JAKARTA -- Penyelenggaraan perjalanan umrah di masa pandemi Covid-19 mengharuskan penerapan protokol kesehatan. Kondisi ini diperkirakan berdampak pada biaya paket perjalanan umrah yang bakal dibuka kembali seturut kebijakan Kerajaan Arab Saudi belakangan.

Sekjen Kementerian Agama, Nizar Ali, berpesan agar Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah segera melakukan penyesuaian harga referensi. “Umrah di masa pandemi perlu penyesuaian harga referensi umrah. Harga referensi itu harus dihitung cermat dan detail,” kata Nizar dalam keterangan yang diterima Republika, Kamis (14/10).

Ada sejumlah faktor yang berpengaruh dalam penyusunan harga referensi. Salah satunya, keharusan PCR swab yang menjadi syarat perjalanan internasional tentu akan berdampak pada penambahan biaya. Terlebih proses PCR dimungkinkan dilakukan lebih dari sekali. Di Tanah Air, biaya tertinggi PCR yang ditetapkan Kementerian Kesehatan adalah Rp 495 ribu.

Termasuk juga yang menjadi pertimbangan adalah skema karantina sebelum keberangkatan dan setibanya di Tanah Air. Jika hal ini diberlakukan, ia menyebut ada biaya yang diperlukan.

Republika menelusuri, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sebelumnya merentang angka Rp 6,5 juta hingga Rp 14 juta untuk karantina sepekan. Jika kewajiban karantina dipangkas menjadi lima hari, biayanya sekitar dua per tiga angka tersebut. Anggaran ini bisa dihindarkan bila pemerintah menyediakan fasilitas karantina. 

Pelaksana Tugas Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (Plt PHU) H Khoirizi (kanan) bersama jajaran Kementerian Agama lainnya meninjau ruang karantina jamaah peserta haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (3/6/2021). Peninjauan guna melihat kesiapan Asrama Haji Pondok Gede jika sewaktu-waktu pemerintah Arab Saudi mengizinkan jamaah Indonesia melaksanakan ibadah haji. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Selain PCR dan karantina, Saudi sejauh ini masih mewajibkan PCR bagi yang tak divaksin dengan empat produk yang disetujui kerajaan. Kemenkes sebelumnya menaksir, biaya booster berbayar yang akan diedarkan pada 2022 bisa ditekan senilai Rp 100 ribu. 

Nizar Ali menuturkan, kecermatan dalam penghitungan ini sangat penting. Harga yang ditetapkan rasional sesuai dengan kebutuhan dalam menyiapkan penyelenggaraan umrah di masa pandemi.

"Kalau ada kenaikan, kira-kira harga referensinya menjadi berapa yang rasional dan bisa ditoleransi, sehingga tidak memberatkan jamaah dan penyelenggaraanya tetap aman. Sebab, ini masih dalam situasi pandemi,” kata dia.

Nizar menegaskan hal di atas harus segera disiapkan agar menjadi pedoman bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). 

Biaya referensi umrah yang ditetapkan Kemenag pada masa pandemi ini sedianya telah meningkat menjadi Rp 26 juta dari sebelumnya Rp 20 juta. Kendati demikian, aneka persyaratan dari pihak Saudi belakangan dinilai bakal menambah mahal biaya. 

Direktur Utama PT Thayiba Tora Tour & Travel Artha Hanif menyatakan belum bisa memperkirakan berapa harga paket umrah di masa pandemi yang mesti dibayarkan jamaah. "Informasi teknis itu kita belum ada. Kalau informasi teknis itu kita tidak ada bagaimana kita bisa membuat perkiraan harga," kata Artha Hanif saat dihubungi Republika, Kamis (14/10). 

Akan tetapi, kata Artha, secara umum dengan kebijakan yang diterapkan Saudi, maka sangat mungkin akan terjadi kenaikan signifikan. Sekretaris Jenderal Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) ini menjelaskan, jika sebelum pandemi biayanya Rp 20 juta, calon jamaah saat ini harus menyiapkan minimal Rp 30 juta. 

Dengan begitu, sangat bagus jika semua asosiasi dan PPIU yang jumlahnya sekitar 1.500 itu tidak menjual paket sendiri-sendiri. Hal ini untuk menghindari persaingan tak sehat dan ketimpangan.

Bagaimanapun, Artha mengingatkan bahwa kebijakan Arab Saudi terkait umrah di masa pandemi masih bisa berubah. "Selama tiga bulan itu terjadi berulang kali informasi atau kebijakan dari Saudi yang segera berubah memberikan efek, khususnya efek kepada kenyamanan dan perubahan harga yang harus ditanggung calon jamaah," kata Artha. 

Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara (Gaphura) juga meminta pengusaha penyelenggaraan ibadah umrah tidak agresif menawarkan paket umrahnya. Sebab, aturan teknis umrah di masa pandemi belum dirilis oleh pemerintah Indonesia dan Saudi. 

Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqaf (kiri) memberikan cenderamata kepada jamaah umrah di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Ahad (1/11/2020). Setelah tujuh bulan menangguhkan umrah, Kerajaan Arab Saudi membuka umrah tahap pertama untuk Indonesia dengan kuota 278 jamaah. - (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

SHARE    

"Kami mengimbau agar jangan tergesa-gesa menawarkan paket umrah kepada masyarakat luas," kata Ketua Umum Gaphura Ali Mohammad Amin, kepada Republika, Kamis (14/10). Hal ini, kata Ali Mohamad Amin, demi menjaga terhindar dari kemudharatan yang akan menimpa jamaah maupun penyelenggara umrah.

"Mari kita syukuri perkembangan baik ini dengan segera melakukan persiapan selayaknya tanpa memberikan harapan berlebih kepada calon jamaah seakan umrah segera bisa terlaksana seperti sebelumnya dalam keadaan normal," ujarnya.

Manajemen Krisis 

Kementerian Agama membentuk Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Perjalanan Ibadah Umrah tahun 1443 H. Pembentukan tim ini sebagai bagian dari proses akselerasi persiapan Kemenag dalam penyelenggaraan umrah dan haji di masa pandemi.

“Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1443 H juga harus dilakukan dan diperkirakan masih berlangsung dalam suasana pandemi. Jadi sebagai persiapan, Kementerian Agama membentuk tim ini,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief dalam keterangan yang diterima Republika, Kamis (14/10).

Menurutnya, tim yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 936 Tahun 2021 ini beranggotakan 57 orang. Terdiri atas pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Mereka berasal dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Luar Negeri.

Sejumlah calon jamaah umrah yang batal berangkat ke Jeddah lewat Singapura mencari koper miliknya saat tiba di Bandara International Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (28/2/2020). Sebanyak 112 orang calon jamaah umrah dari Sumatera Selatan melalui bandara Changi, Singapura dipulangkan kembali ke Tanah Air akibat adanya penangguhan visa umrah dan wisata yang dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi terkait penyebaran virus korona. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Tim tersebut bertugas merancang, menyiapkan, dan mengoordinasikan kebijakan dan rencana mitigasi krisis pada penyelenggaraan ibadah haji dan perjalanan ibadah umrah 1443 H. Tim akan bekerja untuk melakukan analisis situasi, utamanya dalam konteks pandemi.

“Kata pandemi saat ini menjadi kunci dan masyarakat harus diedukasi agar memahami bahwa penyelenggaraan umrah saat ini dan kemungkinan juga saat haji nanti dalam suasana pandemi,” ucap dia.

Terkait persiapan penyelenggaraan ibadah umrah, Hilman meminta jajarannya untuk melakukan sejumlah upaya. Di antaranya, koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi, penyiapan vaksinasi, dan pemeriksaan kesehatan jamaah umrah, pembukaan akses data vaksinasi jamaah umrah agar dapat dibaca oleh otoritas Saudi serta penyiapan skema keberangkatan dan kepulangan jamaah umrah.

Upaya lainnya adalah mengoordinasikan kebijakan teknis ibadah umrah dengan kementerian/lembaga bersama asosiasi PPIU dan maskapai penerbangan serta pembahasan biaya referensi penyelenggaraan perjalanan umrah di masa pandemi.

Ia juga menyebut perlu dibahas upaya penyiapan asrama haji sebagai tempat karantina umrah serta simulasi dan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi. “Saya berharap mitigasi penyelenggaraan umrah di masa pandemi bisa segera dirumuskan. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji juga bisa mulai dilakukan,” katanya.  

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama terus mematangkan proses integrasi aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) dengan PeduliLindungi. Pembahasan ini dilakukan oleh Tim Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, Sistem Informasi Haji dan Umrah, serta tim Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin mengatakan, integrasi Siskopatuh dan PeduliLindungi diperlukan dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan informasi data dalam sistem aplikasi yang dikembangkan Arab Saudi.

"Saudi membutuhkan data jamaah umrah, baik yang terkait kesehatan maupun pemaketan layanan umrah, sehingga perlu upaya integrasi data dalam PeduliLindungi dan Siskopatuh," kata Nur Arifin saat dihubungi Republika, Kamis (14/10).

Menurutnya, data Siskopatuh berisi informasi tentang nama jamaah, tanggal lahir, nomor paspor, PPIU, dan paket layanan umrah. Sedangkan data PeduliLindungi mencakup data vaksin dan hasil PCR. "Kedua sistem ini dalam proses integrasi agar bisa ditampilkan saat diakses melalui QR code," ujar Arifin.

Kasubdit Sistem Informasi Haji dan Umrah (Sihdu) Hasan Affandi menambahkan, ada tiga opsi yang didiskusikan terkait skema penggunaan QR code. Pertama, QR code PeduliLindungi dicetak lalu ditempel di kartu umrah.

"Kendalanya, ada potensi salah tempel QR code jamaah. Jika itu terjadi, maka data yang muncul akan berbeda dengan dokumen jamaah," ujar Hasan. "Model ini digunakan oleh jamaah asal Nigeria," kata dia.

Kedua, QR code Siskopatuh ditempel di kartu vaksin jamaah yang telah dicetak. "Pada opsi ini, jamaah harus mencetak kartu vaksin. Model ini digunakan jamaah asal Qatar dan Bangladesh," jelasnya.

"Opsi ketiga, kita siapkan QR code tunggal di kartu umrah. QR code itu akan menampilkan data kesehatan sekaligus data layanan umrah jamaah," tandasnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat