Percepatan alih birokrasi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sudah dimulai. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengaku, penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik semakin dipercepat karena pandemi Covid-19.

Rencana mengganti aparatur sipil negara (ASN) dengan robot pertama kali disampaikan Jokowi pada  tahun lalu.  Saat itu Jokowi meminta menteri pendayagunaan aparatur negara (menpan) agar birokrasi diganti dengan artificial intelligence agar bisa bergerak lebih cepat.

Selain agar birokrasi bisa lebih efektif dan efisien, menganti ASN dengan robot akan menekan jumlah ASN yang dirasa cukup gemuk.  Tahun 2021 ini ASN di Indonesia tercatat berjumlah 4.169.118. Terdiri atas ASN struktural sebanyak 456.372, teknis 257.800 orang, dan kesehatan 329.138 orang. Sementara untuk guru ada 1.1418.266, dosen 75.378, dan pelaksana administrasi 1.630.804 orang.

 

Selain agar birokrasi bisa lebih efektif dan efisien, menganti ASN dengan robot akan menekan jumlah ASN yang dirasa cukup gemuk. 

 

 

SHARE    

BKN mengatakan, penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi pelayanan semakin gencar karena kondisi pandemi Covid-19, yakni orang tidak bisa bertemu langsung di kantor.  Berkah Covid-19, kementerian/lembaga ramai-ramai mempercepat dalam membuat digitalisasi pelayanan publik.

Fungsi-fungsi pelayanan publik, misalnya masyarakat yang ingin mengurus izin tak membutuhkan lagi bagian orang yang melakukan fotokopi dokumen. Masyarakat cukup menyampaikannya dan diurus secara sistem, dan langsung keluar izinnya. Begitu juga, pelayanan mengenai kartu surat izin mengemudi (SIM) dan paspor di Imigrasi yang merupakan salah satu bentuk digitalisasi pelayanan.

Selama ini dalam hal pengurusan administrasi, birokrasi sering dianggap lamban dan bertele-tele. Pengurusan dokumen yang seharusnya bisa dilakukan dalam hitungan jam, bisa sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu.  Banyak juga pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan oleh satu orang, tetapi dikerjakan oleh banyak orang. Tentu saja ini sangat tidak efisien.

Keputusan untuk menggantikan ASN dengan robot tentu menguntungkan masyarakat. pada era yang serbadigital ini, banyak pekerjaaan yang bisa diambil alih oleh kecerdasan buatan. Robot bisa membantu birokrasi menjadi efektif dan efisien. Dan dalam jangka panjang dapat menekan jumlah ASN. Beban negara akan turun dengan  pengurangan ASN.

 

Selain itu, langkah ini membutuhkan kesiapan SDM untuk mengelola dan mengoperasikan kecerdasan buatan. 

 

 

SHARE    

Namun, banyak hal juga yang harus dipertimbangkan dalam pengalihan sebagian pekerjaan ASN ke robot. Misalnya saja soal teknologi, jangan sampai pengalihan ini menjadi peluang terjadinya kebocoran data seperti yang terjadi dalam sejumlah kasus beberapa waktu lalu. 

Selain itu, langkah ini membutuhkan kesiapan SDM untuk mengelola dan mengoperasikan kecerdasan buatan. Ketidaksiapan SDM justru akan menimbulkan persoalan yang menghambat  pengalihan pekerjaan ASN ke robot.

Tentu saja tidak semua pekerjaan ASN bisa digantikan oleh robot. Kecerdasan buatan hanya sebagai pelengkap. Robot hanya bisa mengerjakan tugas rutin administratif dengan standar aturan yang sudah baku. Bagaimanapun intinya birokrasi bertumpu pada ASN itu sendiri. Robot sekadar membantu. Jadi, peningkatan SDM ASN tetaplah menjadi hal yang utama.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat