JAKARTA – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menyetor Rp 2,7 triliun ke negara lewat kegiatan operasi di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Riau. Dua bulan setelah mengelola WK Rokan, PHR tercatat telah menyumbangkan penerimaan negara melalui penjualan minyak mentah bagian negara sekitar Rp 2,1 triliun dan pembayaran pajak sekitar Rp 607,5 miliar termasuk pajak-pajak ke daerah.

”Kontribusi ini merupakan salah satu bukti nyata bagaimana kehadiran kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas), dalam hal ini operasi PHR, memberikan manfaat secara langsung bagi negara dan daerah. WK Rokan merupakan aset strategis nasional yang harus didukung kelancaran operasionalnya oleh seluruh pemangku kepentingan,” kata Direktur Utama PHR Jaffee A Suardin, Ahad (7/11).

Jaffee mengatakan, operasional WK Rokan saat ini didukung lebih dari 25 ribu pekerja, sebagian besar di antaranya merupakan warga lokal Riau. Menurut dia, peluang bisnis dan kerja bagi masyarakat lokal menjadi lebih terbuka, nilai investasi di Riau juga menjadi lebih meningkat.

Jaffee menyampaikan, belum lama ini, PHR telah berdiskusi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait potensi tambahan pajak bagi daerah. Salah satunya, dipicu perubahan skema kontrak bagi hasil (production sharing contract), dari sebelumnya menggunakan skema cost recovery menjadi gross split.

"WK Rokan merupakan salah satu tulang punggung upaya pencapaian target produksi nasional minyak satu juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada 2030. Produksi WK Rokan menyumbangkan hampir 25 persen produksi minyak nasional," kata Jaffee.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi kemampuan Pertamina Hulu Rokan menjawab tantangan dalam mengelola ladang minyak di WK Rokan. Ia menegaskan, hal ini menjadi bukti kemampuan perusahaan BUMN mengelola sendiri sumber minyak, tidak tergantung operator asing, dan bekerja efisien.

"Saya mengapresiasi kemampuan Pertamina Hulu Rokan menjawab tantangan dalam mengelola ladang minyak terbesar di Indonesia itu. Selain menjaga keberhasilan WK Rokan sebagai salah satu penghasil utama minyak nasional, PHR juga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian nasional, berupa manfaat secara langsung bagi negara dan daerah," kata Erick.

Tercatat, mulai 9 Agustus 2021, Blok Rokan yang telah dikelola selama 97 tahun oleh PT Chevron Pacific Indonesia diambil alih pengelolaannya oleh PHR. WK Rokan merupakan penghasil utama minyak nasional dengan kontribusi 25 persen.

Blok Rokan yang ditemukan pada 1941 dan mulai berproduksi pada 1951 berperan penting dalam memenuhi target nasional produksi minyak mentah nasional. Erick berharap, keberhasilan PHR dalam mengelola Blok Rokan terus ditingkatkan.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, program kerja terhadap WK Rokan sangat masif dan agresif. Sejak diambil alih PHR, intensitas kegiatan operasi di WK Rokan meningkat seiring target 161 sumur tajak hingga akhir 2021.