JAKARTA—Rencana kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam rangka pemulihan kondisi ke Papua diapresiasi sejumlah pihak. Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menilai kunjungan itu sangat penting untuk mendiskusikan penyelesaian konflik di Papua.

Timotius menyarankan Andika melibatkan pihak Forkopimda Provinsi Papua pada kunjungan tersebut. Misalnya gubernur, MRP, DPRP, pimpinan agama, tokoh masyarakat, dan institusi terkait lainnya. Selain itu, Timotius juga meminta agar Panglima TNI mau mendatangi Kantor MRP untuk membahas penyelesaian konflik di Papua. Menurutnya, MRP merupakan lembaga khusus yang merepresentasikan kultur Papua.

"Pak Panglima wajib ketemu, diskusi, lintas saran, masukan (terkait) penyelesaian masalah Papua itu harus dengan Majelis Rakyat Papua. Karena MRP itu terdiri dari tiga unsur masyarakat adat," ujar dia kepada Republika, Rabu (24/11).

Tiga unsur itu, antara lain, Pokja Adat, Pokja Perempuan, dan Pokja Keagamaan. "Itu semua denominasi agama ada di dalam dan perwakilannya ada duduk di MRP. Sehingga yang paling tepat untuk bicara situasi di Papua dan mencari solusi penyelesaian masalah Papua, itu justru di MRP," tuturnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat kunjungan di Mabes Polri Jakarta, Selasa (23/11/2021). Pertemuan Panglima TNI dan Kapolri dalam rangka silaturahmi dan membahas sejumlah kerja sama TNI-Polri, di antaranya percepatan vaksinasi Covid-19 dan penanganan konflik di Papua. - (ANTARA FOTO/HO/Divhumas Mabes Polri)

SHARE    

Timotius mengaku, selama ini, Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke Papua. Namun, belum pernah sekali pun bertemu dan mendatangi Kantor MRP.

Timotius berharap agar hal serupa tidak terjadi pada kunjungan Panglima TNI ke Papua. Jika nantinya Panglima TNI bersedia memenuhi permintaan MRP, pihaknya akan menyampaikan sejumlah aspirasi dari masyarakat Papua dan mengedepankan dialog damai. Khususnya terkait dengan penyelesaian masalah di daerah itu.

"Terutama masalah konflik Papua itu harus melibatkan aktor-aktor yang berkonflik dan duduk bicara dengan sama-sama kita diskusi. Jadi kalau memang komunikasinya seperti apa, hal-hal teknisnya perlu dibicarakan," tegas dia.

Mantan ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Komaruddin Watubun, menyarankan Jenderal Andika menggunakan metode baru dalam kunjungannya. Selama ini, pertemuan selalu melibatkan tokoh-tokoh yang dinilai memiliki pengaruh di Papua. Namun, usai pertemuan, tidak banyak hal yang berubah dalam proses penanganan konflik Papua.

"Jadi selama ini ya biasa ketemu tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan forum umat beragama, tapi ada usulan-usulan yang memang juga harus ditindaklanjuti kan. Kalau pertemuan, tapi usulan-usulan dari masyarakat sana tidak ditindaklanjuti juga itu menjadi masalah," ujar dia.

Anggota Komisi II DPR ini pun menilai, agar dalam kunjungannya nanti, Panglima TNI dapat bertemu dengan tokoh-tokoh setempat yang cukup vokal dalam menangani permasalahan di Papua. "Sedapat mungkin cari tokoh-tokoh yang memang vokal, yang juga punya pengaruh terhadap kelompok pergerakan," tutur politikus PDIP ini.

Ia menilai, metode pendekatan terhadap tokoh-tokoh yang ditemui pun harus diubah. Yakni, mewujudkan penyelesaian konflik Papua secara damai dan humanis. "Kalau menambah pasukan berarti kan pendekatan kekeluargaan semakin jauh," jelas legislator Dapil Papua itu.

Safari

Panglima TNI sudah memulai safari untuk berdiskusi sebagai upaya penyelesaian konflik di Papua. Setelah bertemu Kapolri Listyo Sigit pada Selasa (23/11), Andika menemui Ketua DPD La Nyalla Mattaliti dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Rabu (24/11). Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Andika Perkasa memantau secara intensif perkembangan situasi Papua.

"Karena beliau sebagai Panglima, Wapres juga minta memantau terus perkembangan-perkembangan nasional seperti apa, khususnya di Papua," ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, dalam keterangan persnya, Rabu (24/11).

Masduki mengatakan, dalam pertemuan tersebut Wapres menyampaikan fokus pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, kata Wapres, untuk mendukung pembangunan kesejahteraan membutuhkan situasi dan kondisi Papua yang kondusif.

"Sementara yang kita tahu bahwa yang namanya Panglima TNI punya tanggung jawab bagaimana supaya Papua aman. Di situlah tadi ada pembicaraan secara khusus bagaimana landasan-landasan pengamanan di Papua yang akan dijadikan kebijakan oleh Panglima yang baru," kata Masduki.

Karena itu, dalam pertemuan tersebut Panglima TNI menyampaikan kepada Wapres mengenai beberapa kebijakan keamanan yang akan dilakukan untuk Papua. Menurutnya, kebijakan itu diyakini akan membawa suasana baru yang lebih kondusif untuk keamanan di Papua.

"Wapres sangat senang dengan apa yang dilaporkan oleh Panglima. karena memang Wapres sangat intensif memantau perkembangan Papua, bagaimana supaya di tahun 2022 nanti proses pembangunan kesejahteraan Papua bisa lebih intensif, bisa lebih tampak kepada masyarakat Papua, manfaat kesejahteraannya," katanya.

Wapres menilai pembangunan kesejahteraan Papua akan terwujud jika  keamanan di wilayah tersebut juga kondusif. Karena itu, ia berharap kebijakan yang diambil Panglima TNI juga menggunakan pendekatan humanistik.

"Sehingga itu kan harus berjalan seiring antara pendekatan-pendekatan keamanan yang di humanistik dengan pendekatan kesejahteraannya," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat