JAKARTA -- Puluhan ribu calon jamaah umrah asal Indonesia tertunda keberangkatannya sejak Kerajaan Saudi menutup kedatangan sehubungan merebaknya pandemi. Mereka-mereka diharapkan diutamakan saat menyusul izin kedatangan Saudi yang kembali dibuka belakangan.

Saat ini, pemerintah sedang mengkaji teknis keberangkatan umrah setelah Arab Saudi memberikan sinyal positif. Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M Nur, menjanjikan jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya yang pertama diberangkatkan. 

"Insya Allah jamaah yang tertunda keberangkatannya sudah kami siapkan dengan baik," kata Firman saat dihubungi Republika, kemarin.

Firman menuturkan jamaah yang tertunda keberangkatannnya itu sudah banyak di antara mereka yang divaksin. Artinya mayoritas dari mereka sudah siap diberangkatkan ke Tanah Suci untuk umrah.

Ia juga mengapresiasi Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran kepada Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk menyiapkan semua data jamaah yang akan diberangkatkan lebih awal. "Insya Allah data tersebut akan kami lampirkan, kami serahkan kepada Dirjen PHU, untuk melihat bahwa sesungguhnya para penyelenggara sudah siap," katanya.

Sejumlah calon jamaah umrah yang batal berangkat ke Jeddah lewat Singapura memeluk kerabatnya saat tiba di Bandara International Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (28/2/2020). Sebanyak 112 calon jamaah umrah dari Sumatra Selatan melalui bandara Changi, Singapura dipulangkan kembali ke Tanah Air akibat penangguhan visa umrah dan wisata yang dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi terkait penyebaran Covid-19. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Firman mengatakan, para penyelenggara umrah sudah mempersiapkan jamaahnya masing-masing yang siap diberangkatkan. Firman menuturkan, dalam beberapa bulan terakhir selama masa tunggu, Amphuri telah menjalankan program vaksinasi. 

Khususnya kepada calon-calon yang akan berangkat ke Tanah Suci. "Vaksinasi berjalan baik, di Jakarta, Bekasi dan di DPD-DPD kami di seluruh Indonesia," kata dia.

Saat Kerajaan Saudi menutup pintu umrah terkait pandemi pada Februari 2021 lalu, puluhan ribu jamaah tertunda keberangkatannya. Hingga November 2020, totalnya mencapai 60 ribu jamaah. Saat umrah kembali dibuka pada Oktober 2020, salah satu syaratnya hanya jamaah berusia 18 hingga 50 tahun yang boleh berangkat. 

Ada sekitar 26.328 orang pendaftar yang memenuhi syarat tersebut. Dari jumlah itu, 21.418 di antaranya sudah memiliki nomor porsi. Sedangkan 9.509 jamaah sudah melakukan pelunasan pembayaran. 

Indonesia sempat memberangkatkan jamaah sejak Oktober tersebut. Kendati demikian, Saudi kembali menutup kedatangan dari mancanegara sejak Februari 2021 sehubungan gelombang kedua penularan Covid-19. Pada rentang Oktober 2020-Februari 2021 itu, sebanyak 2.608 jamaah diberangkatkan.  

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada para pimpinan PPIU tertanggal 11 Oktober 2021. "Kami minta penyelenggara perjalanan ibadah umrah mempersiapkan keberangkatan jamaahnya, khususnya mereka yang telah mendaftar dan membayar biaya umrah di PPIU, tapi tertunda keberangkatannya hingga saat ini," kata Hilman Latief dalam keterangan yang diterima Republika, Rabu (13/10).

Ia meminta PPIU mendahulukan 26.328 jamaah usia 18-50 tahun yang tertunda keberangkatannya. "Mereka masuk dalam kriteria yang dipersyaratkan Saudi untuk berangkat umrah di masa pandemi saat itu," lanjutnya.

Kemenag juga minta PPIU melakukan pendataan terhadap jamaah tertunda yang telah divaksinasi dosis lengkap dan siap diberangkatan. Selain itu, lanjut Hilman, pihaknya juga meminta PPIU melaporkan data jamaah umrah yang melakukan pembatalan atau penarikan biaya perjalanan ibadah umrah.

Sedangkan, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin mengatakan, pada Jumat sampai Ahad (14-17 Oktober) Kemenag akan mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Agendanya adalah pembahasan rekening penampungan PPIU yang memiliki jamaah tertunda berangkat.

Diharapkan rapat ini dapat menghasilkan mitigasi PPIU yang berpotensi masalah karena ketiadaan dana untuk memberangkatkan jamaah. Pihak PPIU sejauh ini memang belum bisa memutuskan apakah akan ada biaya tambahan bagi jamaah yang tertunda keberangkatannya.

Pemilik travel Riau Wisata Hati (RWH) Muhammad Dawood menginginkan pemerintah membahas detail berapa kenaikan harga yang mesti dibebankan kepada jamaah. Hal itu penting agar jamaah bisa mempersiapkan kekurangannya sebelum keberangkatan.

Dibandingkan perjalanan umrah reguler, umrah pada masa pandemi diperkirakan lebih mahal karena sejumlah protokol. Di antaranya soal karantina lima hari dan booster vaksinasi. "Harus dibahas standar minimal biaya umrah di musim baru ini dan tanggung jawab pemerintah jika terjadi kemungkinan terburuk," kata Dawood. 

Sejumlah anggota polisi Polres Bandara Soekarno Hatta menghibur para calon jamaah umrah asal Lombok yang gagal berangkat ke Tanah Suci dengan membagikan makanan dan minuman di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (27/2/2020). - (MUHAMMAD IQBAL/ANTARA FOTO)

SHARE    

Keberatan Satu Pintu

Sementara, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) daerah keberatan jika pemerintah memberlakukan hanya satu pintu keberangkatan umrah. Mereka tetap ingin semua bandara bisa digunakan untuk memberangkatkan jamaah umrah.

"Travel umrah yang memiliki basis jamaah dari daerah, tentu aturan ini memberatkan," kata pemilik travel Umrah Taqwa Tours, Rafiq Jauhari, saat dihubungi Republika, Rabu.

Rafiq mengatakan, keberangkatan satu pintu hanya di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang itu pasti akan menyulitkan jamaah di daerah, yang jauh dari Jabodetabek. Dan yang pasti, yang bakal dialami jamaah adalah kelelahan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. "Jamaah dikhawatirkan akan kecapekan karena harus melalui rangkaian kegiatan yang lebih panjang," katanya.

Meski dinilai memberatkan jamaah, penyelenggaraan akan tetap mematuhi semua aturan dari pemerintah. Dengan catatan, semua pihak terkait menyetujui bahwa Bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara satu-satunya yang digunakan untuk penerbangan umrah. "Walau begitu kami akan tetap mematuhi ketentuan yang disepakati," katanya.

Rafiq mengatakan, hal yang dikhawatirkan dari aturan one gate ini rawan untuk dilanggar. Mengingat pemerintah tidak bisa mencegah ada warga negara Indonesia yang bepergian ke negara lain. "Jadi jika ada jamaah yang terbang ke negara lain untuk transit kemudian melanjutkan penerbangannya ke Arab Saudi untuk umrah, hal ini sangat mungkin bisa terjadi," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Agama terus melakukan komunikasi dengan semua pihak terkait agar proses ibadah umrah jamaah Indonesia berjalan baik. "Kami terus melakukan koordinasi persiapan gladi umrah satu pintu dengan konsep one gate and zero incident," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin, kepada Republika, Selasa (12/10).

Pertengahan bulan lalu, Kemenag mengusulkan pemberangkatan dan pemulangan jamaah umrah satu pintu melalui Asrama Haji Jakarta Pondok Gede ataupun Asrama Haji Bekasi. Hal ini dilakukan untuk pengendalian, perlindungan, dan pengawasan keberangkatan jamaah umrah sehingga menjamin jamaah yang berangkat harus berstatus bebas atau negatif Covid-19.

Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Khoirizi mengingatkan, sepanjang November 2020 hingga Februari 2021, sebanyak 2.608 jamaah berangkat. "Dan ditemukan 125 jamaah umrah yang terkonfirmasi positif setelah tiba di Arab Saudi. Belajar dari pengalaman tersebut, perlu diwacanakan umrah satu pintu melalui Asrama Haji Bekasi atau Asrama Haji Jakarta,” kata Khoirizi, Rabu (15/9).

Pihak PT Niat Suci Kebaitullah (NSK) juga minta Kementerian Agama tidak memberlakukan one gate untuk keberangkatan umrah pada masa pandemi. "Saran saya, aturan satu pintu dibatalkan tidak perlu direalisasikan," kata pemilik NSK, Irma Romi Anto, saat dihubungi Republika.

Calon jamaah umrah yang batal berangkat ke Jeddah lewat Malaysia berjalan menuju halaman parkir kendaraan di Pelabuhan Internasional PT Pelindo I Dumai di Dumai, Riau, Jumat (28/2/2020). Sebanyak 19 calon jamaah umrah dari Riau yang batal berangkat menggunakan penerbangan Saudi Arabian Airlines dari Kuala Lumpur International Airport I (KLIA I) Malaysia menuju Jeddah dipulangkan ke Tanah Air lewat Pelabuhan Dumai. - (Aswaddy Hamid/ANTARA FOTO )

SHARE    

Menurut Irma yang juga bendahara umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), seharusnya pemerintah membuat aturan yang mempermudah warga yang ingin beribadah di Tanah Suci. Pemerintah tidak boleh lupa bahwa Indonesia merupakan negara besar yang rakyatnya tersebar di seluruh pulau.

Rakyat Indonesia yang ingin berangkat umrah tahun ini bukan hanya dari Jawa, melainkan semua pulau di Indonesia. "Yang perlu diingat, Indonesia ini terdiri atas beberapa pulau, bukan hanya daerah Jawa," katanya.

Irma memberi contoh jamaah umrah dari Pekanbaru di Riau, yang selama ini biasa terbang dari Bandara Kuala Lumpur. Penerbangan Pekanbaru-Kuala Lumpur 30 menit, dilanjutkan Kuala Lumpur-Arab Saudi ditempuh dalam delapan sampai sembilan jam. "Nah kalau harus ke Jakarta-Pekanbaru, hampir dua  jam. Jakarta-Saudi 10 jam itu memakan waktu yang lama dan biaya yang semakin membengkak," katanya.

Irma berharap, pemerintah tidak menetapkan aturan yang tidak berpihak kepada jamaah. Dibukanya umrah kembali oleh Arab Saudi untuk memenuhi keinginan jamaah dalam melaksanakan ibadah umrah. "Jadi sarannya, aturan yang mengharuskan untuk hanya satu pintu keberangkatan tidak perlulah dijalankan," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat