JAKARTA — PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sebagai calon induk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan menyatakan, harmonisasi inbreng untuk holding BUMN pangan sudah dilakukan. Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi menyampaikan, seiring berjalannya waktu RNI diminta menjadi ketua BUMN klaster pangan dan ini semua sudah berproses.

"Perlu saya informasikan proses (holding) ini sudah di ujung, di mana kita sudah melakukan harmonisasi inbreng untuk holding BUMN pangan. Setelah harmonisasi kita sekarang menunggu rancangan peraturan pemerintah (RPP) ini menuju peraturan pemerintah (PP) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo," kata Arief saat menyampaikan sambutannya dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa (12/10).

Menurut Arief, persiapan-persiapan ini memakan waktu yang cukup panjang, sudah hampir satu tahun lebih berbagai pihak terlibat, terutama tujuh project management office (PMO) yang ada. Ia berharap BUMN klaster pangan dapat menyejahterakan petani, peternak, serta nelayan.

"Jadi, inklusivitas ini menjadi tujuan pokok, selain kita dapat juga menstabilkan harga, pasokan, dan hal-hal lainnya di hilir. Mulai dari hulu sampai hilir akan terkoordinasi dengan baik,” ujar Arief.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir membentuk panitia antarkementerian untuk penggabungan BUMN pangan dalam rangka mempercepat pembentukan induk usaha (holding) BUMN pangan tersebut.

Pembentukan panitia antarkementerian itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No SK 144/MBU/05/2021 tentang Panitia Antarkementerian untuk Penyusunan Rancangan PP tentang Penggabungan Perusahaan PT Bhanda Ghara Reksa ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Penggabungan PT Pertani ke dalam PT Sang Hyang Seri, dan Penggabungan PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perikanan Indonesia tertanggal 5 Mei 2021.

Panitia itu nantinya akan bertugas mulai dari menyiapkan naskah rancangan PP Penggabungan BUMN Pangan, melakukan pembahasan prinsipal lingkup dan objek serta harmonisasi konsepsi RPP Penggabungan, hingga memberikan masukan dan melaporkan perkembangan penyusunan RPP dengan melibatkan ahli hukum, praktisi, dan akademisi yang membidangi industri pangan.

Menjelang terbentuknya holding BUMN pangan, RNI terus mengedepankan digitalisasi di sektor pangan yang sangat penting dalam menekan biaya produksi. Komisaris Independen RNI Marsudi Wahyu Kisworo menyampaikan, pangan itu syaratnya harus murah dan terjangkau, tetapi produksinya juga harus efisien.

"Maka dari itu, cara kita untuk meningkatkan agar pangan menjadi terjangkau, satu-satunya cara adalah menekan biaya produksi atau cost. Dan, menekan ongkos produksi adalah salah satu kehebatan dari digitalisasi, baik di sektor hulu, misalnya, ladang dan kebun. Kemudian di bagian processing sampai ke distribusi, serta pengolahan hasil akhirnya," ujar Marsudi.

Penerapan teknologi digital, dia melanjutkan, mulai dari kecerdasan buatan, internet of things (IoT), machine learning, hingga digitalisasi di semua sektor, akan menurunkan biaya. Ketika biaya turun, dia menyebut, margin akan mengalami kenaikan.

Aliran barang dalam rantai pasok pangan bersifat satu arah, tapi kalau melihat aliran informasinya, sifatnya dua arah. Aliran informasi di rantai pasok pangan terjadi dari hulu sampai hilir dan begitu juga sebaliknya.

Dahulu sebelum era digitalisasi terjadi di sektor pangan, kata dia, ini terjadi masalah karena informasi dalam rantai pasok pangan hanya mengikuti aliran barang. Jadi, hanya dari arah hulu menuju hilir.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat