JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya memperbaiki kesehatan reproduksi dan mengurangi jumlah kasus stunting di Indonesia. Salah satunya dengan menggelar pembahasan mengenai kedua isu tersebut di forum diskusi global.

"Forum global ini diharapkan dapat meningkatkan solidaritas internasional, terutama di antara negara-negara berkembang," ujar Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam sambutan yang dibacakan oleh Deputi Bidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan BKKBN pada webinar internasional, Selasa (16/11).

Hasto menjelaskan, webinar internasional bertajuk Global Family Forum on Best Practice in Reproductive Health and Stunting Reduction itu menargetkan sejumlah hal. Pertama, untuk menunjukkan kebijakan dan pelaksanaan terkait kesehatan reproduksi dan pengurangan angka stunting.

"Kedua, menyediakan kesempatan bagi semua pihak terkait untuk berdiskusi dan bertukar pandangan dalam hal kesehatan reproduksi dan pengurangan angka stunting. Kemudian, membentuk diskusi virtual secara global untuk saling berbagi pengetahuan di antara setiap negara," jelas dia.

Terkait kedua isu tersebut, ungkapnya, ada tiga target dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) yang perlu dicapai pada 2023. Pertama, target SDGs nomor 2.2, yakni menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi pada 2030.

"Termasuk pada 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak stunting di bawah usia lima tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil, dan menyusui serta manula," kata dia.

Kemudian, target SDGs nomor 3.2, yakni mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah pada 2030. Seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal paling tidak hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1.000.

"Ketiga, SDGs nonor 5.6 untuk menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi, seperti yang telah disepakati sesuai dengan ICPD tahun 1994 dan Beijing Platform tahun 1995 serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi tersebut," jelas dia.

Kader PKK mengukur berat badan balita di Posyandu Angger 2, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Senin (25/10/2021). Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui kader PKK melakukan pendeteksian dini dan memberikan nutrisi untuk mengejar target Jabar Zero New Stunting pada 2023. - (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

SHARE    

Hasto menyampaikan, Indonesia amat berkomitmen mencapai target SDGs. Dalam prosesnya, Indonesia telah merancang pengembangan nasional jangka panjang dan menengah yang disertai kerangka pendukung bagi pemerintah daerah. Sebab, pada Januari 2021, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada BKKBN untuk menjadi pemimpin dalam upaya penanganan stunting.

Selama ini, kata dia, penurunan angka stunting di Indonesia masih berada pada angka 1,6 persen per tahun. Melalui penugasan itu, Presiden memiliki target setidaknya setiap tahun angka stunting dapat diturunkan hingga 2,7 persen. "Hingga tahun 2024 mendatang, penurunan angka stunting ditargetkan turun hingga 14 persen dari 27,6 persen pada 2019," kata Hasto.

Pada kesempatan itu, hadir pula sejumlah pihak yang turut menjadi narasumber. Mereka adalah Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito; Direktur Regional UNFPA, Bjorn Andersson; Representasi UNFPA untuk Indonesia, Anjali Sen.

Kemudian, Direktur Eksekutif Komisi Populasi dan Pengembangan Filipina, Juan Antonio Perez III; dan Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Penny Dewi Herasati.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat