BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapatkan hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berupa lahan seluas total 10,2 hektare. Lahan tersebut nantinya digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim menyebutkan, lahan seluas total 10,2 hektare itu terletak di beberapa titik berbeda. Satu lokasi lahan seluas 6 hektare berada di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, dan lahan lainnya seluas 3,2 hektare di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan.

Kemudian, beberapa titik tersebar di kawasan proyek Regional Ring Road (R3) di Kecamatan Bogor Timur seluas total 1 hektare. Karena itu, pihaknya merencanakan pemindahan Pusat Pemkot (Puspemkot) Bogor ke lokasi tersebut.

Dedie menjelaskan, Pemkot Bogor mendapat hibah lahan dari pemerintah pusat dengan pertimbangan, kantor dinas yang ada saat ini tidak terpusat. Bahkan, ada kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terletak di daerah terpencil sehingga tidak representatif ketika melayani masyarakat.

“Kalau kemudian kantor ini disatukan tentunya masyarakat bisa lebih mudah tinggal datang ke satu tempat, jadi nggak perlu ke sana dan sini, kita buat di satu tempat,” ujar Dedie kepada Republika di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/11).

Dedie menuturkan, Puspemkot bakal dibangun di atas lahan seluas 6 hektare di Kelurahan Katulampa. Langkah itu sebenarnya sudah dipikirkan Pemkot Bogor selama dua tahun terakhir. Karena alasan itu pula, sambung dia, pemerintah pusat memberikan hibah lahan kepada Pemkot Bogor.

 

Puspemkot bakal dibangun di atas lahan seluas 6 hektare di Kelurahan Katulampa.

 

 

SHARE    

Dia menyebutkan, pemindahan Puspemkot Bogor juga dapat menggeser beban lalu lintas yang berada di pusat kota. Dengan begitu, kemacetan di seputar Istana Bogor dan sekitarnya bisa berkurang. Dia menambahkan, masyarakat bisa mendapat berbagai layanan Pemkot Bogor di satu titik nantinya.

“Tahun depan akan kita gambar, baru kita rancang, kita siapkan cut and field-nya, detail engineering design (DED)-nya. Insya Allah tahun depan lah. Setelah itu saat sudah siap kita ajukan anggarannya itu untuk yang 6 hektare yang di Katulampa,” jelas Dedie.

Adapun lahan seluas 3,2 hektare di Kelurahan Empang, menurut Dedie, bakal digunakan untuk stasiun kecil atau stoplet untuk mendukung proyek jalur ganda Bogor-Sukabumi. Sehingga masyarakat di kawasan Kecamatan Bogor Selatan bisa mengakses kereta dengan lebih mudah.

Selebihnya, kata dia, lahan seluas 2.500 hingga 3.000 meter persegi di titik tersebut digunakan untuk kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor.

“Nanti untuk pembangunan dan pembiayaannya dari pusat, khususnya yang Kemenag. Kalau yang stoplet akan kita bicarakan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI),” kata Dedie.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dijadwalkan menyerahkan aset dari pemilik utang sebagai hibah Pemkot Bogor dan tujuh kementerian atau lembaga pada Kamis (25/11). Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kementerian dan lembaga tersebut menerima aset dengan penetapan status penggunaan (PSP).

Dia menyebutkan, tujuh kementerian dan lembaga yang dimaksud, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Polri, Badan Pusat Statistik, dan Badan Narkotika Nasional

“Seluruh aset yang bernilai Rp 492 miliar ini akan digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Mahfud di Jakarta, Senin (22/11).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat