Dialektika
Dilema BDR dan PTM
Ada peluang BDR semakin diterima peserta didik ketika kelemahan BDR semakin direduksi dan keunggulan PTM semakin banyak diadopsi.
OLEH YUSUF WIBISONO, Direktur IDEAS; NURI IKAWATI, Peneliti IDEAS; FEBBI MEIDAWATI, Peneliti IDEAS; RINI YAUMI HABIBAH, Peneliti IDEAS
Setelah 18 bulan berlalu sejak sekolah-sekolah ditutup demi menekan penyebaran virus Covid-19, kini pemerintah mendorong puluhan juta anak untuk kembali ke sekolah seiring pandemi yang kian terkendali.
Urgensi pembukaan kembali sekolah telah lama disuarakan berbagai pihak dan telah menjadi konsensus bahwa belajar dari rumah (BDR) dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah pengganti yang jauh dari sepadan dari pembelajaran normal di sekolah dengan pertemuan tatap muka (PTM).
Namun, pelaksanaan PTM terbatas secara masif di 471 kabupaten-kota dengan status PPKM Level 1-3 segera memunculkan dampak yang tak diinginkan, yang telah diduga banyak pihak sebelumnya: melonjaknya kasus penularan Covid-19.
Kemunculan klaster sekolah yang semakin banyak seiring pelaksanaan PTM terbatas, menimbulkan dilema: mempertahankan BDR dengan kerugian peserta didik yang semakin signifikan atau terus mendorong PTM terbatas dengan harga mahal kasus penyebaran virus akan kembali melonjak.
Untuk memahami lebih dalam dilema antara BDR dan PTM ini, IDEAS melakukan survei tatap muka dengan protokol kesehatan pada Agustus-September 2021 terhadap 98 kepala sekolah, 515 guru, dan 826 peserta didik dari 114 satuan pendidikan setingkat SD-SMP yang tersebar di 9 provinsi.
Sekolah di tengah wabah
Untuk menekan laju penyebaran virus, pemerintah menutup sekolah sejak awal pandemi pada Maret 2020. PTM bersyarat mulai diizinkan untuk satuan pendidikan di wilayah zona hijau pada Juli 2020 dan di wilayah zona kuning pada Agustus 2020. Memasuki Januari 2021, PTM diperbolehkan di semua zona sepanjang pemerintah daerah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjenjang.
Seiring serangan virus gelombang kedua yang berpuncak pada Juli 2021 dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PTM terbatas hanya dibolehkan di wilayah PPKM Level 1 dan 2. Kini, sejak September 2021, seiring pandemi yang mereda dan kian terkendali, pemerintah memperluas PTM terbatas di wilayah PPKM Level 3.
Terlepas dari upaya pemerintah mengakselerasi PTM terbatas di tengah pandemi, sebagian besar satuan pendidikan tetap memilih PJJ. Dari 184 ribu satuan pendidikan yang melapor ke Kemendikbud, per Maret 2021, hanya 22 persen memilih PTM, sedangkan 78 persen sisanya memilih PJJ. Indonesia tercatat sebagai salah satu yang paling tertinggal di kawasan Asia Timur dan Pasifik dalam membuka kembali sekolah dan adopsi PTM secara penuh.
Namun secara menarik, survei kami menemukan sebagian besar sekolah, yaitu sebesar 67,3 persen, telah mengadopsi PTM sejak lama dengan derajat yang berbeda-beda. Sebanyak 42,9 persen responden sekolah tercatat mengadopsi PTM secara intensif dalam pembelajaran, dengan proporsi 50 persen ke atas, melampaui anjuran pemerintah yang hanya mendorong PTM secara terbatas. Bahkan 9,2 persen responden sekolah telah mengadopsi pembelajaran dengan PTM secara penuh (100 persen PTM).
Lebih jauh, sebanyak 22,4 persen responden sekolah telah mengadopsi PTM sejak awal pandemi, 6,1 persen di antaranya mengadopsi PTM secara penuh (100 persen PTM). Dengan kata lain, mereka tidak pernah menutup sekolah sepenuhnya selama masa pandemi.
Sebanyak 18,4 persen responden sekolah bahkan memulai adopsi PTM pada Juni 2021, ketika serangan virus gelombang kedua mulai melanda. Hanya 32,7 persen responden sekolah yang sama sekali belum melakukan PTM dan sepenuhnya menjalankan BDR.
Preferensi sekolah yang besar terhadap PTM, bahkan sejak awal pandemi, mengindikasikan kesulitan yang dihadapi untuk mengadopsi BDR dan keterbatasan kemampuan melakukan PJJ. Responden sekolah yang telah mengadopsi PTM secara penuh, tercatat seluruhnya memiliki akreditasi B dan C.
Sedemikian besar resistensi terhadap BDR bahkan ketika gelombang kedua pandemi melanda, tingkat risiko wilayah yang memburuk tidak mampu menghentikan adopsi PTM. Sebagai misal, dari 66 sekolah yang mengadopsi PTM terbatas, sebanyak 88,3 persen di antaranya berlokasi di wilayah PPKM Level 3 dan 4 pada 26 Juli – 2 Agustus 2021. Sedangkan dari 9 sekolah yang mengadopsi PTM secara penuh, seluruhnya berlokasi di wilayah PPKM Level 3 pada 26 Juli – 2 Agustus 2021.
Untuk menjalankan BDR dengan efektif, pihak sekolah harus memiliki sistem pendukung yang memadai, antara lain, rencana keberlanjutan pembelajaran selama pandemi, pembinaan dan pemantauan terhadap guru, dukungan sarana dan prasarana bagi guru untuk PJJ, serta program pengasuhan untuk mendukung orang tua/wali murid mendampingi anak selama BDR.
Untuk pembelajaran dengan BDR yang efektif, guru harus memiliki kemampuan untuk merencanakan dan membuat penyesuaian RPP sesuai kondisi pandemi, membuat mekanisme komunikasi dengan peserta didik dan orang tua/wali murid, membuat materi untuk pembelajaran daring, membuat mekanisme pemberian dan pengumpulan tugas, serta metode evaluasi capaian belajar, dan program pelibatan orang tua/wali murid untuk aktif mendampingi anak selama BDR.
Hasil survei kami menunjukkan, berdasarkan persepsi responden kepala sekolah, sekolah yang sepenuhnya mengadopsi BDR cenderung memiliki guru dan peserta didik yang lebih siap untuk pembelajaran PJJ. Sedangkan sekolah yang telah mengadopsi PTM cenderung memiliki guru dan peserta didik dengan kesiapan yang lebih rendah untuk PJJ.
Dengan demikian, penutupan sekolah dan adopsi BDR secara penuh akan memukul peserta didik dari kelompok miskin secara lebih keras, yang berasal dari ketidaksiapan guru maupun ketidaksiapan peserta didik itu sendiri.
Rendah prestasi kala pandemi
Berbagai studi menunjukkan penurunan kualitas pendidikan Indonesia secara signifikan di bawah PJJ yang diterapkan sejak awal pandemi melanda. Kebijakan penutupan sekolah dan penerapan sistem BDR di masa pandemi sejak Maret 2020 telah memberi dampak signifikan bagi 646 ribu satuan pendidikan, 68,8 juta peserta didik dan 4,2 juta pengajar.
Dengan kebijakan BDR, peserta didik tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, dengan tugas dan aktivitas pembelajaran disesuaikan dengan minat dan kondisi peserta didik serta mempertimbangkan akses dan fasilitas belajar di rumah. Di masa darurat Covid-19, Ujian Sekolah (US) tidak perlu mengukur capaian seluruh kurikulum, dan Ujian Nasional (UN) dibatalkan dan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi jenjang berikutnya.
Pandemi yang tak kunjung reda dan meluas ke penjuru negeri, bahkan berpuncak pada serangan gelombang kedua membuat pelaksanaan BDR yang mengandalkan PJJ daring menjadi berkepanjangan dan kemudian menimbulkan dampak negatif yang signifikan dan terus membesar. Pelaksanaan BDR yang tidak efektif dengan ketimpangan kemampuan PJJ daring yang lebar antar sekolah, telah menciptakan learning loss (hilangnya pengalaman dan capaian belajar) dan juga learning poverty (hilangnya kemampuan belajar) pada peserta didik, dengan dampak negatif terbesar dialami oleh peserta didik dari kelompok miskin.
Hasil survei kami, dalam persepsi responden guru, menunjukkan kesimpulan yang serupa: capaian belajar peserta didik jauh menurun di masa pandemi. Sebesar 50,9 persen guru meyakini peserta didiknya mengalami penurunan capaian belajar di beberapa mata pelajaran dan bahkan 37,0 persen guru meyakini peserta didiknya menurun capaian belajarnya di seluruh mata pelajaran. Hanya 12,1 persen guru yang meyakini capaian belajar peserta didiknya tidak menurun di masa pandemi.
Penurunan capaian belajar peserta didik di masa pandemi ini paling banyak dialami oleh peserta didik dari kelompok rentan, yaitu peserta didik yang sejak awal bersekolah (sebelum pandemi) capaian belajarnya sudah rendah, diikuti kemudian peserta didik dari keluarga miskin, dan peserta didik dengan kedua orang tua bekerja.
Dengan kata lain, dampak redistributif BDR di masa pandemi adalah mencemaskan: yang lemah semakin jauh tertinggal, yang miskin semakin tidak mampu mengejar si pandai yang kaya.
Dampak buruk penutupan sekolah semakin mengkhawatirkan karena tidak hanya berdampak pada capaian belajar peserta didik, tapi juga berdampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak yang sedang berada di tahap terpenting dalam kehidupannya, sehingga memiliki konsekuensi jangka panjang. BDR tidak hanya berakibat pada learning loss dan learning poverty, seiring anak berada di luar sekolah, juga akan meningkatkan risiko kekerasan orang tua terhadap anak dan risiko eksternal anak, seperti pernikahan dini, bekerja membantu orang tua hingga kenakalan remaja.
Lebih jauh, bagi anak, sekolah tidak hanya sekadar tempat belajar, tapi juga tempat berteman, mendapatkan rasa aman, dan bentuk-bentuk dukungan sosial lainnya. Semakin lama sekolah ditutup dan anak berada di luar sekolah, semakin besar kerugian pembelajaran dan semakin rendah potensi diri anak yang tergali dengan implikasi yang harus ditanggung seumur hidupnya. Kembali ke sekolah adalah kerinduan besar bagi anak di masa pandemi.
Hasil survei kami menunjukkan, dalam persepsi peserta didik, BDR adalah substitusi yang jauh dari sepadan dengan PTM. Berturut-turut sebesar 53,5 persen dan 31,1 persen peserta didik menyatakan BDR lebih tidak menyenangkan dan jauh lebih tidak menyenangkan dibandingkan dengan PTM. Hanya 15,4 persen peserta didik yang menyatakan BDR tidak lebih buruk dibandingkan PTM.
Dengan pembelajaran BDR di masa pandemi, sebesar 74,7 persen peserta didik merasa dirinya menjadi lebih bodoh dibandingkan dengan sebelum pandemi. Selaras dengan temuan dari persepsi guru, sebesar 51,4 persen peserta didik menyatakan prestasi belajarnya di masa pandemi menurun di beberapa mata pelajaran. Bahkan 11,8 persen peserta didik merasa prestasi belajarnya di masa pandemi menurun di seluruh mata pelajaran.
Simalakama BDR dan PTM
Membuka kembali sekolah adalah keharusan dan tidak terhindarkan di banyak wilayah dengan keterbatasan kemampuan PJJ. Namun merebaknya klaster sekolah seiring PTM, baik klaster PAUD, SD, SMP maupun SMA-SMK, telah menimbulkan kekhawatiran lonjakan kasus Covid-19.
Kembali menutup sekolah tidak terhindarkan jika kasus melonjak. Namun hal ini dipastikan akan semakin meningkatkan kerugian bagi peserta didik.
Situasi pandemi sendiri ke depan masih sangat dinamis, ketidakpastian masih sangat tinggi, lengah dan berpuas diri adalah sebuah kesalahan fatal, terlebih bagi negeri yang baru saja dihantam kerasnya serangan virus gelombang kedua. Risiko terbesar adalah munculnya varian baru, terutama varian yang mampu menghindari kekebalan dari vaksin dan menjadi resisten terhadap vaksin. Kemunculan varian Delta Plus, yang disebut lebih ganas dari varian Delta dan telah menyerang Malaysia-Singapura, menjadi peringatan serius bagi Indonesia.
Menghadapi kemungkinan terburuk ke depan, menyiapkan desain BDR yang lebih nyaman, menyenangkan, dan terjangkau, menjadi keharusan yang mendesak. Temuan dari survei kami menunjukkan bahwa terdapat peluang BDR semakin diterima peserta didik ketika kelemahan BDR semakin direduksi dan keunggulan PTM semakin banyak diadopsi.
Dalam persepsi peserta didik, faktor-faktor utama yang membuat BDR tidak menyenangkan adalah bosan di rumah dan tidak bisa bertemu teman, diikuti aktivitas pembelajaran daring yang dianggap membosankan, dan permasalahan teknis yang menyertai pembelajaran daring seperti permasalahan terkait dengan gawai, sinyal internet hingga ketiadaan kuota internet.
Faktor lainnya adalah banyaknya gangguan di rumah yang membuat peserta didik tidak fokus dalam BDR seperti suasana rumah yang tidak kondusif untuk belajar, kunjungan teman di lingkungan rumah hingga godaan bermain games dan media sosial.
Desain BDR yang senyaman PTM maka mengharuskan adanya komponen PTM meski tidak rutin. Adopsi PTM terbatas adalah sudah tepat, kombinasi BDR dan PTM dengan proporsi sesuai tingkat risiko wilayah di mana sekolah berada menjadi pilihan paling rasional. BDR secara penuh (100 persen) adalah pilihan yang tidak bijaksana, tapi PTM secara penuh juga berisiko tinggi dan juga bukan sesuatu yang sangat diinginkan dan diminta oleh peserta didik.
Faktor yang signifikan berikutnya dalam BDR agar kualitasnya setara dengan PTM adalah guru dan orang tua/wali murid fasih dengan teknologi pendidikan Faktor terpenting berikutnya adalah kemampuan guru menyiapkan bahan ajar yang menyenangkan dan tidak bergantung sepenuhnya pada kuota internet.
PJJ tanpa kuota internet dan inovasi pembelajaran berbasis luring untuk mereka yang minim akses pembelajaran daring, menjadi krusial. Mencetak berbagai bahan ajar daring dan mendistribusikannya kepada seluruh peserta didik menjadi salah satu pilihan terbaik untuk kenyamanan dan keterjangkauan.
Faktor pamungkas adalah pelibatan orang tua/wali murid yang intensif dalam pelaksanaan BDR. Membangun komitmen orang tua/wali dalam menemani anak belajar, dengan dukungan komunitas, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah lokal, menjadi salah satu praktek terbaik yang bisa direplikasi. Menjadi krusial pula bagi pihak sekolah untuk memiliki program pengasuhan untuk mendukung orang tua/wali murid mendampingi anak selama BDR.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Refleksi | Berlangganan
Manhaj Moderat dan Islam Praksis
Kabar Utama | Berlangganan
Iran akan Uji Coba Senjata Nuklir?
TERPOPULER
Kabar Utama | Berlangganan
Hizbullah Terus Tembak Jatuh Drone Israel
Login Gmail
Login Facebook