Nusantara
Daerah Siapkan Antisipasi Bencana
Pemprov Jabar menyiapkan Rp 500 miliar dari biaya tak terduga (BTT) untuk menghadapi musim bencana 2021.
BANDAR LAMPUNG—Pemerintah daerah menyiapkan antisipasi menghadapi bencana yang diperkirakan melanda hingga awal 2022 mendatang. Pemerintah Provinsi Lampung, misalnya, mulai menyiagakan seribuan petugas gabungan untuk mengantisipasi bencana alam pada musim penghujan tahun ini.
Wilayah geografis Provinsi Lampung rawan bencana alam baik tanah longsor, gempa bumi, angin kencang, banjir bandang, dan gelombang tsunami. “Kita siapkan seribuan personel dari BPBD dan Satpol PP, juga dibantu relawan dan TNI/Polri dalam mitigasi bencana,” kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada gelar kesiapan antisipasi bencana alam di lapangan Pemprov Lampung, Rabu (3/11).
Arinal berharap petugas yang diturunkan untuk membantu warga yang tertimpa bencana hendaknya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya, bantuan pertolongan dari aparat pemerintah saat musibah sangat diharapkan masyarakat dan sekaligus menjadi sorotan publik. Saat ini, dia mengatakan wilayah Lampung sudah memasuki musim penghujan diperkirakan hingga akhir tahun.
Untuk itu, kesiapan personel dan peralatan untuk mengantisipasi bencana alam dan perubahan iklim tersbut sejak dini sudah harus dilakukan. Beberapa daerah yang menjadi perhatian terjadinya bencana terutama gempa bumi, tanah longsor yakni Lampung bagian barat. Sedangkan terjadinya banjir dan gelombang tsunami berada di Lampung bagian Selatan, Timur, dan Barat, karena garis pantainya mencapai 1.182 km.
Terpisah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga menyiagakan personel dan peralatan guna mengantisipasi terjadi banjir di daerah itu. Kepala Pelaksana BPBD Belitung Hendri Suzanto mengatakan langkah siaga banjir diambil mengingat curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir ini. "Mulai awal September lalu daerah kita sudah dirundung oleh hujan yang cukup signifikan dan berlangsung hingga awal November sekarang ini," katanya.
Sebanyak 15 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Belitung disiagakan guna mengantisipasi terjadinya banjir di wilayah itu. "Personel yang sedang off bekerja juga kami libatkan dan turunkan langsung dalam penanganan banjir," ujarnya.
Ia menyebutkan tiga kelurahan di Kecamatan Tanjung Pandan rawan banjir, antara lain Kelurahan Kota, Kelurahan Parit, dan Kelurahan Kampung Damai. "Daerah tersebut rawan terjadinya banjir karena berada di dataran rendah terutama ketika air laut mulai pasang," ujarnya.
Banjir bandang
Terpisah, banjir bandang mengakibatkan puluhan kepala keluarga (KK) di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) terdampak. Selain itu, dua unit rumah dinyatakan hanyut. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Dharmasraya, Eldison mengatakan, banjir bandang ini terjadi di sejumlah jorong Kenagarian Banai, Kecamatan Sembilan Koto, Dharmasraya.
Sesuai data yang diterima, ada 61 KK yang terdampak. Rinciannya, 25 KK di Jorong Padang Hilalang dan Jorong Noneh, 30 KK di Jorong Lubuk Pauh, serta enam KK di Jorong Trans Sampola. "Warga di sana sudah kembali ke rumah masing-masing, tapi peralatan rumahnya banyak yang rusak, atau hanyut. Jadi mereka sangat butuh bantuan," ujar Eldison. Selain banjir bandang di Dharmasraya, sebelumnya, bencana longsor juga terjadi di Tanjung Limau Kapeh, Nagari Pakan Rabaa Utara, Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Pemprov Jabar, telah menyiapkan Rp 500 miliar dari biaya tak terduga (BTT) untuk menghadapi musim bencana 2021. "Saya minta masyarakat waspada ya, memang musim hujan sekarang besar dan lama. Ekstrem, saya juga heran. Tapi sedia payung sebelum hujan," ujar Uu di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Rabu (3/11).
Uu mengatakan, ia juga minta kepada bupati dan walikota untuk menganggarkan dana BTT, yang memang sesuai situasi dan kondisi alias rasional. "Sekali pun dalam COVID-19 bukan menantang, tapi kan dibutuhkan sekali saat ada bencana," katanya. "Pemprov Jabar mempersiapkan sekitar Rp 500 miliar, sesuai arahan pemerintah pusat yang bisa dikeluarkan bila ada permohonan dari kabupaten/kota," imbuh Uu.
Selain itu, Uu juga meminta agar elemen relawan masyarakat diperkuat. Termasuk juga relawan kebencanaan dari ormas, seperti Muhammadiyah atau NU. Sehingga, kata dia, kalau ada bencana terjadi tidak hanya melulu menunggu pemerintah, tapi masyarakat yang ada bisa melakukan kegiatan tersebut. "Mereka juga melakukan keahlian seperti tagana dan lain-lain," katanya.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung membuat prakiraan cuaca berbasis dampak (IBF) untuk dampak banjir/banjir bandang di Bandung Raya. Peta potensi bencana ini berlaku tanggal 3 - 4 November 2021. BMKG Bandung mengimbau agar warga Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Rancabali untuk bersiaga terkait potensi banjir/banjir bandang hari ini.
Begitu pun dengan wilayah di Kabupaten Bandung Barat, termasuk di dalamnya Kecamatan Rongga, Cihampelas, Cililin, Waduk, Cipongkor, Sindangkerta, Gununghalu, Cipatat, Saguling, Batujajar, Padalarang, Cipeundeuy berstatus WASPADA dengan potensi banjir/banjir bandang.
BMKG Bandung merilis pada 4 November 2021, ada potensi dampak dengan status SIAGA yang meliputi Rancabali dan Pasirjambu (Bandung) dan Gununghalu (Bandung Barat). Sedangkan daerah dengan status WASPADA potensi banjir/banjir bandang yakni Sindangkerta (Bandung Barat), kemudian Ciwidey, Pangalengan, Kertasari (Bandung).
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.