JAKARTA — Pemerintah saat ini sudah resmi membentuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pariwisata dan pendukung pada Oktober 2021 melalui PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). Holding pariwisata dan pendukung saat ini sudah menyiapkan rencana agar bisnis yang dijalankan tetap sehat dan menguntungkan. 

“Holding dan member menginisiasi akan mengupayakan peningkatan wisatawan melalui kolaborasi,” kata Wakil Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia Edwin Hidayat Abdullah kepada Republika, Ahad (28/11). 

Edwin yang sebelumnya juga sebagai direktur Project Management Office (PMO) Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung menjelaskan, kolaborasi tersebut akan dilakukan dengan stakeholders terkait. Begitu juga, dengan kolaborasi bersama asosiasi di sektor terkait serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Edwin menambahkan, holding juga akan mengoptimalkan aset yang ada saat ini. “Ini baik aset berwujud, seperti lahan, gedung, dan sebagainya maupun aset tidak berwujud, penyelenggaraan event serta restrukturisasi finansial,” ujar Edwin. 

Edwin memastikan, holding pariwisata dan pendukung juga akan menyiapkan langkah strategis lainnya. Salah satunya, yaitu penataan standar pelayanan dan digitalisasi proses bisnis. 

Dia yakin, nantinya holding pariwisata dan pendukung akan berkontribusi dalam pemulihan sektor pariwisata setelah terdampak Covid-19. Edwin menegaskan, holding akan melakukan berbagai inisiatif kunci untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Edwin mengatakan, holding akan menginisiasi dan mengakselerasi pertumbuhan di industri pariwisata. “Ini dilakukan melalui kolaborasi dengan industri dan bermitra dengan sektor swasta dan juga UMKM termasuk di dalamnya,” ujar Edwin.

Sementara itu, Indonesia National Air Carrier Association (INACA) sebagai pelaku usaha di dalam ekosistem pariwisata juga yakin holding pariwisata dan pendukung akan menciptakan persaingan yang lebih kompetitif. Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan, persaingan yang lebih kompetitif akan terjadi, baik di sektor penerbangan maupun pariwisata.

“Diharapkan, hal ini dapat memacu operator-operator lain untuk bersaing secara sehat dan menghadirkan produk yang bagus dengan harga yang terjangkau,” ujar Denon. 

Denon menilai, hal tersebut tidak terlepas dari iklim bisnis yang dibangun dan diawasi oleh pemerintah. Denon mengatakan, iklim bisnisnya harus benar-benar dapat melindungi semua operator di industri pariwisata dan penerbangan sehingga bisa bersaing secara sehat.

Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo berharap, holding pariwisata dan pendukung dapat mengembangkan kerja sama. Saat ini, holding pariwisata dan pendukung sudah terbentuk melalui Aviasi Pariwisata Indonesia sebagai induk yang sebelumnya merupakan PT Survai Udara Penas (Persero). 

“Holding ini juga harus bisa mengembangkan diri dengan melakukan kerja sama pada sektor-sektor lain. Misalnya, dengan pengelola wisata di tempat wisata lain atau maskapai lain, jangan hanya dengan satu maskapai,” kata Gatot kepada Republika. 

Dengan begitu, Gatot menilai, diferensiasi produk akan terjadi dan pasar mempunyai banyak pilihan. Sementara, pada tahap pertama ini, holding pariwisata dan pendukung beranggotakan PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan ratu Boko (Persero), dan PT Sarinah (Persero). 

Gatot menuturkan, dengan adanya holding tersebut maka kesan monopoli tidak akan bisa dihindari. “Ini karena dengan terbentuknya holding berarti ada satu pemain besar yang menguasai hulu sampai hilir di bidang penerbangan dan pariwisata,” kata Gatot. 

Agar tidak terjadi monopoli, Gatot mengatakan, sebaiknya holding membuka diri bekerja sama dengan pihak lain. Hal tersebut dapat dilakukan dengan semua maskapai nasional dan pengelola wisata lain sehingga juga bisa membantu pemulihan penerbangan nasional. 

Di sisi lain, Gatot menilai, seharusnya pemerintah juga membuka pintu pada pihak swasta untuk melakukan bidang usaha yang sama dengan holding tersebut. 

Gatot menilai, jika tercipta persaingan yang sehat maka bisa menjadikan suatu bisnis berjalan dengan efektif dan efisien. “Pemerintah harus menjaga agar tidak terjadi perang harga yang akhirnya merugikan bisnis ini,” kata Gatot.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat