JAKARTA – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berkomitmen mendorong industrialisasi produk halal melalui kawasan industri halal (KIH). Terdapat tiga KIH di Indonesia, yaitu Modern Halal Valley di Cikande, Banten, Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur, dan Bintan Inti Halal Hub di Kepulauan Riau.

Direktur Industri Halal KNEKS Afdhal Aliasar mengatakan, industrialisasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kontribusi Indonesia dalam rantai pasok halal global. Dia menyebut terdapat belasan potensi kawasan lainnya yang sedang berproses menjadi KIH.

"Banyak juga zona industri halal yang akan dibangun dalam kawasan industri yang sudah ada serta klaster industri produk halal akan hadir di berbagai daerah di luar kawasan industri," kata Afdhal kepada Republika, Selasa (30/11).

Seluruh kawasan tersebut akan diarahkan untuk menghasilkan produk halal yang berkualitas melalui proses industrialisasi dengan mengutamakan bahan baku lokal. Menurut Afdhal, sejumlah pelaku bisnis global telah melirik peluang tersebut dan akan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan produk halalnya.

"Peluang ini pun segera melirik perhatian investor atas langkah serius Indonesia dalam industrialisasi produk halal. Diharapkan, KIH yang ada akan segera terisi dengan investasi-investasi baru," katanya.

Industrialisasi produk halal menjadi salah satu bahasan dalam rapat pleno KNEKS yang digelar pada Selasa (30/11). Selain topik tersebut, KNEKS juga tengah melakukan kodifikasi data produk halal Indonesia. Kodifikasi akan membantu pemilahan data perdagangan produk halal di Indonesia. "Data produk halal Indonesia pada fase awal akan dimungkinkan tercatat dalam pelaporan pemberitahuan ekspor barang (PEB)," kata Afdhal.

Dengan demikian, data mengenai jenis produk, negara tujuan, dan agregat nilai dapat diketahui untuk menjadi bahan analisis kebijakan lebih lanjut. Selanjutnya, KNEKS juga akan berupaya menangkap data impor produk halal.

Untuk mengetahui pergerakan produk halal dalam rantai pasok dalam negeri, KNEKS menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). "Integrasi data ini diharapkan akan mampu membuka tabir seberapa besar kontribusi produk halal dalam industri dan perdagangan Indonesia yang diperkirakan sangat signifikan," katanya.

Selama ini, pemilahan data produk halal dalam rantai pasok produksi dan perdagangan belum dilaksanakan. Akibatnya, statistik industri dan perdagangan produk halal belum terbentuk secara akurat. Kodifikasi diharapkan dapat menjadi terobosan untuk melahirkan statistik industri produk halal Indonesia yang kredibel.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta kementerian/lembaga (K/L) merumuskan langkah-langkah percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Kiai Ma’ruf mengatakan, KNEKS akan berfokus dalam empat program, yaitu pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan serta perluasan usaha syariah.

"Dari berbagai sektor, juga dari berbagai K/L, untuk menyatukan programnya dan membahas semua aspek," kata Kiai Ma'ruf.

Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo menyampaikan, terdapat sejumlah agenda yang berkaitan dengan program kerja prioritas KNEKS hingga 2024. "Ada 13 program kerja yang mendapat perizinan, masukan, dan arahan untuk dilaksanakan sampai 2024," kata Ventje.

Program-program tersebut sudah disetujui dan akan dilakukan secara bersama oleh anggota KNEKS yang terdiri atas lembaga, kementerian, dan para stakeholder. Dengan orkestrasi dan integrasi pelaksanaan program, akselerasi dan percepatan pengembangan ekonomi syariah nasional diharapkan dapat lebih baik.

KNEKS juga menandatangani kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk pengembangan riset di sektor industri produk halal. Ventje mengatakan, target pencapaiannya adalah memperoleh bahan substitusi produk atau zat nonhalal untuk digantikan dengan produk halal sumber daya alam Indonesia.

"Diharapkan juga dalam waktu dekat didapatkan satu alat atau satu cara untuk melakukan identifikasi bahan-bahan atau produk halal," katanya. 

Kemudian, KNEKS juga menandatangani kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberi dorongan kepada anggota Kadin untuk berkontribusi lebih kuat, khususnya dalam pengembangan UMKM halal.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat