TEL AVIV – Israel akan melanjutkan rencana memasarkan tanah untuk membangun 1.500 rumah baru di Lembah Yordan pada 2026. Rencana tersebut bakal menggandakan jumlah keluarga Israel yang tinggal di daerah tersebut.

Dilaporkan laman BNN Bloomberg, Ahad (24/10), Kementerian Pembangunan dan Perumahan Israel Zeev Elkin telah mengumumkan hal tersebut melalui sebuah pernyataan. Elkin mengatakan, visi Zionis untuk memperkuat kehadiran Yahudi di Tepi Barat sangatlah penting.

Lembah Yordan adalah jalur di sepanjang perbatasan timur Tepi Barat, yang dikendalikan Yordania sebelum perang Timur Tengah 1967. Wilayah ini dinilai memiliki fungsi strategis bagi pejabat keamanan Israel. Hal itu karena, lembah tersebut dapat dijadikan benteng untuk mengantisipasi serangan seperti pada perang Arab-Israel pada 1948.

Menurut konsensus internasional, Palestina akan mendirikan negara dengan wilayah seperti sebelum Perang 1967. Wilayah itu meliputi Jalur Gaza dan Tepi Barat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.  

Rencana permukiman baru Israel ini dikecam Yordania dan sejumlah lembaga advokasi Israel termasuk Peace Now. Hukum internasional menyatakan pembangunan permukiman di lahan pendudukan adalah ilegal.

Pemukim Israel berdoa di sinagog dekat pos penjagaan Eviatar tak jauh dari Nablus, Tepi Barat, Senin (21/6/2021). Para pemukim ilegal tersebut telah membangun puluhan rumah di wilayah tersebut. - (AP/Ariel Schalit)

SHARE    

 "Pembangunan permukiman dan penyitaan umum tanah Palestina adalah tidak sah," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Haitham Abu al-Ful seperti dikutip laman Aljazirah, Senin (25/10).

Kelompok anti-pendudukan Peace Now mengatakan, rencana baru pembangunan permukiman Yahudi membuktikan bahwa koalisi ideologis Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang beragam. Menurut Peace Now, Israel tidak berubah meski kepemimpinan telah beralih dari Benjamin Netanyahu ke tangan Bennett.

"Pemerintah ini jelas melanjutkan kebijakan aneksasi de facto Netanyahu," kata Peace Now.

Kelompok itu menyerukan mitra pemerintahan sayap kiri Naftali Bennett, Partai Buruh dan Meretz, untuk bangun dan menuntut pembangunan liar di permukiman segera dihentikan.

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengkritik rencana terbaru Israel ini. Ia meminta negara-negara lain terlebih Amerika Serikat (AS) untuk menghadapi Israel atas agresi yang ditimbulkan oleh pembangunan pemukiman bagi rakyat Palestina. 

Kecaman

Yordania mengecam pengumuman Israel tentang rencana membangun 1.355 permukiman di Tepi Barat, Ahad (24/10) waktu setempat. Menurut negara tetangga Palestina itu, pembangunan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.

"Pembangunan permukiman dan penyitaan umum tanah Palestina adalah tidak sah," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Haitham Abu al-Ful seperti dikutip laman Aljazirah, Senin (25/10).

Permukiman baru tersebut menambah lebih dari 2.000 tempat tinggal di Tepi Barat yang diduduki. Sekitar 475 ribu orang Yahudi Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Menurut hukum internasional, permukiman tersebut dianggap ilegal.

Menteri Perumahan Israel, Zeev Elkin mehatakan, bahwa visi Zionis untuk memperkuat kehadiran Yahudi di Tepi Barat sangatlah penting. Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh meminta negara-negara lain terlebih Amerika Serikat (AS) untuk menghadapi Israel atas agresi yang ditimbulkan oleh pembangunan pemukiman bagi rakyat Palestina.

Kelompok anti-pendudukan Peace Now mengatakan, bahwa pengumuman Israel Ahad membuktikan bahwa koalisi ideologis Bennett yang beragam. Sebab menggantikan pemerintah pro-pemukiman mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menurut mereka ini bukanlah pemerintah perubahan.

Pengunjuk rasa Palestina melontarkan batu dalam aksi menolak pemukiman Yahudi di Beita, Nablus, Tepi Barat, Jumat (25/6/2021). ( - (AP/Majdi Mohammed)

SHARE    

"Pemerintah ini jelas melanjutkan kebijakan aneksasi de facto Netanyahu," kata Peace Now. Kelompok itu menyerukan mitra pemerintahan sayap kiri Naftali Bennett, Partai Buruh dan Meretz, untuk bangun dan menuntut pembangunan liar di permukiman segera dihentikan.

Seorang ilmuwan politik di Universitas Bar Ilan, Moshe Hellinger mengatakan, faksi sayap kanan dalam koalisi delapan partai Bennett perlu menunjukkan kepada pemilih mereka bahwa mereka membela kepentingan meskipun berada dalam koalisi kiti. "Mempertahankan koalisi, yang mencakup partai Israel, akan mengharuskan semua pihak menelan pahit," ujarnya.

Perdana Menteri Naftali Bennett merupakan mantan kepala kelompok lobi pemikim. Dia menentang kenegaraan Palestina. Dia juga telah mengesampingkan pembicaraan damai secara formal dengan Otoritas Palestina. Bennett mengatakan, dia lebih memilih fokus pada perbaikan ekonomi ketimbang berdialog dengan Palestina.

Perluasan Permukiman

Tak lama setelah pengumuman pemukiman, kementerian pertahanan mengatakan pihaknya mengeluarkan 9.000 izin tambahan bagi warga Palestina di Tepi Barat untuk bekerja di industri konstruksi Israel. Selain itu, tujuannya adalah untuk menambahkan 6.000 izin lagi dengan segera.

Sekitar 120 ribu warga Palestina saat ini memiliki izin untuk bekerja baik di Israel atau di pemukiman. Warga Palestina umumnya mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi daripada pekerjaan setara yang akan dibayarkan di Tepi Barat yang diduduki.

Menurut pernyataan Israel, rumah permukiman baru akan dibangun di tujuh pemukiman. Ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dianeksasi terus berlanjut di bawah setiap pemerintahan Israel sejak 1967.

Namun, konstruksi dipercepat dalam beberapa tahun terakhir di bawah Netanyahu. Ini disertakan dengan ledakan signifikan selama pemerintahan AS mantan Presiden Donald Trump, yang dituduh oleh warga Palestina sebagai bias pro-Israel yang mengerikan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat