NUSA DUA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk melakukan inovasi pengembangan proyek energi bersih. Industri migas sebagai pengolah sumber daya fosil dinilai perlu memberikan kontribusi dalam pencapaian nol emisi atau net zero emission.

SKK Migas pun mengapresiasi salah satu KKKS, yakni British Petroleum (BP) yang akan menggunakan teknologi carbon capture utilization storage (CCUS) guna menyerap karbon sebelum masuk ke atmosfer. SKK Migas berkomitmen menyiapkan insentif untuk pengembangan teknologi tersebut.

"Ini masuk dalam kewajiban mereka dalam mencapai net zero carbon emission. Beberapa perusahaan sudah memberikan sinyal untuk menyertakan proyek CCUS ini dalam Plan of Development (POD) mereka, " ujar Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto di Nusa Dua, Bali, Senin (29/11).

Dwi mengatakan, selain BP, Inpex selaku operator Lapangan Abadi, Blok Masela juga mendapatkan arahan dari induknya untuk menerapkan CCUS. Meski begitu, Dwi mengakui, penerapan CCUS bukan tanpa tantangan. Dwi mengatakan, saat ini pengembangan CCUS akan memengaruhi rencana investasi para KKKS. Apalagi, teknologi CCUS relatif tidak murah.

"Kami mengusulkan kepada KKKS, efisiensi yang paling penting. Jika memungkinkan lakukan efesiensi belanja modal di sektor lain sehingga masih ada ruang untuk penambahan investasi di CCUS ini," ujar Dwi.

Dia menyampaikan, pembangunan CCUS juga bisa dilakukan dengan menggandeng KKKS lain, seperti kolaborasi Pertamina dan Exxon Mobile. Menurutnya, hal itu bisa menekan biaya investasi CCUS dan target produksi tetap bisa tercapai.

"Misalnya, Exxon Mobile usul desainnya, kemudian pabrikasinya dikerjakan Pertamina. Ini bisa menjadi win-win solution," ujar Dwi.

Dwi mengatakan, pemerintah juga akan membahas insentif yang diperlukan KKKS untuk bisa melakukan produksi migas sekaligus mengejar target nol emisi. "Keekonomiannya bagaimana dan insentifnya apa? Kita berharap tidak terlalu banyak insentif jadi saran kami lakukan efisiensi. Tapi, kalau memang perlu tambahan kita sampaikan ke pemerintah," ujar Dwi.

Kementerian Keuangan masih membahas mekanisme dan acuan nilai ambang batas emisi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, saat ini pemerintah masih menghitung ambang batas karbon dan tarif pajaknya.

"Saat ini detail aturan masih dalam proses. Kami masih menggodok ambang batas dan pengenaan pajaknya. Ini menjadi dua poin yang penting serta mempertimbangkan pasar karbon dunia," ujar Suahasil.

Suahasil menjelaskan, ke depannya industri yang menghasilkan emisi harus membayar kompensasi apabila melebihi ambang batas yang ditentukan. Pemerintah akan memberikan pilihan, yakni membeli kelebihan kuota karbon dari perusahaan yang menghasilkan emisi di bawah ambang batas. Praktik ini akrab disebut perdagangan karbon atau carbon trading. Apabila tidak bisa membeli, pilihan lainnya, perusahaan itu bisa membayar pajak karbon dengan tarif Rp 30 per kg CO2.

Pemerintah akan menerapkan mekanisme perdagangan dan pajak karbon secara bertahap. Sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara akan mulai dikenakan ketentuan tersebut pada April 2022.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, terdapat potensi kelebihan emisi karbon sebanyak 1 juta ton CO2 pada 2022. Dengan demikian, potensi pajak karbon yang dapat diperoleh, yakni berkisar Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar.

“Ini berdasarkan simulasi perdagangan karbon yang dilakukan di antara PLTU,” ujar Rida.

Kendati demikian, Rida menekankan, pengenaan pajak atau penerimaan negara bukan target utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, hal yang perlu dicapai adalah penurunan emisi karbon dari berbagai produsen energi di Indonesia.

Sehingga, ujar Rida, pemerintah juga akan mendorong upaya carbon offset selain menggenjot perdagangan karbon. Dengan adanya carbon offset, PLTU akan didorong melakukan terobosan dalam pencapaian nol emisi, seperti membangun energi baru terbarukan (EBT).

“Ada wacana hanya 70 persen yang boleh diperdagangkan, sementara 30 persennya harus di-offset. Misalnya, dengan membangun PLTS,” ujar Rida.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat