
Selama kurun waktu 40 hari, sudah ada lima kali kecelakaan lalu lintas yang menimpa bus TransJakarta. Bus Transjakarta dengan NRKB B-7277-TGC mengalami kerusakan pada bodi depan bawah. Beruntung tidak terdapat korban dalam kecelakaan itu.
"Pengemudi kurang hati-hati dan tidak konsentrasi dalam mengemudinya, sehingga terjadi laka tersebut," ujar Kasie Laka Lantas Polda Metro Jaya Komisaris Eko Setio Budi saat dihubungi, Jumat (3/12).
Adapun kronologisnya, bus TransJakarta NRKB B-7277-TGC yang dikemudikan DS melaju dari arah Selatan menuju arah Utara di Jalan Jendral Sudirman Wilayah Jakarta Selatan. Sesampainya di depan Gedung Ratu Plaza, DS diduga kurang hati-hati dan konsentrasi sehingga oleng kekiri dan menabrak separator atau pembatas jalur busway.
Kemudian akibat dari laka lantas tersebut kendaraan dan pembatas jalur busway mengalami kerusakan bodi depan bawah ringsek, usai menghantam beton separator. "Tidak ada korban jiwa atau luka, hanya kerusakan materil," kata Eko.
Sebelumnya, Bus TransJakarta juga mengalami kecelakan di persimpangan Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (2/12) siang WIB. Bus menubruk pos polisi sampai hancur dan mengakibatkan satu petugas TransJakarta mengalami luka-luka. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakan.
Menanggapi seringnya kecelakaan bus TransJakarta, anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, angkat suara. Dia menyoroti kecelakaan bus yang pengelolaannya di bawah Pemprov DKI itu jelas ada masalah dan sangat tidak baik. “Sebaiknya dicek, bus yang bermasalah itu bus milik siapa saja,” kata Gilbert kepada Republika, Jumat (3/12).
Jika nyatanya bus tersebut milik pihak luar Pemprov DKI, akan lebih baik jika kontrak diputus. Hal itu, kata Gilbert, mengingat pengelolaan yang tidak sesuai standar. “Tapi bila itu bus milik DKI, maka direksi Transjakarta diganti saja,” katanya.
Dia menuturkan, hal itu harus dilakukan karena ada kebutuhan berbagai hal. Mulai dari legal due diligince, audit full dengan auditor yang baik, hingga pengacara. “Dimana-mana faktor terpenting transportasi darat, laut dan udara itu, keselamatan adalah yang paling utama,” jelas dia.
Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyoroti bus TransJakarta yang menabrak Pos Lantas di PGC, Jakarta Timur, Jumat (3/12). “Nanti kita pelajari ya. Memang ada beberapa kejadian belakangan ini, terkait sopir hingga masalah bus,” kata Riza.
Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan evaluasi lebih lengkap dan menyeluruh. Terlebih, ketika insiden TransJakarta itu, diklaimnya terjadi selang beberapa pekan dari tabrakan beruntun TransJakarta, di Jakarta Timur juga.
“Nanti kita evaluasi apa sesungguhnya masalah yang terjadi sehingga terjadi tabrakan dan nanti kita carikan solusi terbaik,” tutur dia.
Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta akan melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengaudit secara menyeluruh TransJakarta. "Akan dilakukan audit menyeluruh soal keselamatan operasi. Dalam proses audit ini rencananya TransJakarta bekerja sama dengan KNKT," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembina BUMD DKI Riyadi di Jakarta.
Audit menyeluruh keselamatan operasional tersebut meliputi armada TransJakarta hingga menyangkut awak atau sopir bus. Menurut dia, KNKT merupakan lembaga yang memiliki kompetensi dalam menilai keselamatan transportasi.
Sedangkan terkait perombakan direksi, Riyadi belum banyak berkomentar. "Diaudit dulu keselamatan operasinya mau dicek. Kami belum tahu, namanya kecelakaan. Kami belum bisa salahkan siapa, kesalahan teknis atau manusia, jadi belum tahu, tidak bisa langsung begitu (rombak direksi)," ucapnya.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.