JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan, saat ini masih ada 10 provinsi yang memiliki angka kasus stunting yang tinggi. Muhadjir mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, praktisi kesehatan, ormas hingga media massa.

"Permasalahan stunting menjadi tantangan kita bersama. Prediksi angka stunting tahun 2020 yang lalu berdasarkan data Litbang Kemenkes, yaitu sebesar 26,92 persen. Dari 34 provinsi, ada 10 provinsi yang memiliki jumlah stunting tinggi,” kata Muhadjir, Selasa (28/9).

Sepuluh provinsi dengan angka stunting tinggi itu adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Muhadjir menuturkan, saat berkunjung ke daerah tersebut, ia melihat semangat dari para pimpinan daerah beserta stakeholder lainnya untuk memerangi stunting. 

Karena itu, ia optimistis saat ini angka stunting di sana sudah mulai menurun. "Alhamdulillah sepanjang saya kunjungan kerja di provinsi ini, semangat dari pimpinan daerah dan dukungan masyarakat untuk perang melawan stunting ini cukup tinggi. Mudah-mudahan sekarang ini angkanya saya kira sudah mulai menurun," ujarnya.

Muhadjir mengungkapkan, ada tiga provinsi yang diprediksi mengalami kenaikan angka stunting di tengah pandemi. Provinsi itu adalah Sulawesi Barat (0,07), NTB (0,3) dan Bangka Belitung (1,01).

"Daerah yang memiliki stunting tinggi mohon perhatiannya dari semua pihak baik pemda, para pelaku di bidang kesehatan, swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan media massa daerah untuk perhatian tinggi untuk tren yang kurang menggembirakan ini," kata Muhadjir.

Kemiskinan

Selain stunting, pemerintah juga berupaya melakukan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Upaya ini difokuskan 35 kabupaten pada tujuh provinsi. Tujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Angka di wilayah tersebut telah mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin secara nasional atau berjumlah 10,4 juta jiwa. Karena itu, target sasaran penuntasan kemiskinan ekstrem pada 2021 akan menyasar 2,1 juta jiwa atau 899 ribu rumah tangga.

"Pada tahun 2021 ini saya ingin mengingatkan kita semua untuk dapat memastikan bahwa seluruh program dapat menjangkau 35 kabupaten prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem,” kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Petugas mengukur lingkaran kepala balita saat mengikuti Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu) di desa Bunde, Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu (19/6/2021). Kegiatan posyandu yang berupa suntik campak dan vitamin A tersebut dilakukan untuk mencegah kasus stunting pada anak khususnya di daerah perdesaan. - (AKBAR TADO/ANTARA FOTO)

SHARE    

Sesuai data dari Kementerian Keuangan, Wapres mengatakan, anggaran kemiskinan di tahun anggaran 2021 mencapai Rp 526 triliun. Karena itu, Wapres meminta kepala daerah memastikan program pengentasan kemiskinan ekstrem tepat sasaran kepada masyarakat. 

Ia mengatakan, program perlindungan sosial dan pemberdayaan ini akan efektif jika berhasil menjangkau lokasi kantong-kantong wilayah miskin ekstrem dan menyasar rumah tangga miskin ekstrem. Wapres juga meminta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten dapat lebih aktif mengoordinasikan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah masing-masing sehingga sasaran untuk menihilkan kemiskinan ekstrem dapat tercapai.

Berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), anggaran terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan melalui bantuan sosial dan subsidi. Kedua, program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat