KAIRO -- Umat Muslim di Mesir akhirnya bisa kembali melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci. Pada Senin (29/11) Pejabat haji dan umrah Arab Saudi telah memberikan lampu hijau bagi Mesir untuk melanjutkan pemberangkatan jamaah umrah ke Tanah Suci.

Wakil Menteri untuk Layanan Haji dan Umrah Mesir, Hisham Saeed, mengatakan penerbangan perdana  umrah dari Mesir akan dimulai pada  Rabu (1/12). Menurut Saeed, rincian lebih lanjut akan diumumkan pada masyarakat Mesir.

Mesir adalah salah satu negara penyumbang jamaah umrah terbanyak. Pada 2019 lalu, sebelum pandemi, sebanyak 535.861 jamaah asal Mesir tiba di Saudi. Jumlah itu sekitar separuh dari jamaah asal Indonesia. 

Mesir akan menyusul sejumlah negara lain yang telah memberangkatkan jamaah sejak umrah kembali dibuka. Diantaranya Malaysia, Singapura, Nigeria, Mali, Uni Emirat Arab, dan Irak.

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi telah mengatakan awal pekan ini bahwa mereka akan mengizinkan masuk langsung ke Kerajaan dari enam negara tanpa perlu menghabiskan 14 hari di negara perantara. Selain itu, pendatang harus menjalani karantina institusional untuk jangka waktu lima hari mulai 1 Desember.

RT Arabic juga melaporkan bahwa syarat bagi warga Mesir yang akan melaksanakan umrah tak terlampau sukar. Wakil Presien Federasi WN Mesir di Saudi, Lamis al-Hadidi mengatakan syarat pertama adalah para jamaah menjalani tes PCR sebelum berangkat ke Saudi tanpa diharuskan menjalani vaksinasi Covid-19 lebih dulu.

Selain itu, jamaah Mesir juga harus teregistrasi dengan aplikasi Qudoom yang sudah awam digunakan jamaah dari Mesir serta warga Mesir di Saudi.

“Dan begitu warga Mesir tiba, ia akan dikarantina selama lima hari di hotel yang ditunjuk pemerintah Saudi dengan biaya yang dibayar jamaah. Jika kemudian dinyatakan negatif Covid-19, jamaah akan menerima vaksinasi dari Kerajaan Saudi secara gratis,” kata Lamis al-Hadidi dilansir RT Arabic, kemarin.

Untuk jamaah asal Indonesia, Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, menyebut pemerintah sedang berupata menyusun jadwal keberangkatan jamaah umrah dari Indonesia. Persiapan dilakukan menyusul diizinkannya penerbangan langsung rute Indonesia-Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan terbaru.

"Untuk umrah dari Indonesia, sedang disusun skenario dan penjadwalan pemberangkatan jamaah dari Indonesia," kata dia saat dihubungi Republika, Senin (29/11).

Diberitakan sebelumnya, terhitung mulai 1 Desember 2021, penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju ke Arab Saudi.

Suasana pertemuan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufig F Alrabiah di Makkah, Senin (22/11/2021). - (kemenag)

SHARE    

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief saat ini masih berada di Kerajaan Saudi untuk melanjutkan pembahasan seputar pelaksanaan umrah. Bersama Konsul Haji KJRI Jeddah, ia mengadakan pertemuan dengan Kementerian Haji Saudi, Ahad (28/11) kemarin.

Dalam pertemuan itu, Endang menyebut dibahas terkait persyaratan untuk pelaksanaan umrah. Salah satunya, jamaah wajib sudah menerima vaksinasi Covid-19 dengan dosis lengkap. 

"Syarat kedua, jamaah menggunakan salah satu dari empat vaksin yang digunakan di Arab Saudi. Ketiga, vaksin yang digunakan sudah diakui oleh WHO," kata dia melanjutkan. Di antara vaksin yang diakui tersebut adalah Pfizer-Biontech, Moderna, Astrazeneca, serta Johnson&Johnson.

Bagi jamaah yang menggunakan vaksin lain yang diakui WHO, wajib melakukan tiga hari dan dilakukan test PCR setelah 48 jam. Sementara, bagi yang menerima vaksin yang digunakan oleh Kerajaan Saudi tidak perlu melakukan karantina.

Dirjen PHU Hilman Latief dalam keterangan persnya menjelaskan, pihaknya mengadakan pertemuan untuk memaparkan kesiapan Indonesia dan skenario pemberangkatan jamaah umrah di masa pandemi. Skenario tersebut berkenaan dengan kebijakan satu pintu (one gate policy), skema karantina, validasi sertifikat vaksin dan hasil PCR, serta manasik umrah di masa pandemi.

"Dengan Kemenhaj Saudi, kita juga akan bahas skema dan durasi waktu karantina di Saudi, proses pengurusan visa, paket layanan, termasuk jadwal pergerakan dan masa tinggal jemaah selama di Tanah Suci," ucap Hilman.

Dirjen PHU berharap skenario bersama ini bisa segera disepakati sehingga dapat menjadi panduan bagi pemerintah, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan jamaah umrah.  

Hilman Latief mengatakan Arab Saudi memang sudah mencabut larangan Indonesia masuk Saudi. Meski demikian umrah masih butuh persiapan panjang sehingga ibadah umrah belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Yang dibukakan suspend-nya. Umrahnya ya harus disiapkan," kata Hilman Latief saat dihubungi Republika.

Untuk itu, pasca kunjungan ke Arab Saudi, Kemenag akan membahas detail bagaimana umrah di masa pandemi. Banyak pihak yang akan terlibat dalam pembahasan ini. "Akan dibahas dan disampaikan dalam pembicaraan teknis lanjutan," katanya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M Nur menyampaikan, syarat umrah telah disampaikan juru bicara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hisyam Abdul Mun’im Said. Pemerintah Saudi mengeluarkan kebijakan bahwa dosis lengkap vaksin Covid-19 menjadi syarat pertama dan utama penerbitan visa umrah. 

Kemudian, jamaah umrah dengan visa umrah yang divaksinasi dengan dosis vaksin yang disetujui di Kerajaan Saudi, diizinkan untuk langsung memulai umrah, dan tidak perlu karantina.

Sementara bagi jamaah umrah dengan visa umrah yang divaksinasi dengan vaksin yang disetujui WHO akan menjalani karantina selama tiga hari. Selain itu harus tes PCR setelah 48 jam dimulainya karantina. Apabila hasil tes PCR negatif, maka jamaah bisa langsung umrah.

Menurut Firman, pencabutan status pelarangan kedatangan oleh Saudi menjadi harapan besar bagi masyarakat muslim Indonesia agar visa umrah segera dibuka. Sehingga, kegiatan ibadah umrah segera dapat dilaksanakan kembali.

Firman menyampaikan, AMPHURI sepakat bersama lintas asosiasi dan Kementerian Agama dalam waktu dekat ini akan uji coba dengan memberangkatkan para pimpinan PPIU. "Tujuannya agar setiap PPIU memahami secara detail SOP pelayanan jamaah yang menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan jamaah dan memenuhi semua ketentuan penanganan Covid-19 selama di Tanah suci dan perjalanan," kata Firman. 

Dikarantina di Pondok Gede

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, mengatakan, Asrama Haji Pondok Gede memenuhi syarat menjadi tempat karantina jamaah umrah. Hal ini ia sampaikan setelah Satgas Covid-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pengecekan kesiapan.

"Tim Satgas Covid-19 BNPB sudah meninjau asrama haji. Mereka melakukan pengecekan kesiapan. Kesimpulannya, Asrama Haji Pondok Gede memenuhi syarat sebagai tempat karantina jamaah umrah Indonesia," kata Hilman dalam keterangan yang didapat Republika, Senin (29/11).

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di ruang karantina jamaah peserta haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (3/6/2021). Asrama Haji Pondok Gede mempersiapkan layanan satu atap dengan memenuhi standar protokol kesehatan untuk jamaah haji jika sewaktu-waktu pemerintah Arab Saudi mengizinkan jamaah Indonesia melaksanakan ibadah haji. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Saat ini, Hilman diketahui masih berada di Arab Saudi untuk menuntaskan pembahasan skenario penyelenggaraan umrah pada masa pandemi, dengan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Menurut dia, skenario penyelenggaraan umrah yang disiapkan Kemenag akan menerapkan kebijakan satu pintu pemberangkatan, melalui Asrama Haji Pondok Gede.

Untuk itu, proses karantina jamaah sebelum keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, serta karantina setelah kembali ke Indonesia, akan dilakukan di Asrama Haji Pondok Gede. 

"Ini sebagai bagian dari upaya kita mencegah penyebaran Covid-19. Jamaah yang berangkat umrah harus dalam keadaan sehat sejak di Tanah Air, selama di Arab Saudi, dan sampai kembali lagi di Indonesia," ujarnya.

Hal senada disampaikan Direktur Layanan Haji Dalam Negeri, Saiful Mujab. Menurut dia, setelah melakukan peninjauan lapangan, tim BNPB menyimpulkan asrama haji sudah memenuhi syarat untuk karantina jamaah umrah.

"Hanya perlu penambahan sejumlah informasi di areal asrama. Misalnya, tanda jalur keluar masuk, tanda penunjuk fasilitas, dan lainnya. Alur pergerakan sejak kedatangan jamaah dan keberangkatan, semua sudah dicek, dan semuanya sudah oke," ucap dia.   

Sementara itu, pihak Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) berharap, jamaah bisa diterbangkan di Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Ketua Umum AMPHURI, Firman M Nur Firman mengatakan, meski pemerintah akan menerapkan kebijakan satu pintu berupa keberangkatan dari Pondok Gede dan Bandara Soekarno-Hatta, diharapkan kebijakan ini hanya bersifat sementara. 

Hal ini mengingat kondisi geografis Indonesia, yang membentang begitu luas dan jamaah umrah berasal dari berbagai daerah yang jauh dari Jakarta. "AMPHURI berharap agar ke depannya, juga dibuka embarkasi keberangkatan jamaah umrah dari bandara Medan, Solo, Surabaya, Makassar, juga Kertajati langsung ke Jeddah atau Madinah," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat