JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7-10 persen, Rabu (10/11). Aksi akan dilakukan di 26 provinsi secara serentak.

KSPI memastikan aksi 10 November nanti jauh lebih besar dibanding aksi 26 Oktober lalu. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi dilakukan di 150 kabupaten/kota lebih dengan melibatkan 10 ribu buruh lebih yang berasal dari 1.000 pabrik.

"Aksi akan dipusatkan di kantor gubernur, bupati/wali kota, dan kantor DPRD wilayah masing-masing," kata Said dalam konferensi pers daring, Rabu (3/11).

Tuntutan dalam aksi 10 November masih sama dengan tuntutan pada aksi sebelumnya. Pertama, naikkan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 sebesar 7-10 persen.

Kedua, berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2021 dan 2022. Ketiga, batalkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Keempat, tetap berlakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa diikat UU Nomor 11 tahun 2020.

Said menjelaskan, aksi kali ini juga merupakan respons atas pernyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang disebutnya bersikap tidak adil dan serakah. Apindo, kata Said, tak menjelaskan arti kerugian perusahaan saat pandemi. Padahal, tak semua perusahaan yang merugi.

Sejumlah massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (12/4/2021). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Terlebih, KSPI sudah menyatakan sikap bahwa tidak masalah jika perusahaan yang merugi akibat Covid-19 tak menaikkan upah. "Tapi syaratnya, tunjukkan pembukuan perusahaan selama dua tahun berturut-turut yang memperlihatkan kerugian. Itu kan adil, tidak bisa hanya omongan saja," ujarnya.

Said juga mempertanyakan pernyataan Apindo yang mendorong pemerintah menetapkan UMP dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Sebab, gugatan atas UU Nomor 11 tahun 2020 itu masih disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan PP Nomor 36 adalah turunan dari UU tersebut.

"Wong undang-undangnya masih digugat, kok dipakai. Aneh. Berarti pemerintah tidak taat hukum dong," ujar Said.

KSPI meminta pemerintah menggunakan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dua beleid tersebut mengamanatkan penetapan upah minimum harus menghitung angka inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi year on year dan mepertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dengan formula itu, kata Said, perhitungan KSPI menghasilkan bahwa upah minimum 2022 harus naik 7-10 persen.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut, upah minimum akan ditetapkan pada akhir November. Dalam proses penetapannya, Kemnaker menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Kini, Kemnaker masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, dan kelayakan hidup. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat