JAKARTA -- DPR resmi ketok palu hasil fit and proper test terhadap Panglima TNI terpilih Jenderal Andika Perkasa yang digelar Komisi I, Sabtu (6/11) lalu. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang II Tahun 2021-2022 yang digelar Senin (8/11).

"Apakah laporan komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P dan menetapkan S.E., M.A., M.SC sebagai calon panglima tni tersebut dapat disetujui?" tanya Puan.

Sejumlah anggota yang hadir secara fisik mengucapkan setuju disambut tepuk tangan langsung dan Puan mengetok tanda menyetujui keputusan tersebut. Puan berharap Andika bisa bekerja maksimal meski hanya satu tahun karena ia akan berusia 58 tahun pada 21 Desember 2022. 

Puan juga yakin Andika, yang mengusung visi 'TNI Adalah Kita', akan bekerja sebaik-baiknya. "Ini akan menjadi tantangan bagi Jenderal Andika Perkasa untuk mewujudkan program-programnya untuk membawa TNI menjadi kekuatan pertahanan yang unggul dan hebat sebelum memasuki masa pensiun nanti," ujarnya.

Panglima TNI terpilih Jenderal TNI Andika Perkasa berbincang dengan anggota DPR usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021). - (Prayogi/Republika)

SHARE    

Puan berharap TNI akan semakin dekat dengan rakyat, dan berada di garda terdepan pertahanan negara, serta  semakin berperan dalam membantu penanganan Covid-19 di Tanah Air. "DPR juga yakin Jenderal Andika dapat membuat TNI semakin solid, baik di tingkat internal maupun dengan instansi-instansi lain, termasuk Polri," tuturnya.

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, membeberkan tiga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Panglima TNI terpilih. Pertama, panglima TNI yang baru diharapkan mampu menjaga kedaulatan NKRI khususnya di wilayah perbatasan yang sedang memanas seperti di Laut Natuna Utara, perbatasan Papua dengan Papua Nugini. 

"Dua wilayah ini menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia dan internasional. Langkah taktis, strategis dan humanis harus dilakukan secara tepat," ungkapnya.

Pekerjaan rumah yang kedua, yaitu pertahanan siber dan bawah laut. Sukamta mengatakan beberapa tahun terakhir pertahanan siber dan bawah laut Indonesia berulang kali bobol. 

"Hacker membobol situs-situs pemerintah, mengambil data strategis negara. Sedangkan seaglider memetakan bawah laut Indonesia dengan beragam potensi lautannya," ucapnya.

Ketiga, ia berharap Panglima TNI terpilih mampu meningkatkan kapasitas, kualitas, profesionalitas dan isi tas anggota TNI. Isi tas atau kesejahteraan yang memadai harapannya bisa mendorong peningkatan kualitas anggota TNI. 

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai, ada harapan besar dari masyarakat setelah ditunjuknya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Namun jika dalam 13 bulan kepemimpinannya justru terjadi kemunduran di lembaga tersebut, kinerja Andika pasti akan disorot publik.

Ia juga menanggapi masa bakti Andika sebagai panglima TNI yang hanya 13 bulan. Menurutnya, masa aktif perwira tinggi TNI dapat diperpanjang. "Saya merasa sih akan diperpanjang," ujar Kharis.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fitri Bintang Timur memberikan saran untuk melakukan restrukturisasi internal TNI. Langkah ini untuk memaksimalkan kiprah TNI di lingkup kerja sama regional dan internasional.

Calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kanan) berfoto bersama anggota DPR usai sidang paripurna di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11/2021). D- (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

SHARE    

"Restrukturisasi internal akan membuat TNI tidak sibuk di dalam negeri, tetapi juga berkiprah secara internasional," kata Fitri.

Usai mendapatkan persetujuan DPR RI, kini Andika menunggu waktu pelantikan. Andika mengatakan, ia masih belum mendapatkan kabar dari Istana soal pelantikan. 

Sementara itu Andika enggan mengungkapkan secara gamblang apakah ia akan bertemu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto usai ditetapkan oleh DPR. "Saya akan kembali dulu ke kantor. Saya akan lapor dulu," ucapnya.

Selain itu, ia juga enggan berkomentar terkait pergantian posisi KSAD karena hal itu merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Begitu juga dengan apa saja yang akan dilakukan dirinya dalam 100 hari ke depan, Andika mengaku tak ingin mendahului kewenangan.

"Itu nanti setelah resmi, sekarang kan belum, jangan sampai saya nanti GR gitu," tuturnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat